Desa

Dari Hearing PPDI, Agus Kusumahadi: “ADD Dipangkas, Pokir Dewan Naik”

Puluhan anggota PPDI, FKD dan F BPD se-Lombok Tengah saat hearing di kantor bupati, Kamis (26/11).

Gagal Bertemu Kepala BPKAD dan Sekda, AKD, PPDI dan F BPD Ancam Gelar Aksi Senin Depan

PRAYA,Tatrapost.com Perjuangan unsur Pemerintahan Desa di Lombok Tengah (Loteng), organisasi Asosiasi Kepala Desa (AKD), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Forum Badan Dermusyawaratan Desa (F BPD) Loteng rupanya masih berlanjut. Hari ini Kamis (26/11), tiga organisasi tersebut kembali menggelar hearing ke kantor bupati dan kantor DPRD Loteng dengan harapan Alokasi Dana Desa (ADD) bertambah. Namun, rupanya perjuangan mereka tak mendapat respons serius dari pemangku kebijakan di Gumi Tatas Tuhu Trasna (Tastura) itu. Pasalnya, ketika hearing tadi, mereka hanya diterima oleh Kabid Pemdes dan Kepala DPMD Loteng. Sehingga apa yang mereka perjuangkan tidak membuahkan hasil. Dengan kondisi tersebut, tiga organisasi tersebut berencana menggelar aksi besar-besaran Senin (30/11) mendatang.

Pengurus AKD Loteng, Agus Kusumahadi mengutarakan, apa yang diperjuangkan oleh rekan-rekan di PPDI, F BPD dan AKD merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap keberlangsungan pemerintahan di desa. AKD dan FKD kata Agus, sejak awal sudah menyampaikan kepada eksekutif dan legeslatif perihal kondisi keuangan desa mulai tahun ini hingga seterusnya setelah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2019 disahkan. Namun tidak mendapat respons serius dari pemangku kebijakan di Loteng.

Saat ini, pemerintahan di desa tidak bisa berjalan stabil dengan kondisi ADD yang kurang dan dipangkas. Beberapa program desa yang selama ini didanai dari ADD tidak bisa berjalan alias lumpuh. Seperti dana untuk biaya operasional kantor desa, pembinaan lembaga desa dan lainnya. Kalaupun dilaksanakan, terpaksa diambil melalui Dana Desa (DD) melalui rekomendasi bupati. Hanya saja, kebijakan ini berakibat pada adanya program fisik yang digagalkan. Makanya pihaknya sangat berharap pada 2021 ADD bisa bertambah dari tahun sebelumnya, bukan malah dikurangi. Karena tidak bisa dipastikan bahwa tahun depan itu, DD bisa dipakai untuk program pembinaan, operasional kantor desa, perbaikan sarana dan prasarana kantor desa dan lainnya.

“Kami bukan berjuang untuk kesejahteraan perangkat desa, kepala desa dan BPD. Tapi ini soal bisa dan tidaknya berjalan pemerintahan desa yang stabil,” terang Kades Selebung ini ketika dikonfirmasi, Kamis (26/11).

Agus juga melanjutkan, sangat disayangkan juga adanya kebijakan rekan-rekan DPRD Loteng yang tidak mau mendengar aspirasi pihaknya, baik dari PPDI, AKD maupun F BPD. Dan lebih memilih melaksanakan paripurna penetapan APBD Senin mendatang di tengah belum terjawabnya apa yang menjadi tuntutannya itu. Mirisnya lagi, di tengah adanya pengurangan ADD ini, dewan malah menaikkan dana Pokok-pokok pikirannya (Pokir). Dimana, dari informasi yang ia terima dari Kepala Bappeda Loteng, dana Pokir dewan tahun depan akan naik dari tahun ini. Dimana, jika dirata-ratakan dari 50 anggota dewan yang ada, tahun ini per anggota dewan dapat jatah dana Pokir sebanyak Rp. 1,2 miliar. Sedangkan pada tahun 2021 akan naik menjadi sebesar Rp 1,7 miliar.

“Kan lucu ini, ADD Dipangkas Tapi Pokir Dewan Naik. Kalau alasannya karena ada pemangkasan DAU, lalu Pokir dewan kenapa malah bertambah, kenapa tidak dikurangi?” sentil Agus sembari tertawa.

“ADD kita tahun ini sebanyak Rp. 105 miliar yang akan disebar ke 127 desa. Tahun 2021 malah mau dikurangi menjadi Rp. 104 miliar. Sudah tahu kami kelabakan mensiasati program wajib yang dananya dari ADD itu, lagi mau dikurangi. Kami tuntut jangan dikurangi dan ditambah,” sambungnya.

Lebih jauh disampaikan Agus, bahwa pihaknya sangat tidak setuju juga ketika gara-gara Covid-19 lalu desa dikorbankan. Sebab, desa menjadi ujung tombak pencegahan penularan Covid-19. Buktinya, desa disuruh anggarkan dana sebanyak-banyaknya untuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19. Seperti pengadaan masker, disinfektan, mengkarangtinakan warga secara mandiri, pemberian bantuan tunai kepada warga dan lainnya. Oleh karena itu ia berharap, semoga sebelum hari Senin mendatang ada titik temu, solusi dan kesepakatan setelah dimediasi oleh Kapolres untuk bertemu dengan Sekda, BPKAD, Ketua DPRD Loteng dan pemangku kebijakan lainnya. Jika tidak, ia pun menegaskan akan tetap aksi bersama PPDI, F BPD dan AKD Senin mendatang. Jalur aksi ditempuh karena berbagai upaya pendekatan seperti dialog, negosiasi, hearing dan mediasi sudah dilakukan.

“Jika mentok apa yang kami perjuangkan itu, dengan terpaksa kami aksi. Itu kan bentuk penyampaian aspirasi setiap orang yang diperbolehkan oleh undang-undang. Biar masyarakat yang menilai seperti apa pemangku kebijakan mereka di Loteng ini berpihak ke desa,” jelasnya.

Senada juga disampaikan Ketua PPDI Loteng, Mariono bahwa, perjuangan ini perjuangan bersama rekan-rekan PPDI, AKD dan F BPD Loteng. Fokusnya yakni perihal peningkatan pengalokasian ADD. Pemkab kata Ono, harus ada komitmen untuk mensiasati penambahan ADD agar keberlangsungan pemerintahan desa berjalan normal. Pihaknya memahami bahwa ada terjadi pemangkasan anggaran dari pusat melalui DAU. Namun sangat disayangkan malah rasionalisasinya tidak jelas. Sebab, disatu sisi dari informasi yang pihaknya peroleh, dana Pokir dewan malah bertambah. Sehingga opsi aksi bersama menjadi jalan satu-satunya untuk menyuarakan aspirasi secara terbuka.

“Ya, kami dari PPDI juga siap aksi besar-besaran. Tapi tetap kami hargai keinginan pak Kapolres untuk memediasi kami bertemu dengan pemangku kebijakan di Lombok Tengah ini. Tadi kami sudah komunikasi juga dengan pak Ketua F BPD Loteng saat hearing, beliau bersama ratusan BPD juga siap,” akunya.

Bambang Heri, salah satu Pengurus PPDI Loteng lainnya juga menegaskan, bahwa persoalan PPDI hari ini bukan hanya terkait masalah anggaran semata. Akan tetapi juga lebih kepada bagaimana komitmen Pemkab terhadap kewajiban yang seharusnya diberikan kepada desa. Kalau pertemuannya hanya undangan dan penjelasan dari BPKAD, DPMD serta Sekda maka sampai kapanpun tidak akan menemukan titik temu. Karena seperti diketahui, selama ini persoalan di desa lebih kepada sikap Pemkab yang tidak profesional dalam memberikan hak terhadap desa itu sendiri.

“Seharusnya, yang lebih tepat adalah agenda kita bersua di DPRD dengan semua stake holder yang harus difokuskan, bukan terpecah-pecah seperti ini. Kalau PPDI hanya akan di undang ke masing-masing instansi maka persoalan yang ada di desa tidak akan selsai,” cetusnya.

Prades Desa Pringgarata ini juga menambahkan, adanya statemen salah satu anggota dewan dimedia   bahwa PPDI telat dalam membahas anggaran dan segala persoalan di desa, ini tidak benar. Statemen yang demikian menurutnya statemen dewan yang kurang faham terhadap anggaran desa. Karena dia tidak pernah mengkaji utuh terkait dengan regulasi dan aturan yang harus diberikan oleh Pemkab kepada desa.

“Tolong juga, ‌gerakan PPDI seperti ini jangan dianggap sebagai bagian dari sikap politik atau dukung-mendukung ke Paslonkada,” tegasnya usai hearing di kantor bupati.

Sementara itu Kepala DPMD Loteng, Jalaludin mengaku, bahwa apa yang disuarakan PPDI, AKD, FBPD ini berkaitan dengan peningkatan porsi anggaran ADD lebih besar dari 10 persen tahun depan dari keseluruhan jumlah DAU yang diterima Loteng. Namun seperti diketahui kata dia, saat ini hingga tahun depan ada pengurangan DAU dengan jumlah yang cukup besar dari pemerintah pusat. Sehingga memaksakan Pemkab untuk melakukan rasionalisasi anggaran di semua SKPD hingga penyaluran ADD ke semua desa. Terlebih lagi, sumber anggaran lainnya seperti Pendapatan Asli Desa (PAD) juga terjun bebas alias minim. Sehingga tidak memungkinkan untuk merealisasikan tuntutan mereka. Namun, jika ingin ditambah, Pemkab hanya mampu menambahnya hanya diangka Rp 5 miliar dari jumlah ADD 2021 sebanyak Rp 104 miliar itu. Sehingga ADD menjadi Rp 109 miliar.

“Sudah saya sampaikan terkait kondisi keuangan daerah kita saat ini hingga tahun depan, kita mohon agar dipahami kondisi keuangan daerah saat ini. Tidak mungkin kita mau realisasikan tuntutan mereka dengan jumlah yang cukup besar. Karena dinas-dinas lain juga akan terpangkas lagi anggarannya,” jelasnya dihadapan media usai menerima hearing tersebut.

Dari pantauan Tatrapost.com, hearing PPDI dan F BPD tersebut hanya diterima oleh Kabid Pemdes dan Kepala DPMD Loteng. Sementara sesuai hajatan sebelumnya, peserta hearing akan diterima oleh Sekda, Banggar dan Kepala BPKAD dan Bappeda. Hanya saja, karena hari ini sejumlah pejabat tersebut sedang membahas anggaran di Hotel Grand Legi Mataram.

Tak ingin hearingnya yang kedua sia-sia, mereka pun melanjutkan hearing ke kantor dewan. Hanya saja, di kantor super megah tersebut juga, mereka tak ditemui oleh satupun anggota dewan. 

(tar/Tp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *