HuKrim

Babak Baru Penanganan Kasus UTD RSUD Praya, Kejari Loteng Temukan Indikasi Korupsi

Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Fadil Regan SH, MH (kanan) didampingi Kasi Intel Catur Hidayat Putra SH, MH.

PRAYA (NTB),Tatrapost.com Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Biaya Pengolahan Darah (BPD) di Unit Transfusi Darah (UTD) RSUD Praya yang saat ini sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Lombok Tengah,  mulai ada perkembangan. Saat ini, pihak Kejari Loteng menemukan adanya indikasi korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana UTD itu. Itu diketahui setelah Kejari Loteng menurunkan tim beberapa hari lalu untuk mendalami kasus yang dilaporkan masyarakat tersebut. 

Kepala Kejari Loteng, Fadil Regan saat menggelar Konfrensi Pers di kantornya mengakui, bahwa dalam persoalan penanganan kasus UTD ini, tim menemukan adanya indikasi tindak pidana yang melanggar hukum (korupsi) dalam pengelolaannya. Indikasi tersebut kata dia, terlihat jelas setelah tim turun ke RSUD Praya untuk meminta data dan dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan penyelidikan.

“Ya ada indikasi pidana yang kami temukan dalam persoalan pengelolaan di UTD,’’ ungkapnya.

Menurut Fadil, persoalan ini akan terus totalitas ditangani oleh pihaknya. Pengumpulan informasi dan pengumpulan data serta dokumen untuk kepentingan penyelidikan terus dilakukan. Data dan dokumen yang dibutuhkan saat ini sudah didapatkan di RSUD Praya. Bahkan hingga saat ini, belasan orang sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Terutama mereka yang dianggap berkaitan dengan persoalan ini.

“Kami serius menangani persoalan ini dan kami tentunya tidak mau main-main,’’ tegasnya.

Ditanya data apa saja yang berhasil didapati di RSUD Praya, Kajari masih belum bisa menjelaskan secara detail. Yang jelas, data dan dokumen yang berhasil didapatkan di RSUD Praya tersebut merupakan sesuatu hal yang penting karena dianggap sebagai salah satu penentu kemana arah penanganan persoalan tersebut ke depannya.

“Dokumen yang diambil di RSUD hingga saat ini masih bersifat rahasia tidak bisa kami jelaskan untuk konsumsi publik,’’ katanya.

Saat ini, data dan dokumen yang berhasil didapatkan di RSUD Praya sedang dikembangkan lebih besar lagi. Lantaran data dan dokumen yang didapatkan harus mendapatkan konfirmasi. Sehingga tidak menutup kemungkinan satu pekan ke depan pihaknya akan melayangkan surat panggilan ke beberapa pihak di RSUD Praya.

“Saat ini sedang dipelajari dokumen itu. Bisa jadi ke depannya dilihat seperti apa dokumen itu bisa menjadi bukti,’’ terangnya.

Sementara terkait ada tidaknya kerugian negara yang ditimbulkan di dalan persoalan ini, tentunya juga akan menjadi perhatian Kejari untuk terus dicari. Sehingga tidak menutup kemungkinan ke depan juga akan melibatkan pihak BPKP untuk melakukan audit. Namun saat ini hal tersebut belum dianggap perlu untuk dilakukan.

“Kami juga sudah menjalin komunikasi dengan pihak BPKP, sehingga kalau memang kami butuh bantuan BPKP, kapanpun kami siap untuk dibantu,’’ akunya.

Diakuinya, bahwa ada memang kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus ini. Terutama dalam proses pemanggilan pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dimintai keterangan. Namun semua dinamika itu dianggap hal yang biasa dan dipastikan tidak akan terlalu mengganggu proses penanganan persoalan yang muncul.

“Kesulitan dan hambatan itu hal biasa dan alhamdulillah bisa kami atasi semua,’’ yakinnya.

Selain itu, saat ini pihak Kejari Loteng juga sedang fokus untuk mencari alat bukti yang kuat terhadap persoalan ini. Itu dilakukan akibat sudah ditemukannya ada indikasi tindak pidana korupsi.

“Ya intinya kami tetap terus berupaya untuk membuat persoalan ini terang benderang,’’ tutup mantan Kajari Lebong Provinsi Bengkulu ini. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *