Desa

Berkas Clear, Jalal Pastikan 15 Desa Persiapan Definitif Akhir 2021

Bupati Loteng HL. Pathul Bahri didampingi Kepala DPMD, Kabid Pemdes Loteng bersama Pak Karo Pemerintahan Pemprov NTB saat berdialog dengan Sekretaris Dirjen Pemerintahan Desa pada Kemendagri, Selasa (30/3) pagi lalu.

PRAYA— Penantian panjang masyarakat yang ada di 15 desa persiapan di Lombok Tengah (Loteng) bakal berbuah manis. Pasalnya, setelah Bupati Loteng HL. Pathul Bahri bersama rombongan yang di dalamnya ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Jalaludin bertolak ke Jakarta. Tepatnya ke kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (30/3) sore. Dalam kunjungannya yang diterima langsung oleh Sekretaris Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri itu, ada kepastian perihal waktu keluarnya kode desa definitif.

Kepala DPMD Loteng, Jalaludin mengutarakan, bahwa pihaknya pagi Kamis (1/4) pagi balik dari Kemendagri untuk mengurus percepatan definitif untuk 15 desa persiapan bersama Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dari NTB. Termasuk bersama beberapa kabupaten dari 6 provinsi lainnya. Diakui Jalal bahwa kedatangan pihaknya dari tim kabupaten dan provinsi bersama Bupati Loteng HL. Pathul Bahri untuk memastikan bahwa pemberian kode desa bisa dilakukan tahun ini. Tak kalah pentingnya juga untuk mengikuti proses uji petik dan verifikasi dokumen desa persiapan yang dijadwalkan pada Rabu (31/3) malam lalu di kantor Kemendagri. Dimana, verifikasi itu dilakukan oleh tim gabungan dari pemeringah pusat, dari Kemendagri, BPS, BIG dan lainnya. Selain itu, dari 15 desa persiapan yang dimekarkan itu, satu persatu datanya dibuka dengan detile, termasuk kondisi kantor desanya.

“Verifikasi syarat 15 desa persiapan di Kemendagri cukup melelahkan. Bayangkan, verifikasinya dari pukul 20.00 hingga 00.00 Wita. Saya bersama bu Kabid Pemdes dan Pak Karo Pemerintahan Pemprov menjelaskan secara detile berkas 15 desa persiapan itu,” beber Jalal belum lama ini di kediamannya.

Dikatakan, sesuai jadwal yang dilayangkan oleh Kemendagri, memang verifikasi dilakukan pekan lalu secara maraton bersama ratusan desa yang tersebar di 7 provinsi. Diantaranya, Provinsi Sumatra Barat, Riau, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Papua dan Nusa Tenggra Barat (NTB). Dilakukannya verifikasi pada awal 2021 ini sebagai tindaklanjut dari jadwal sebelumnya, pada 2020 yang sempat molor dikarenakan pandemi.

Nampak Kepala DPMD Loteng beserta Kabid Pemdes saat menjalankan verifikasi dokumen usulan pemekaran 15 desa persiapan di Kemendagri, Rabu (31/3) malam lalu.

“Selasa pagi itu, pak Bupati langsung bicara dihadapan Sekretaris Dirjen soal kejelasan kapan definitifnya 15 desa persiapan. Sebab, itu menjadi salah satu program 100 hari kerja beliau,” jelasnya.

Dikatakan, verifikasi dokumen itu menyasar dokumen desa persiapan yang diajukan tiga tahun lalu. Meliputi musyawarah desa, pertanggungjawaban penjabat, kondisi kantor desa, aktifitas pemerintahan desa, Perda dan data penduduk. Selain itu juga, ada dokumen batas desa, peta desa sesuai standar Permendagri dan lainnya. Dari proses verifikasi itu, Loteng mendapat catatan dari tim penataan desa terkait sarat adminsitrasi desa.

“Untuk Lombok Tengah ada beberapa catatan dari tim penataan desa Kemendagri terkait syarat administrasi dan batas desa,” jelasnya.

Adapun catatan itu beber Jalal, seperti karena Musdes untuk pemekaran dilaksanakan pada 2011 lalu dimana periode pemerintahan desa sudah berganti. Maka tim meminta agar ada garansi bahwa pemekaran desa ini masih diinginkan oleh pemerintah desa yang baru dan masyarakat. Tujuannya untuk memastikan tidak akan terjadi gejolak ke depannya. Dan itu disampaikan melalui surat pernyataan dari kepala desa bahwa pemekaran desa tersebut masih diinginkan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Beberapa kelengkapan dokumen evaluasi yang harus dilengkapi kembali juga ada. Antara lain, lapaoran perkembangan desa dari kepala desa persiapan semester 1 dan 2 tahun 2017, 2018 dan 2019. Selain itu, untuk evaluasi tingkat perkembangan desa induk supaya dilengkapi tanggal pengambilan hasil evaluasi dan itu ditandatangani oleh kepala desa induk. Selain itu, melengkapi rekomendasi kekayaan (tahun 2016 dan 2019) dan kajian pemekaran oleh tim penataan desa kabupaten (tahun 2015 dan 2019). Termasuk juga menyajikan peta desa dalam bentuk Citra Otro agar lebih jelas tersaji seperti kondisi di lapangan.

“Untuk berita acara penyepakatan sudah jelas dideskripsikan dalam dokumen yang kita serahkan kemarin. Hanya saja, perlu ditambahkan TK seperti yang tertuang dalam Perbup di berita acara penyepakatan,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Pemkab juga diminta untuk berkoordinasi dengan Ditjend Administrasi Wilayah (Adwil) Kemendagri terkait batas daerah antara Loteng dan Lobar yang sesuai Permendagri yang sudah dikeluarkan. Dari sekian catatan itu, diakuinya sejauh ini sudah dilengkap oleh 15 desa persiapan. Makanya pada 8 April mendatang tim dari pusat itu akan turun untuk verifikasi langsung di lapangan ke 15 desa persiapan. Untuk mereka pastikan, apakah sudah benar dan singkron sesuai dengan dokumen yang diajukan kemarin dengan aslinya. Jalal pun bersyukur atas diakuinya hasil dari proses pemetaan batas desa yang dilakukan desa bersama Pemkab pada 2019 lalu itu oleh pemerintah pusat. Dan dinyatakan sesuai dengan standar yang tetuang dalam Permendagri nomor 45 tahun 2017.

“KSB kemarin diberikan waktu satu bulan untuk selesaikan karena ada persoalan di peta. Kita bersyukur bisa segera tuntas dan tidak ada kekurangan yang berat,” ungkapnya.

Nantinya, jika setelah 8 April itu semua catatan tim dan hasil kunjungan lapangan tidak ada persoalan, dipastikan Dirjen Adwil Kemendagri mengeluarkan kode desa. Setelah itu baru disampaikan tembusannya ke kementerian terkait. Seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan kementerian terkait lainnya. Namun sebelum itu, hasil tim itu akan dituangkan dalam Permendagri seperti halnya yang pernah dilakukan untuk 10 desa pemekaran di KLU tahun lalu.

“Kita tunggu aja dulu proses yang berjalan di tim gabungan itu. Ya nanti kalau sudah definitif, baru kita tunjukkan penjabat yang baru yang tugasnya menyiapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintahan desa. Seperti kelembagaan desa meliputi Kadus, BPD, LPMD, KTI, PKK dan lainnya,” sebutnya.

Setelah itu baru kita bicara Pilkades. Ia pun berharap semoga proses ini lancar-lancar saja supaya 15 desa persialan ini bisa samaan Pilkades dengan belasan desa yang masa jabatan Kades-nya berakhir pada akhir 2022 mendatang.

“Perjalanannya masih berproses dan nanti kalau kode desanya keluar baru kita berbicara Pilkades. Tapi kita yakin tahun ini clear semua,” pungkasnya. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *