Kesehatan

BPJS Kesehatan Klarifikasi Temuan Pokja TKPKD Loteng

Ilustrasi BPJS Kesehatan

LOMBOK TENGAH (NTB),Tatrapost.com Temuan Pokja TKPKD soal adanya data amburadul untuk kuota kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Daerah yang dibiayai APBD Lombok Tengah (Loteng), mendapat tanggapan dan klarifikasi dari pihak BPJS Kesehatan.

Kepada Tatrapost.com, Kepala BPJS Kesehatan Loteng, I.P. Gatot Wirawan menjelaskan, bahwa kuota untuk penduduk yang didaftarkan Pemda Loteng ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong pada tahun 2021 ialah sejumlah 50.669 dengan besaran anggaran Rp. 22.997.066.400. Sehingga baginya, kurang tepat kalau dikatakan sekitar Rp. 30 miliar.

Selain itu, untuk kuota yang sudah terisi sampai dengan Juni sebanyak 50.367 jiwa. Yang pastinya, secara jumlah akan fluktuatif penambahannya setiap bulan, tergantung dari pengajuan penambahan dari Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng. Sedangkan untuk data yang didaftarkan Pemda Loteng ke BPJS Kesehatan adalah bersumber dari Dinsos/Dikes, bukan dari BPJS Kesehatan.

“Peserta yang telah didaftarkan tersebut kemudian kami feedback-kan ke Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi (Verval),” ujarnya.

Verval tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah yang didaftarkan tersebut masih menjadi penduduk Loteng atau tidak. Selain itu, untuk mengetahui apakah peserta itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Apabila dari Verval itu ditemukan bahwa peserta tersebut sudah meninggal dunia dan sudah bukan warga Loteng lagi, dinas dapat bersurat ke BPJS agar bisa segera dilakukan penonaktifan dan penggantian kepesertaannya.

Verval ini penting dilakukan karena tidak menutup kemungkinan setelah didaftarkan oleh Pemda melalui dinas, yang bersangkutan berpindah domisili ataupun meninggal dunia.

“Yang sulit terdeteksi itu, apabila tidak ada pelaporan, baik dari yang bersangkutan ataupun dari Pemda melalui Dinsos ataupun Dikes ke BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Gatot juga menegaskan, bahwa pernyataan yang menyebutkan jika BPJS sengaja memberikan data yang kacau dan amburadul supaya daerah kesulitan melakukan Verval, menurutnya pernyataan yang kurang tepat. Karena untuk diketahui, bahwa sumber data berasal dari Pemda melalui Dinsos dan Dikes.

“Dalam beberapa kali rakor, saya sampaikan agar silahkan dilakukan Verval secara rutin. Untuk data kepesertaan BPJS Kesehatan yang sharing dengan Provinsi juga sumber datanya adalah Dinsos dan Dinkes. Jadi kurang tepat kalau sumber datanya dikatakan dari BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Oleh karena itu, terkait hal di atas agar tidak membias, ia selaku Kepala BPJS Kesehatan Loteng sudah menghadap ke Sekda Loteng dan memberikan klarifikasi. Diakui Gatot jika Sekda sangat welcome.

“Saya sangat berterima kasih atas tanggapan positif beliau, termasuk juga saran dan masukan dari beliau,” tandasnya.

Diberitakan Tatrapost.com sebelumnya, bahwa Pokja TKPKD Loteng menilai jika data kepesertaan BPJS Kesehatan Loteng sangat amburadul. Hal tersebut pun membuat Pemkab berencana mengevaluasi kerjasama dengan Badan Hukum Milik Negara tersebut. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *