Pemerintahan

Buruh Raja Hotel Kuta Belum Terima Upah, SPN Loteng Desak Disnakertrans dan Dewan Bersikap

Pengurus SPN Loteng, KSPN dan SPSI saat menghadiri dialog sosial yang diselenggarakan Disnakertrans Loteng di aula kantor setempat, Sabtu (1/5).

PRAYA,Tatrapost.com Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (HBI) tahun 2021 atau biasa disebut ‘May Day’ pada Sabtu (1/5), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Tengah (Loteng) bersama BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta Komisi IV DPRD Loteng menggelar kegiatan dialog sosial. Dialog tersebut dilakukan sebagai wadah untuk mempertegas sikap pemerintah dalam menjaga hak dan kewajiban pekerja (buruh, Red). Termasuk juga sebagai upaya untuk penolakan terhadap adanya Omnibus Law dan UU Cipta Kerja oleh organisasi-organisasi buruh di NTB dan Loteng pada Khususnya.

Kegiatan yang berlangsung di aula kantor Disnakertrans itu, di hadiri oleh Serikat Pekerja Nasional (SPN) Loteng, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Loteng, yang kemudian masing-masing perwakilan diberikan waktu untuk mengeluarkan fakta lapangan terkait para pekerja dan buruh. Termasuk di dalamnya terkait adanya sejumlah buruh bangunan yang bekerja di Raja Hotel Kuta yang sejak beberapa bulan belum menerima upah dari perusahaan.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua SPN Loteng Jeni Mamahid Yuswanto dalam kesempatan tersebut. Dengan tegas Jeni meminta agar Komisi IV DPRD dan Disnakertrans Loteng untuk turun kelapangan menyelesaikan permasalahan pekerja seperti yang belakangan ini ramai beredar. Dimana, ada pekerja yang terzolimi karena tidak mendapatkan upahnya. Ia mencontohkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, sebut saja Raja Hotel yang hampir pengerjaannya tuntas 100% namun banyak pekerjanya yang melaporkan belum terima gaji dari beberapa bulan terakhir.

“Baru-baru ini viral bahwa Raja Hotel yang ada di Kuta belum memberikan sejumlah pekerjanya gaji padahal pengerjaan hotel ini mau finish. Ini harus masuk agenda Dinas dan dewan,” ungkap Jeni Gondrong.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Loteng mengutarakan, bahwa pihaknya akan bersurat Senin mendatang terkait permasalahan tersebut ke pihak terkait dalam hal ini Raja Hotel untuk meminta solusi penyelesaian. Karena baginya, tidak boleh ada pihak atau perusahaan yang abai dengan kewajiban mereka kepada para pekerja. Apalagi perusahaan itu perusahaan yang baru mau berinvestasi di daerah ini. Jangan sampai, pemandangan seperti ini menjadi kebiasaan pada proses investasi ke depannya.

“Insya Allah Senin kami layangkan surat ke Raja Hotel. Selanjutnya kita akan turun langsung bersama Disnakertrans. Karena kami ingin semua permasalahan yang terjadi terkait leading sektor Komisi IV harus ada titik penyelesaian dan solusinya,” jelas dewan dua periode ini.

Demikian halnya juga disampaikan Baiq Sri Astuti Handayani, Plt Kadisnakertrans Loteng bahwa sebagai upaya tindaklanjut permasalahan tersebut, pihaknya juga akan memerintahkan Kabid dan Kasi bagian tenaga kerja untuk turun langsung ke Hotel Raja. Tentu, untuk menggali informasi lebih jauh perihal belum diberikannya kewajiban sejumlah pekerja di sana. Dimana, ini sangat disayangkan terjadi di masa pandemi. Terlebih lagi, Raja Hotel ini perusahaan besar yang berinvestasi di lahan milik pemerintah daerah Loteng.

“Terkait permintaan ketua Gondrong ini, Senin juga saya perintahkan Kasi dan Kabid bidang tenaga kerja untuk turun ke lokasi menyelesaikan masalah ini,” kata perempuan yang juga Kadis Sosial Loteng tersebut. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *