Kesehatan

Data Dinilai Amburadul, Pemkab Bakal Kaji Ulang Kerjasama dengan BPJS

TKPKD Loteng saat menggelar Rakor di kantor bupati, Kamis (19/8) lalu.

LOMBOK TENGAH (NTB),Tatrapost.com Kouta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Daerah atau kepersertaan BPJS yang di biayai oleh APBD Kabupaten, untuk tahun 2021 sampai Bulan Juni 2021 rupanya sudah penuh.

Dari data yang di terima oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), bahwa dari sekitar 50.500 jiwa Kouta BPJS daerah tahun 2021 dengan anggaran sekitar 30 miliar, sampai bulan Mei sudah terisi sekitar 50.449 jiwa lebih.

Koordinator Pokja TKPKD Loteng, Saiful Muslim menjelaskan, bahwa seperti diketahui, BPJS Daerah itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin dengan berbagai syarat. Diantaranya, datanya harus masuk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di desa setempat. Jika datanya tidak masuk dalam DTKS, maka masyarakat yang bersangkutan harus membuat surat keterangan miskin dari desa, foto copy KTP dan KK, foto rumah dan foto kondisi yang bersangkutan.

“Secara umum pelayanan kesehatan dan bantan sosial bagi masyarakat miskin akan di buatkan Perbub khusus. Sehingga masyarakat dapat mudah mengakses pelayanan kesehatan dan bantuan sosial lainnya,” ujarĀ  Saiful saat Rakor tentang Kondisi data BPJS Daerah dan Data DTKS se-Loteng yang dipimpin langsung oleh Sekda Loteng L. Firman Wijaya di kantor bupati, Kamis (19/8/2021) lalu.

Dalam Rakor tersebut dihadiri juga oleh Asisten 1 Setda Loteng, Kadis Dukcapil, Dinas Sosial, BPKAD, Bappeda, Perwakilan Opdes, TKSK dan Pokja TKPKD. Hanya saja, dalam Rakor tersebut tidak dihadiri oleh pihak Dikes sebagai tempat anggaran (DPA) BPJS daerah.

Senada juga disampaikan Agus Heriyanto, salah satu anggota Pokja TKPKD, bahwa data penerima BPJS Daerah yang berjumlah 50.449 jiwa yang di berikan oleh BPJS Loteng lewat Dinas Sosial, setelah pihaknya pilah, ditemukan beberapa permasalahan. Diantaranya, ada alamat penerima BPJS dari luar Loteng yang berjumlah sekitar 37 orang, yaitu dari Lombok Timur dan Lombok Barat. Bahkan ada dari jawa dan Sumatera. Berikutnya, alamat yang ditulis dengan kolom kecamatan banyak yang tidak valid. Ia mencontohkan, alamat desanya di Batukliang Utara tapi di kolom kecamatan di tulis Pujut. Tidak itu saja, pihaknya juga temukan jika pada 2020 hanya 4 orang yang meninggal dunia. Padahal setiap hari selalu ada warga Loteng yang meninggal.

“Selanjutnya, TKPKD menerima data dari BPJS tidak dengan Nomor NIK. Sehingga kesulitan melacak orang-orang yang bersangkutan. Mungkin BPJS sengaja memberikan data yang kacau dan amburadul supaya daerah kesulitan melakukan validasi data, yang artinya anggaran dari daerah akan tetap mengalir setiap tahun,” kesalnya.

Tidak itu saja lanjut Agus, belum lagi data kepersertaan BPJS yang sharing dengan provinsi. Dimana, jumlahnya sekitar 21 ribuan. Yang jadi pertanyaan pihaknya, kenapa BPJS selama ini tidak transparan dengan data kepersertaannya.

“Kami akan mengkaji lebih dalam mengenai data kepesertaan BPJS daerah ini,” ungkap Sekda Loteng, L. Firman Wijaya setelah melihat kondisi data yang disampaikan oleh Pokja TKPKD tersebut.

Dikatakan Firman, pihaknya akan melakukan rapat internal dengan Bappeda, BPKAD dan TKPKD, yang mana selanjutnya akan dilaporkan ke Bupati. Yang jelas, beberapa pilihan mengenai kerjasama dengan BPJS ke depan. Sebab, ini menyangkut Kebijakan pusat dan anggaran APBD yang besar setiap tahunnya. Artinya, apakah nanti Pemkab akan memutus sementara kerjasama dengan BPJS untuk melakukan pendataan ulang, atau memvalidasi data BPJS dan DTKS lebih maksimal.

“Ini supaya masyarakat miskin yang belum menerima kepersertaan BPJS bisa terakomodir dengan maksimal,” tegas Sekda. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *