Dewan Loteng Desak Pemkab Buat Perda Perlindungan Kawasan Strategis Daerah

Anggota DPRD Loteng Dapil Pujut-Pratim/Sekretaris DPC Partai Gerindra Loteng

LOMBOK TENGAH,Tatrapost.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Kawasan Strategis Daerah. Yang mana, Perda tersebut nanti di dalamnya mengatur tentang larangan bagi masyarakat yang memiliki lahan di kawasan strategis daerah, terutama di kawasan pariwisata di wilayah Selatan, untuk dijual begitu saja.

Seperti yang disampaikan oleh Anggota DPRD Loteng Dapil Pujut-Praya Timur (Pratim), Lalu Ramdan. Katanya, saat ini lahan-lahan di kawasan strategis daerah di Loteng ini sedang jadi incaran para pengusaha luar. Akibatnya, kini banyak dari pengusaha itu membeli lahan di sini dengan gampang. Akibatnya, sekitar 70 persen dari kawasan atau lahan strategis pariwisata daerah saat ini sudah dikuasai orang luar. Mulai dari ujung timur di Desa Bilelando hingga ujung barat yakni di Desa Montong Ajan. Bahkan, tak jarang dari lahan-lahan itu dikuasai oleh broker tanah yang tak kunjung membangun atau mengembangkan kawasan itu. Akibatnya, lahan-lahan itu seperti lahan terlantar sejak puluhan tahun lamanya.

“Lahan stratregis ekonomi dan pariwisata kita kini sekitar 70 persen sudah dikuasai orang luar. Makanya kita dorong dan mendesak Pemkab buat Perda,” ungkap Ramdan.

Dewan dua periode dari Partai Gerindra ini menegaskan, bahwa Perda perlindungan kawasan strategis tersebut untuk kebaikan dan kemajuan masyarakat yang memiliki lahan di kawasan strategis, bukan lainnya. Artinya, pelarangan itu untuk memberikan peluang bagi warga untuk memiliki aset berupa fasilitas pariwisata dan lainnya ke depan. Kalaupun investor mau berinvestasi, mereka diarahkan menggunakan sistem kontrak lahan dengan perjanjian kontrak kerjasama puluhan tahun.

“Sekarang ini sedikit-dikit warga kita main jual. Dari Perda itu nanti bisa diatur seperti apa lama kontraknya,” terangnya.

“Kalau kita tidak antisipasi dari sekarang, kasian masyarakat ke depannya. Investor ini kan kuasai modal dan SDM juga, kalau tidak diatur begitu, warga hanya akan jadi penonton saja melihat kemajuan ini. Karena kalau mau bangun hotel dan lainnya, saudara kita yang punya lahan ini sebagian besar tak punya modal,” sambungnya.

Menurutnya, sekarang dengan dikuasainya lahan strategis itu, sudah sangat kebablasan. Apa yang diharapkan ini bukan berarti dirinya anti dengan investor luar. Akan tetapi, sebagai bentuk antisipasi diri pemerintah agar kawasan strategis daerah ini tidak dikuasai semua oleh orang luar. Seperti halnya yang diterapkan pemerintah daerah di Bali sekarang ini di beberapa wilayah dengan mengunakan sistem Lease Hold atau hak sewa. Dimana, cara itu sangat tepat sebagai bentuk bahwa pemerintah hadir untuk menjaga penguasaan lahan dari orang luar.

“Kita harus belajar dari Bali. Silakan tengok kawasan strategis disana, sekarang mereka diatur dengan Perda. Sebelum kita terlambat, saya rasa pas waktunya sekarang,” sebut Sekretaris DPC Partai Gerindra ini.

Harapan yang sama juga disampaikan Anggota dewan lainnya, Lalu Erlan bahwa, usulan pembuatan Perda tersebut sudah lama mencuat dan diinginkan rekan-rekan dewan. Namun, hingga kini Pemkab saja belum serius dan peka atas situasi dan kondisi iklim investasi di daerah ini. Terlebih, dengan maraknya broker-broker tanah berkeliaran mencari lahan untuk dijual kepada investor bunafit dari luar. Bahkan, terhadap maraknya lahan pariwisata milik investor luar di bagian selatan yang sejak puluhan tahun belum menunjukkan niat baik untuk membangun, juga sering jadi sorotan dewan. Hanya saja, sejauh ini belum terlihat gebrakan pemerintah untuk tegas kepada mereka.

“Coba aja lihat tanah di selatan itu, sudah sejak belasan hingga puluhan tahun nganggur, tidak jelas peruntukannya. Pemiliknya tidak kunjung membangun. Kalau mereka serius (membangun, Red), sudah dari dulu pariwisata Lombok Tengah ini maju,” sentilnya.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Bupati Loteng H Moh.  Suhaili FT mengaku, mendukung  pandangan dan usulan rekan-rekan dewan yang meminta Pemkab untuk membuat Perda tentang larangan penjualan lahan yang ada di kawasan strategis itu. Menurutnya, usulan itu patut dicatat dan dipikirkan. Ia pun berharap, pimpinan baru setelahnya bisa memikirkan usulan tersebut, paling tidak bisa melahirkan Perda yang mengatur tata cara penjualan lahan strategis.

“Saya dukung langkah dewan itu,” cetus Suhaili,” Kamis (28/1).

Namun demikian katanya, dirinya menyadari pelaksanaan regulasi ini tidak akan berjalan mulus jika melihat karakter masyarakat di Loteng ini.

“Tahukan karakter masyarakat kita, maunya lihat uang secara instan saja. Makanya saya bilang, itu berat. Tapi tidak apa-apa, namanya juga mencoba,” ujarnya.

Dikatakan Abah Uhel sapaan akrab Bupati Loteng dua periode ini, bahwa melarang orang membeli lahan itu juga tidak ada aturannya. Sebab, itu haknya orang perorang.  Terkecuali, memainkan lewat aturan menjual, menurutnya itu baru bisa dilakukan, kendati menurutnya itu juga berat.

“Kalau pembeli tidak ada salahnya sih, kalau membuat aturan menjual itu bisa, cuman berat,” tambahnya.

Untuk di Bali yang disebutkan rekan-rekan dewan sebagai percontohan, diakuinya itu benar adanya. Sebab, di Bali itu lahan-lahan strategis yang dijual pemiliknya, sudah diatur pemerintah dan memakai sistem kontrak.

“Sistem kontrak seperti di Bali itu sangat tepat. Hanya saja kita belum bisa seperti Bali. Kan kita masih pembenahan menuju pusat wisata dunia,” pungkasnya.

(tar/Tp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *