Politik

Dewan Loteng Soroti Pengerjaan Gedung Puskesmas Batu Jangkih

Anggota DPRD Loteng Andi Mardan dan Rusman

PRAYA (NTB),Tatrapost.com Keluhan warga Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya (Prabarda) terkait pembangunan Gedung UPTD Puskesmas Batu Jangkih melalui DAK Reguler senilai Rp. 7 miliar di Dusun Batu Jangkih mendapat respons sejumlah anggota DPRD Lombok Tengah. Para anggota dewan Jontlak menilai bahwa apa yang disampaikan warga itu wajar-wajar saja. Sebab, merekalah yang akan menerima azas manfaat dari fasilitas kesehatan tersebut. Oleh karenanya, Dinas Kesehatan selaku dinas yang memiliki program untuk  segera bersikap dan mengevaluasi serius pengerjaan proyek tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Loteng Dapil IV, Rusman. Katanya, apa yang dipertanyakan warga kepada kontraktor proyek itu hal yang wajar. Sebab, mereka selama ini hanya melihat dari fakta yang ada mengenai kondisi pondasi bangunan proyek. Dan dalam sebuah proyek, warga berhak mengetahui spesifikasinya, terlebih ini fasilitas umum untuk kesehatan.

“Mereka khawatir saja itu, jangan-jangan nanti akan cepat rusak apalagi ini lantai dua. Karena mereka juga yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut dan pada umumnya masyarakat empat desa,” ujar dewan yang juga mantan Kades Batu Jangkih dua periode ini.

Dikatakan, masyarakat pada intinya ingin hasilnya yang berkualitas bagus. Selaku dewan, dirinya juga mempertanyakan pemasangan bambu di pondasi belakang itu. Kalaupun hanya untuk menahan tanah urug dan agar pondasi dalam tidak bergeser saja dikarenakan akan dipasangkan pasangan penguat di luarnya, menurutnya itu juga tidak akan kuat.

Oleh sebab itu, para pihak yang terkait dalam hal ini Dikes hendaknya memberikan penjelasan terhadap apa yang dipertanyakan oleh masyarakat. Agar mereka puas dan paham serta memastikan bahwa gedung Puskesmas trsebut dibangun dengan konstruksi yang kuat dan bagus.

“Dikes harus jeli dan sigap jika ada warga yang bertanya, jangan dianggap lain-lain,” pinta Politisi Gerindra ini.

Demikian juga disampaikan anggota DPRD Loteng, Andi Mardan, bahwa adanya keluhan warga di Batu Jangkih dan di beberapa tempat terkait proyek pemerintah, itu harus dijadikan bahan evaluasi. Pemkab kata dia, harus jeli dalam proses-proses menunjuk pihak ke-3 dalam pelaksanaan pembangunan. Artinya, jangan sampai terkesan pihak ke-3 orang pilihan namun tidak benar dalam proses mengerjakan.

“Ingat, pelayanan kesehatan ini adalah hak dasar rakyat yang dipenuhi namun apa yang terjadi jika nanti bangunannya hancur.  Gimana kita mau beri pelayanan yang baik,” tegas Ketua Komisi III DPRD Loteng ini.

Lebih jauh disampaikan Andi Mardan, bahwa yang harus diperhatikan rezim Fathul-Nursiah yakni ketegasan. Mereka berdua  harus lebih teliti dan tegas diawal pemerintahannya. Jika hal-hal seperti ini tidak dipertimbangkan, ini akan menjadi potret rezim bahwa diawal pemerintahannya tidak baik. Sehingga selaku legislatif, ia menyarankan agar Pemkab bisa memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa rezim ini mengelola anggaran dengan baik.

Selain itu, apa yang dikeluhkan warga tersebut, pihak kontraktor dalam hal ini CV. Rangga Makazza juga harus respect. Jangan dianggap angin lalu saja.

“Keluhan dan protes masyarakat harus didengar, apalagi ini fasilitas kesehatan. Jangan sampai baru selesai dikerjakan, malah rusak. Kita harus belajar pada banyaknya proyek tahun lalu yang mangkrak,” tutup Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB ini. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *