Dua Proyek Puskesmas di Loteng “Bermasalah”, Putus Kontrak Tapi Rekanan Masih Kerja

Sejumlah pekerja nampak beraktivitas di Puskesmas Batunyala walaupun Dikes Loteng telah memutus kontrak pengerjaan proyek tersebut.

PRAYA (NTB),Tatrapost.comPembangunan Gedung UPTD Puskesmas Batunyala, Kecamatan Praya Tengah (Prateng) dan UPTD Puskesmas Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya (Prabarda), Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2021 yang putus kontrak, disorot.

Proses pembangunan dua Puskesmas tersebut dituding sarat dengan permainan antara pihak Rekanan dan Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng.

Ketua LSM Lidik NTB Sahabuddin menyatakan, pihaknya menuding jika pengerjaan Puskesmas Batunyala dan Puskesmas Batu Jangkih rentan akan permainan yang dilakukan antara pihak rekanan dan Pemkab Loteng dalam hal ini Dikes. Sejak awal proses pelaksanaan kegiatan dimulai, pihaknya menuding kalau ada permainan.

Dimana, jaminan pelaksanan yang tidak diserahkan oleh pihak rekanan kepada pihak Dikes terkait dalam hal ini pihak PPK. Jaminan pelaksanaan yang diserahkan pihak rekanan ke PPK berupa foto, bukan jaminan bank yang asli.

“Pada waktu itu rekanan dua Puskesmas ini menyerahkan surat jaminan mereka melalui foto yang kemungkinan dikirim Via Whatsapp ke PPK,” tudingnya.

Akibat hal tersebut, tentu berimbas pada proses pencairan jaminan pelaksanaan yang dilakukan oleh dinas terkait disaat mengalami putus kontrak seperti saat ini. Pihaknya meragukan proses pencairan jaminan pelaksanaan dapat dilakukan oleh PPK Dikes dengan dugaan ada permainan yang dilakukan kedua belah pihak.

“Saya meragukan proses pencairan jaminan pelaksanaannya, jika memang sudah dicairkan, saya minta Dinas menunjukkan berkas-berkas pencairannya ke publik sebagai bukti,” tegasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga meragukan denda keterlambatan pihak rekanan disaat perpanjangan waktu sebelum dinas melakukan pemutusan kontrak di bulan Desember 2021 lalu. Pihaknya menduga kalau dinas terkait tidak menerapkan denda keterlambatan sesuai aturan yang berlaku.

“Karena rentan akan permainan kotor, saya menduga kalau Dinas tidak menerapkan denda kepada kedua rekanan yang diputus kontraknya,” tudingnya.

Setelah diputus kontrak, pihaknya juga mempertanyakan berapa persen realisasi anggaran yang sudah dicairkan kedua rekanan tersebut. Yakni CV. Rangga Makazza yang mengerjakan Puskesmas Batu Jangkih dan PT Bintang Lombok Utama yang mengerjakan Puskesmas Batunyala.

Dimana, Puskesmas Batunyala dikerjakan dengan Anggaran sebesar Rp 5.658.585.864,62 dan Puskesmas Batu Jangkih sebesar Rp 5.954.882.953,68.

“Terhadap semua ini, Dinas Kesehatan harus terbuka menjelaskan kepada publik,” harapnya.

Yang paling terlihat rentan terjadi permainan antara rekanan dan pihak dinas yakni ketika kontrak pengerjaannya telah diputus. Namun aktifitas pengerjaan bangunan dua Puskesmas hingga kini masih berlangsung.

Padahal jika mengacu aturan, ketika rekanan sudah diputus kontraknya tentu tidak diperbolehkan siapapun melanjutkan aktifitas pengerjaan proyek. Dengan kejadian ini, pihaknya menuding kalau pengerjaan bangunan yang dilakukan pihak rekanan di dua Puskesmas berjalan terus. Kendati putus kontrak demi untuk mengejar persentase bangunan yang akan mempengaruhi proses pembayaran dinas terkait ke pihak rekanan.

“Tidak menutup kemungkinan dibiarkannya rekanan melanjutkan pekerjaan kendati sudah putus kontrak untuk mengejar persentase pembayaran sesuai progres,” tudingnya.

Akibat dari dugaan permainan antara kedua belah pihak, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kualitas bangunan kedua Puskesmas. Terhadap hal ini, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan investigasi ke kedua Puskesmas tersebut dan akan melakukan uji lab terhadap kualitas bangunan secara mandiri.

“Saya akan investigasi dan akan melakukan uji lab mandiri terhadap kualitas bangunannya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dikes Loteng Dr. HM Suhardi dikonfirmasi media via ponselnya menyatakan, pihaknya tidak mengetahui pasti apa yang menjadi dugaan LSM Lidik NTB di dua pembangunan Puskesmas tersebut. Untuk itu, pihaknya mengaku akan mencari informasi terlebih dahulu ke PPK terhadap persoalan yang ditemukan oleh pihak LSM Lidik NTB.

“Saya tanya PPK nya dulu gih dek,” paparnya singkat. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *