Desa

FKD Jonggat Tawarkan Jalan Tengah Polemik Motor Kadus, Tambah ADD Hingga 15 Persen

Ketua FKD Kecamatan Jonggat Sahim SP.

LOMBOK TENGAH (NTB),Tatrapost.com Perdebatan realisasi janji politik Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah berupa pengadaan Sepeda motor bagi kepala dusun (Kadus) masih menjadi perbincangan banyak kalangan di kabupaten yang memiliki moto Tatas Tuhu Trasna (Tastura) ini.

Demikian halnya terjadi di internal Kepala Desa (Kades) di Loteng. Dari 127 Kades yang ada, masing-masing memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda, ada yang pro dan ada yang kontra. Terhadap kondisi tersebut, Forum Kepala Desa (FKD) Kecamatan Jonggat juga ikut bicara.

Melalui ketuanya, Sahim, FKD Jonggat melihat apa yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Loteng, Suhaimi itu benar adanya. Jika mengacu pada Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, bupati memang tidak memiliki koordinasi langsung dengan Kadus. Karena Kadus sejatinya adalah “pegawainya” Kades yang diatur tersendiri oleh undang-undang. Sehingga biar janji politik Pathul-Nursiah tersebut bisa terealisasi, Sahim pun menyarankan Pemkab menggunakan pola lain. Caranya dengan menambah jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) di semua desa di Loteng.

“Silahkan ADD ditambah saja caranya. Kan informasinya mulai 2022 juga ada penambahan ADD hingga 13 persen karena itu juga janji politiknya beliau (bupati dan wakil bupati). Biar kendaraan Kadus ini bisa masuk dan terealisasi juga disitu, pakai angka 15 persen,” terang Sahim.

Untuk diketahui lanjut Kades Nyerot tiga periode ini, selama ini sejak ada namanya ADD, Pemkab Loteng hanya menggunakan skala minimum dalam penyaluran ADD ke desa yakni 10 persen dari jumlah DAU yang diterima Loteng. Angka ini kata dia, sangat minim jika melihat kebutuhan pemerintahan desa. Terutama setelah PP 11 tahun 2019 diberlakukan. Dimana, di semua desa di Loteng hampir 80 persen ADD-nya diarahkan ke pembayaran penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa dan Kades serta tunjangannya. Sisanya, untuk operasional dan insentif lembaga, kantor desa, tunjangan BPD dan lainnya.

Bahkan, karena minimnya ADD, sebagian besar desa malah menggunakan sumber dana lain seperti Dana Desa (DD) untuk menutupi kekurangan itu. Tentu, berakibat pada banyaknya program pembangunan yang tidak bisa dibiayai.

“Ini kondisi kami di desa, banyaknya saja rupa uang yang dikelola tapi sudah jelas pos anggarannya,” ungkap Sahim.

Kembali ke sepeda motor Kadus, solusi yang ditawarkan FKD Jonggat dan beberapa pengurus FKD kecamatan lain menurutnya lebih tepat. Nantinya, desa yang melakukan pengadaan berdasarkan petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh kabupaten. Artinya, silahkan Pemkab mengatur dan membuat pedoman pengadaannya melalui Perbup dan desa yang menjalankan. Sekaligus nanti desa bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan operasionalnya. Baginya, opsi ini lebih bijak dan tidak menurunkan marwah Kades selaku atasan Kadus. Selain itu, kesan nuansa politiknya juga tidak terlalu kentara di masyarakat.

“Biar tidak terkesan Kadus berebos sama bupati dan sepeda motor tidak dianggap hadiah dari bupati. Yang artinya, ketika Kadus berhenti, tidak diambil sebagai milik pribadi,” ujarnya.

Mantan Anggota DPRD Loteng periode 1999-2004 ini menambahkan, jika desa yang pengadaan, ketika Kadus berhenti kendaraan itu bisa dengan mudah diambil oleh desa. Dengan pola ini juga, ia yakin banyak Kades mendukung. Pihaknya pun berharap, jika bupati dan jajarannya murni ingin merealisasikan program pengadaan sepeda motor ke Kadus, hendaknya menggunakan pola tersebut.

“Biar tidak jadi perdebatan antara eksekutif dan legislatif lagi, pola itu lebih baik. Jika disetujui, nanti di pembahasan Banggar tinggal dikeluarkan rekomendasi bahwa Rp. 18 miliar itu diserahkan ke desa melalui ADD,” pungkas Mantan Ketua FKD Loteng ini. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *