Desa

Forum BPD Praya Timur Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas untuk Anggota BPD

Kabid Pemerintahan Desa pada DPMD Loteng, Baiq Murniati saat menyampaikan sambutannya saat pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD Kecamatan Pratim di JM Hotel, Sabtu (18/9). 

LOMBOK TENGAH (NTB),Tatrapost.com Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) Kecamatan Praya Timur menggelar Pelatihan Penguatan Kapasitas kepada anggota BPD di 8 desa dari 10 desa yang ada di Pratim. Program ini berlangsung selama dua hari yakni Sabtu dan Minggu (18-19) September 2021 kemarin di JM Hotel Kuta Mandalika.

“Pelatihan ini dananya bersumber dari APBDes 2021 dan diikuti oleh 8 desa se-Praya Timur,” terang Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan, Ahmad Hamzan Alwatoni dalam sambutannya.

Dikatakan, pelatihan ini disambut baik oleh pemerintah desa. Terbukti, sebagian besar Pemdes mengalokasikan dana tersebut di APBDes sesuai dengan jumlah anggotanya. Artinya, dalam pelatihan ini masing-masing anggota dikenakan beban sebanyak Rp. 1 juta. Pihaknya pun berharap semoga pelatihan ini bermanfaat bagi BPD di Pratim dan desa secara khusus.

“Outputnya bagaimana, BPD bisa menyelenggaran tugasnya dengan baik, mampu bersinergi bersama Pemdes sesuai aturan yang ada,” harapnya.

Demikian juga disampaikan Ketua Forum BPD Pratim, Lalu Darmawanto. Katanya, pelatihan ini sudah lama pihaknya rencanakan, setidaknya setahun yang lalu. Ketika pertemuan rutin bersama dengan pengurus FBPD kecamatan maupun kabupaten. Hanya saja, karena tahun lalu perencanaannya belum matang, makanya baru bisa terealisasi pada 2021. Ia pun berharap dengan pelatihan ini ada peningkatan dari pelaksanaan Tupoksi BPD di 10 desa di Pratim.

“Dari komunikasi kami dengan rekan-rekan BPD di 10 desa, begitu banyak persoalan yang dihadapi. Baik antara BPD dengan Pemdes maupun dengan masyarakat. Sebagian besar itu soal kinerja, inilah yang kita perdalam melalui pelatihan ini,” ujarnya.

Diakui Darmawanto, bahwa sinergitas antara BPD dan Pemdes menjadi keharusan agar pembangunan desa sesuai dengan harapan masyarakat. Sebab, di tangan-tangan BPD jugalah  masyarakat mengharapkan perubahan. Ia pun mengajak rekan-rekan BPD se-Pratim  menjalankan Tupoksinya seiring sejalan sesuai aturan yang ada. Tidak saling senggol dengan Pemdes dengan dalih apapun. Karena bagaimanapun, semua persoalan atau perselisihan pandangan dengan Pemdes, pasti ada solusinya jika komunikasi terjalin. Demikian ia juga berharap kepada Pemdes bisa memahami Tupoksi BPD yang diamanatkan oleh aturan. 

“Alangkah indah dan damainya desa ini jika antara BPD dan Pemdes tidak saling mengenyampingkan Tupoksinya masing-masing. Mari saling mengisi, bukan malah saling memusuhi,” serunya.

“Pada saat terbentuknya FBPD beberapa tahun lalu, pelaksanaan peningkatan kapasitas ini menjadi keharusan karena kami sangat minim diberikan pelatihan seperti ini oleh Pemkab,” sambung Ketua FBPD Loteng, Ahmad Zaini melanjutkan.

Sehingga pada 2020 lalu FBPD meminta DPMD agar program peningkatan kapasitas ini diatur dalam Perbup. Biar memudahkan desa mengalokasikan dana melalui APBDes untuk pelaksanaannya. Hanya saja, karena pandemi melanda, niatan itu tidak bisa terealisasi. Namun, dari informasi yang ia peroleh, bahwa sebagian besar desa pada 2021 mengalokasikan dana untuk program ini. Dan dari 12 kecamatan yang ada, baru Pratim yang memulainya. Ia pun menantikan gebrakan dari kecamatan lain agar segera menyusul seperti yang dilakukan Pratim.

Selain itu, ke depan pihaknya juga meminta agar dinas terkait dalam hal ini DPMD lebih intens melakukan pembinaan kepada BPD. Terutama kaitannya dengan penguatan kapasitas. Apalagi setiap tahun peraturan tentang desa selalu berubah-ubah. Artinya, perubahan itu BPD harus tahu juga.

“Betul memang, dasar kami menginisiasi agar bagaimana program ini terealisasi, ialah untuk meningkatkan pelaksanaan Tupoksi BPD yang selama ini kerap dipandang sebelah mata oleh orang. Dikatakan bagaimana BPD ini lemah dalam pengawasan, perencanaan dan peran ketika Pemdes menyusun anggaran,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya, beberapa pihak dihadirkan sebagai pembicara. Dari kalangan akademisi, DPMD, Kejari, Polres dan Inspektorat Loteng. Dengan harapan, semua hal yang berkaitan dengan desa dipahami oleh BPD secara utuh. Tidak hanya untuk penguatan kapasitas semata, pelatihan ini juga dihajatkan untuk menjalin silaturrahmi antar BPD desa yang satu dengan lainnya. Karena ia yakin, tidak semua anggota BPD saling kenal satu sama lain.

“Dulu BPD dianggap pelengkap dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dan BPD hanya dominan di fungsi pengawasan karena memposisikan dirinya sebagai auditor. Tapi melalui pelatihan ini kita berharap ada perubahan, kita semakin tahu batasan-batasan kita selaku BPD,” jelasnya.

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Pratim, Muhammad Amin juga mengatakan, apa yang diprogramkan FBPD ini sangat ia apresiasi. Selama ini diakuinya, pelatihan yang menyasar BPD masih minim. Padahal tanggung jawab BPD itu cukup berat, seiring terfokusnya pemerintahan pusat ke desa. BPD katanya, sekarang ini harus bangkit karena BPD dan Pemdes berasal dan lahir dari undang-undang yang sama. Sehingga baginya, antara Pemdes dan BPD harus bermitra dalam proses pembangunan di desa.

“Terimakasih kepada FBPD atas upayanya untuk menyelenggarakan  peningkatan kapasitas BPD ini,” katanya.

Disampaikan, bahwa yang sering menjadi perselisihan rekan-rekan BPD dengan Pemdes terutama Kades yakni soal pasal 61 huruf a Permendagri nomor 110 tahun 2016. Tapi melalui pelatihan ini, ia berharap itu tidak terjadi lagi dan kemitraan kedua belah pihak semakin kuat. Jangan lagi ada terlihat hal-hal kecil diperbesarkan

“Mari kita profesional dan  proporsional dalam menyikapi perbedaan pandangan di desa. Pelatihan ini penting dalam upaya memberikan pemahaman kepada rekan-rekan BPD di Praya Timur terkait apa saja yang menjadi Tupoksinya. Dan setelah selesai, terlihat outputnya,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada DPMD Loteng, Baiq Murniati mengutarakan, apa yang menjadi masukan dan saran yang disampaikan FBPD perihal peningkatan kapasitas, secara bertahap akan diupayakan terlaksana. Karena ini merupakan hak dari BPD juga untuk diberikan  peningkatan kapasitas.

“Mudahan silaturrahmi dan kekompakan rekan-rekan BPD dan kami ini tetap terjaga. Biar garis koordinasi kita bisa berjalan dengan baik,” harapnya.

Disampaikan Baiq Murni, bahwa peran penting BPD itu sangat strategis. Baik dalam proses pengawasan, budgeting dan legislasi desa. Ini harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yakni, bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik. Kalau dalam pelaksanaannya itu baik, maka apa yang dihajatkan dan diharapkan masyarakat akan tercapai.

“Sekali lagi, sinergitas antara Pemdes dan BPD itu harus terjalin. Bagaimana desa dengan kompleknya persoalan akan nyaman dan aman kalau antara BPD dan Pemdes selalu saling sikut dan tidak pernah akur. Yang terpenting, saling memahami Tupoksi masing-masing,” pesan mantan Lurah ini. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *