Gugatan Judicial Review AD/ART Partai Demokrat oleh Kubu Moeldoko, Ditolak MA

Gedung Mahkamah Agung RI.

JAKARTA,Tatrapost.com Setelah sekian lama bergulir, Mahkamah Agung (MA) akhirnya memutuskan untuk tidak menerima uji materi atau judicial review atas AD/ART Partai Demokrat kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Itu artinya, MA menolak permohonan gugatan judicial review (JR) terhadap AD/ART Partai Demokrat yang diajukan eks kader. Dimana, Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum yang ditunjuk eks kader tersebut.

Seperti diketahui sebelumnya, kubu dari Kongres Luar Biasa (KLB) yang dikomandoi Moeldoko mengajukan judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat dengan menggandeng Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum.

“Amar putusannya menyatakan permohonan keberatan HUM dari para Pemohon tidak dapat diterima,” demikian yang tertulis di laman resmi Mahkamah Agung dan rilis yang yang diterima Tatrapost.com, Selasa (9/11/2021) kemarin.

Dari laman resmi MA tersebut tertulis, bahwa pemohon dalam permohonan tersebut tercatat atas nama Muhammad Isnaini Widodo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebagai termohon. Dan adapun majlis hakim yang mengawangi perkara tersebut diantaranya, Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum selaku Ketua Majelis dan Is Sudaryono, S.H., M.H dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota.

Dari rilis tersebut juga disampaikan pertimbangan para hakim MA untuk mengeluarkan amar putusan tersebut yakni MA tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan. Karena AD/ART tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 UU PPP, sebagai berikut: AD/ART Parpol bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal Parpol yang bersangkutan dan Parpol bukanlah lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh UU atau Pemerintah atas perintah UU. Selain itu, mereka menilai tidak ada delegasi dari UU yang memerintahkan Parpol untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya diberitakan juga, bahwa Yusril Ihza Mahendra mengatakan, MA mesti melakukan terobosan hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Ia pun membeberkan sejumlah hal yang perlu diuji. Misalnya soal kewenangan Majelis Tinggi Partai serta ketentuan soal syarat menggelar KLB yang harus disetujui oleh Majelis Tinggi Partai.

“Kami berpendapat bahwa pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di negara kita,” ujar Yusril. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *