HuKrim

Kejari Lombok Tengah Garap Dugaan Penyelewengan Keuangan Desa di Lima Desa

Kasi Intel Kejari Loteng Catur Hidayat Putra, SH, MH (kanan, Red) bersama  Kasi Tipikor saat di kantornya belum lama ini. 

PRAYA—Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng), Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini sedang menyelidiki dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan desa di lima desa di Loteng.

Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Loteng, Catur Hidayat Putra mengutarakan, untuk tahun ini setidaknya ada lima desa yang menjadi fokus garapan Kejaksaan untuk upaya penindakan dugaan penyalahgunaan keuangan desa. Baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Lima desa itu diantaranya Desa Penujak, Kateng, Bonder, Jago dan Desa Sepakek.

“Dari lima desa itu, bervariasi jenis dan motif dugaan penyelewengan keuangan desanya,” tutur Catur belum lama ini di kantornya.

Kelima desa ini dilaporkan oleh masyarakat dan atas nama lembaga. Untuk menindaklanjuti, kini pihaknya sedang lakukan pendalaman dan meminta bantuan pihak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Loteng untuk dilakukan Audit Khusus (Auditsus). Nantinya, dari audit itu bisa diketahui kebenaran adanya dugaan kerugian negara sesuai isi laporan yang diterima Kejari. Sebab, meski ada laporan Kejari tidak bisa memastikan dan tidak bisa menduga sebelum dilakukan audit oleh APIP.

“Laporan (lima desa, Red) tetap kami dalami dan sudah meminta bantuan APIP untuk audit biar lebih jelas hasilnya,” jelasnya.

Sejauh ini diakui Catur, belum semua dari lima desa tersebut keluar hasil auditnya dari APIP. Artinya, pihaknya masih dalam tahap full data dan full bucket. Makanya pihaknya kini belum bisa melangkah ke tahapan selanjutnya.

“Ya pelan-pelan, kita lihat kerugian negaranya,” ungkapnya.

Pria yang biasa dipanggil Yabo ini juga menambahkan, bahwa selama ini cukup banyak desa yang dilaporkan. Namun karena tidak memiliki dokumen dan alat bukti lengkap serta kuat, pihaknya tidak menindaklanjutinya.

“Di 2021 ini cukup banyak yang kita terima laporan, tapi yang lengkap laporannya hanya lima itu, makanya itu yang ditindaklanjuti ke APIP,” ujarnya.

Sementara Kepala Kejari Loteng, Fadil Regan dihadapan media belum lama ini juga mengutarakan, bahwa dengan sudah adanya MoU dengan 127 desa di Loteng beberapa waktu lalu di kantornya itu, diharapkan bisa meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa oleh pemerintah desa. Karena seperti diketahui, desa selama ini mengelola dana yang cukup besar. Artinya, upaya penyelamatan keuangan negara akan dikedepankan jika memang ada temuan namun bukan berarti mengenyampingkan penindakan. Ia pun berharap, agar Pemdes terutama Kades bisa lebih bijak menggunakan keuangan desanya. Jangan sekali-kali keluar dari aturan apalagi memperkaya diri.

“Kades jangan coba-coba nyeleweng,” terang Kejari asal Sumatera Selatan ini. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *