Kemensos RI Monitoring dan Supervisi PKH di Lombok Tengah

Tim melakukan interview kepada KPM PKH di Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Loteng, Sabtu (1/5).

LOMBOK TENGAH,Tatrapost.comKementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Subdit Validasi & Terminasi mengunjungi rumah-rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (1/5).

“Kedatangan tim dari pusat tersebut untuk memastikan kondisi KPM PKH yang sudah berstatus non eligibel yang merupakan hasil temuan BPK itu,” ujar Koordinator Kabupaten PKH Loteng, Muhammad Luthfi

Adapun kunjungan tersebut kata dia, dilakukan langsung oleh Subdit Validasi & Terminasi JSK, Angga didampingi Koordinator Kabupaten, koordinator kecamatan dan Pendamping KPM PKH yang bersangkutan.

Selain itu, untuk diketahui juga beberapa waktu yang lalu terdapat 900 lebih KPM PKH di Loteng yang dikeluarkan dari kepesertaan PKH. Itu sebagai akibat dari adanya temuan BPK karena disinyalir sudah tidak layak menerima bantuan sesuai ketentuan dan syarat dalam Program Keluarga Harapan.

“Itu antara lain karena sudah tidak memiliki komponen PKH, sudah sejahtera, data ganda, pindah alamat, tidak ditemukan dan lainnya,” terangnya.

Dalam kunjungannya, Subdit Validasi & Terminasi, Angga menanyakan langsung kepada salah satu KPM, apakah benar KPM tersebut sudah tidak memiliki komponen PKH dan dilanjutkan dengan pengecekan data pendukung. Seperti Buku Tabungan, KKS, KTP, KK, buku KIA, raport dan ijazah anak KPM PKH.

Namun dari enam orang yang dikunjungi, terdapat satu orang KPM yang ternyata masih memiliki komponen PKH. Sehingga tim dari Subdit Validasi dan terminasi akan mengupayakan bagaimana caranya agar KPM tersebut kembali eligibel karena memang masih terdapat komponen PKH dalam keluarga tersebut.

Sementara itu, Pendamping PKH Desa Batu Tulis, Lalu Ari Mayadi mengatakan, dirinya sangat bersyukur dengan kedatangan tim dari Kemensos yang mendatangi langsung KPM PKH di wilayah dampingannya. Karena dengan demikian, dia bisa menyampaikan secara langsung apa yang menjadi kendala selama ini. Yakni ada salah satu KPM-nya yang masih memiliki komponen PKH. Namun tiba-tiba berstatus non eligibel dan tidak menerima bantuan lagi. Padahal berdasarkan fakta di lapangan,  KPM ini masih memiliki komponen PKH kategori anak usia sekolah.

“Yang mana, secara aturan memang harus tetap mendapatkan bantuan PKH,” tandasnya. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *