Menanti Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BLUD RSUD Praya, Kasi Pidsus: Kita Prioritaskan!

Para pejabat di Kejari Loteng nampak begitu bersemangat saat melakukan penggeledahan di salah satu ruangan di RSUD Praya beberapa waktu lalu.

PRAYA (NTB),Tatrapost.comPenanganan kasus dugaan korupsi dana BLUD  pada RSUD Praya, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bisa dibilang jalan ditempat. Hingga kini, kasus yang diduga menyeret banyak pihak hingga sejumlah pejabat pemangku kebijakan di Loteng ini, mau memasuki 2 tahun lamanya. Namun, Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng hingga kini tak bisa menentukan para tersangka.

Padahal, kasus ini menjadi perhatian masyarakat Loteng. Kenapa tidak, dana yang dikelola BLUD Praya ini diduga lenyap tak jelas pertanggung jawabannya yang jumlahnya miliaran rupiah. Hal ini pun membuat banyak pihak menduga Kejari Loteng masuk angin alias sudah dikondisikan.

Penilaian sejumlah pihak itu dibantah Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng yang baru, Brata Hary Putra di kantornya, Selasa (29/3/22) kemarin.

Katanya, penanganan kasus tersebut akan tetap menjadi perhatian pihaknya. Bahkan, ia dengan tegas menyampaikan jika Kejari siap melanjutkan penanganan kasus dugaan korupsi BLUD Loteng karena statusnya sudah ditahap penyidikan. Namun sebelumnya, karena dirinya jadi Kasi Pidsus masih baru, sejauh ini ia masih dalam tahap mempelajari perkembangan kasus-kasus korupsi yang ditangani pejabat sebelumnya.

“Tetap kita atensi dan prioritaskan. Saya baru lima hari tugas di Lombok Tengah. Sebagai pejabat baru saya tentu tidak tahu apa saja yang ditinggalkan pejabat sebelumnya,” kata Brata.

Oleh karena itu, sebagai bentuk keterbukaan kepada publik, pihaknya berjanji akan tetap memberikan informasi seputar perkembangan kasus tersebut ke masyarakat. Terlebih, beberapa hari ke depan, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan para pejabat di Kejati NTB untuk membahas progres penanganan kasus di Kejari Loteng. Sehingga dalam beberapa minggu ke depan, pihaknya berharap bisa memberikan kejelasan seputar penanganan BLUD dan kasus-kasus korupsi lain di Loteng.

“Untuk itu, saya berharap kepada masyarakat agar bisa memberikan informasi kepada dirinya terkait adanya dugaan kasus korupsi. Biar kasus korupsi di Lombok Tengah bisa ditangani secara maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, Kamsiah salah satu aktifis LSM di Loteng mengapresiasi komitmen Kasi Pidsus yang baru.

“Namanya masih baru, wajar kalau pak Kasi Pidsus belum tahu perkembangan. Tapi komitmen beliau harus kita dukung,” kata Kamsiah.

Dikatakannya, perjuangan yang dilakukan saat ini tidak lain demi tegaknya supremasi hukum di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Sehingga jika dalam dua minggu ke depan belum juga ada perkembangan, pihaknya memastikan akan memperjuangkan persoalan ini ke Kejati NTB.

Tidak hanya BLUD saja kata Kamsiah, kasus kredit fiktif BPR Loteng dan beberapa kasus lain juga akan disampaikan ke Kejati NTB.

“Kalau di Kejati NTB juga tidak ada jawaban, saya pastikan kasus-kasus di Lombok Tengah akan sampai ke Kejagung. Harga tiket pesawat tidak seberapa kok,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Senin (28/3/2022) lalu, bahwa Kamsiah sempat mempertanyakan penanganan kasus yang diduga melibatkan sejumlah pejabat beken tersebut. Pasalnya, sampai saat ini penanganan kasus tersebut terkesan jalan di tempat. Kamsiah mempertanyakan kasus tersebut dengan berorasi dan hearing tunggal.

Kamsiah menegaskan, bahwa sampai saat ini Kejari Loteng belum menahan tersangka. Bahkan, para pihak yang disinyalir terlibat dalam kasus yang merugikan miliaran itu juga nyaris tidak tersentuh. Bahkan, konon infonya ada yang belum dipanggil sama sekali. Padahal oknum petinggi di Loteng itu diduga terlibat menikmati dan menggerogoti uang BLUD Praya.

“Kami masih ingat, bahwa di awal pengungkapan kasus ini, Kejari Lombok Tengah begitu bersemangat. Bahkan ekspos perkembangan kasus tersebut dilakukan hampir setiap minggu. Para saksi mulai dari mantan bupati, mantan Ketua Dewan Pengawas saat itu yakni Wakil Bupati sekarang, HM. Nursiah. Bahkan sampai beberapa kali lakukan penggeledahan di RSUD Praya,” sentilnya.

Hanya saja, sejauh ini perjalanan kasus tersebut jalan ditempat. Jangankan ada tersangka baru, penanganan kasus tersebut justeru semakin tidak jelas. Bahkan menurut Kamsiah, beberapa bulan terakhir kasus ini hilang bak ditelan bumi. Para pejabat di Kejari Loteng yang dulunya vokal, seakan mendadak diam.

Kejanggalan ini kata Kamsiah, telah menimbulkan opini negatif di masyarakat. Bahkan secara tegas, Kamsiah mensinyalir adanya intervensi para penguasa dalam kasus ini.

“Saya curiga Kejari Lombok Tengah ‘masuk angin’. Intervensi kepentingan para penguasa dalam kasus ini mulai terlihat sangat jelas,” geramnya. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *