Miris! PJU Ilegal di Loteng Kuras APBD Hingga Rp. 800 Juta Perbulan

Petugas PLN saat memperbaiki kelistrikan di pulau Lombok (Humas PLN)

PRAYA (NTB),Tatrapost.comDinas Perhubungan (Dishub) Lombok Tengah, saat ini masih terus bergerilya melakukan penertiban terhadap lampu Penerang Jalan Umum (PJU) yang dipasang oleh masyarakat secara ilegal.

Pasalnya, sementara ini jumlah PJU ilegal yang sudah terdata di Dishub mencapai 5.890. Kemungkinan besar akan terus bertambah dari fakta yang ditemukan di lapangan.
Ironisnya, PJU ilegal itu ternyata tidak hanya ditemukan di pinggir jalan saja, tapi juga ada di halaman hingga teras rumah warga. Parahnya lagi, banyak terpasang di kantor instansi pemerintahan.

Tentunya, hal ini juga semakin memperparah pembengkakan pengeluaran keuangan daerah untuk membayar PJU. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Seksi (Kasi) Sarana Prasarana Lalu Lintas pada Dishub Loteng, Lalu Ardhyka di kantornya, Senin (29/11).

Disampaikan, bahwa akibat banyaknya PJU ilegal, membuat Pemkab membayar dengan nominal yang cukup tinggi. Namun yang mereka sayangkan bahwa PJU ini malah masuk di perkantoran. Banyak ditemukan untuk penerangan halaman kantor plat merah. Sebab, dari 5.890 PJU ilegal ini Pemkab harus membayar hingga Rp. 800 juta perbulan. Jumlah tersebut bisa saja bertambah dua kali lipat jika keberadaan PJU ilegal bertambah.

“Coba bayangkan, ada PJU yang terpasang di kolam besar, terpasang di berugak dan di teras rumah. Bahkan yang paling memperihatinkan, banyak terpasang di kantor untuk terangin halaman,” ungkap Lalu Ardhyka.

Pihaknya menegaskan, bahwa PJU ilegal ini tersebar di 12 kecamatan. Dan oleh petugas sampai dengan saat ini, masih terus melakukan penertiban. Seperti misalnya, di Kecamatan Batukliang Utara (BKU) jumlah PJU sekitar 400 titik. Namun yang diakui oleh dinas hanya 96. Kemudian di Kecamatan Pringgarata dari 800 PJU, yang diakui hanya 95.

“Setelah kita tertibkan, memang ada penurunan pembayaran, semoga ke depan terus menurun,” harapnya.

Pihaknya pun menegaskan, dengan adanya temuan ribuan JPU ilegal ini, pihaknya menargetkan penertiban bakal dilakukan hingga 2,5 tahun ke depan. Sebab, dari anggaran untuk pembayaran PJU sekitar Rp. 1,14 miliar, ternyata untuk pembayaran resmi PJU hanya kisaran Rp. 160 juta. Sisanya, sekitar Rp. 800-900 juta untuk pembayaran bagi PJU yang ilegal.

“Jumlah pembayaran kita bervariasi setiap bulannya, makanya untuk mengantisipasi terus terjadinya pembengkakan maka penertiban harus tetap kita lakukan. Bayangkan saja, ketika Rp. 800 juta kita gunakan ke yang infrastruktur, maka kita bisa pastikan jalan di Lombok Tengah semua akan terang,” pungkasnya. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *