Pemerintahan

Pathul-Nursiah Diingatkan, Jangan Jadikan Mutasi Ajang Bagi Kue Kekuasaan

Sekretaris Partai NasDem Loteng Ahmad Syamsul Hadi.

LOMBOK TENGAH (NTB),Tatrapost.com Pemerintahan Pathul-Nursiah di Lombok Tengah (Loteng) tengah memasuki tahap penguatan struktur birokrasi. Hal yang lumrah ini berproses, sebab visi misi dan program kerja ke depannya tentu membutuhkan SDM yang di anggap cakap dan mampu untuk menjalankan kerja-kerja yang telah direncanakan. Kita tentu masih mengingat bagaimana Bupati, HL. Pathul Bahri mengatakan, bahwa penempatan SDM di dalam pemerintahan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi, bukan sebagai perwakilan kelompok tertentu.

Mencermati mutasi yang beberapa hari lalu sudah dilakukan, Sekretaris Partai NasDem Loteng, Ahmad Syamsul Hadi mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati agar tidak melupakan komitmen awal yang menjadi janji kampanyenya dulu. Itu menurutnya penting, sebab usia pemerintahan ini tidak terlalu lama.

“2024 ini Pilkada akan kembali dilangsungkan, penting bagi Pathul-Nursiah untuk menjadikan loyalitas pejabat dalam menjalankan kerja-kerjanya. Pemerintahan ini masa menjabatnya tidak seperti biasa, pendek,” ujarnya.

Sehingga kondisi ini membutuhkan konsolidasi birokrasi yang kuat dan solid. Pathul-Nursiah akan berhadapan dengan pekerjaan yang tidak hanya di level teknis tapi juga adminstrasi, dan itu butuh kabinet yang terkonsolidasi dan bekerja lintas dinas,” jelas Ahmad (16/09/2021).

Selain itu, pria yang biasa disapa Ahmad SH ini menekankan perlunya kapabilitas SDM tersebut. Hal ini menurutnya, sangat pokok untuk di miliki oleh pejabat eselon II di Loteng.

“Kemampuan atau secara lebih luas yaitu keahlian di bidangnya sangat di butuhkan. Ini sangat mendasar sekali. Masyarakat mentertawakan saat ada pejabat pemerintah yang mengatur diksi dalam berbicara saja belepotan, tidak jelas konteks dan maksudnya. Pejabat itu akan banyak berhadapan dengan pertanyaan dari masyarakat. Jika tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, maka akan banyak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu,” terangnya.

Kegaduhan yang ‘biur lantur’ itu muncul selain karena buruknya pola komunikasi, juga berangkat dari minimnya SDM, dimana pejabatnya tidak bisa memahami persoalan. Antara dinas yang satu dengan lainnya juga tidak bisa terbangun kerjasama yang baik. Sehingga ketika ada persoalan, mereka malah saling lempar.

Ahmad pun berharap, penempatan SDM dalam semua lini itu tidak sekedar menjadi ajang bagi-bagi kue saja. Jika itu terjadi, maka sebenarnya pemerintahan ini belum mencerminkan pemerintah yang baik. Oleh karena itu, sebagai hal ketiga yaitu integritas, bahwa orang bekerja itu harus didasari oleh etos yang tinggi dan kuat, terutama sekali kejujuran.

“Para pejabat jangan overlap, ia harus ingat bahwa dirinya itu petugas pemerintah, bukan politikus. Ia harus patuh terhadap atasannya, jangan banyak manuver,” tegasnya.

Senada dengan itu, mantan Ketua Karang Taruna Loteng, Samsul Arizal menyoroti para pejabat yang begitu terpengaruh dalam tekanan LSM.

“Ini tentu merepotkan kerja-kerja pemerintah. Jadi jangan heran jika kita sebagai masyarakat malah menduga jangan-jangan pejabatnya memang bermasalah. Kalau tidak bermasalah ngapain takut,” tutup pria asal Pujut ini. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *