Pembangunan Jalan Bypass BIL-KEK Mandalika Dikeluhkan, Warga Tanak Awu Blokir Jalan

Puluhan warga Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut saat memblokir jalan di pertigaan Dusun Selawang, Senin (15/2).

LOMBOK TENGAH–Sejumlah Masyarakat di Desa Tanak Awu dan Deda Pengembur, Kecamatan Pujut mengeluhkan dampak debu dari mterial galian C yang diangkut oleh dump truck. Senin, (15/02) kemarin kembali melakukan pemblokiran jalan.

Aksi pemblokiran jalan tersebut diduga lantaran protes terhadap Pemerintah Desa (Pemdes) setempat dan para suplayer proyek yang belum serius menanggapi tuntutan masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pengangkutan material Proyek Jalan By Pass Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berada di Bandara Internasional Lombok (BIL).

Chairil Najid, Kordinator Aksi tersebut menjelaskan, pemblokiran jalan tersebut di lakukan lantaran pihaknya muak dengan para suplayer proyek dan Pemdes setempat yang seolah-olah tidak serius merespons tuntutan masyarakat setempat.

“Pada hari Kamis kemarin kita muak. Seperti tidak ada etikad baik dari para suplayer dan kepala desa makanya kita tuntut lagi. Dan tetap saja dari pihak desa tidak ada yang hadir, malahan kita sempat mau bentrok dengan para suplayer,” terang Chairil.

Kondisi ruas jalan Pengembur-Tanak Awu setelah beroperasinya galian C di Desa Pengembur.

“Kita sebagai masyarakat hanya ingin bertatap muka dan bermediasi dan diselesai secara baik-baik. Namun sayangnya dari pihak suplayer malah ada yang bawa sajam, sampai tidak menemukan titik terang lagi,” sambungnya

Atas persoalan tersebut, Chairil Najid mengatakan masyarakat kembali mendesak untuk membuat surat penjanjian dengan para suplayer proyek di kantor desa setempat. Akan tetapi kata dia, surat perjanjian tersebut dibawa oleh para suplayer proyek dengan alasan mau ditanda tangangi oleh semua suplayer proyek.

“Kita kembali lagi ke desa membuat surat perjanjian. Surat perjanjian tersebut dibawa oleh pihak suplayer dengan alasan mau ditanda tangani oleh semua suplayer. Tapi sampai hari Minggu surat perjanjian itu tidak di kembalikan dan seperti disepelekan begitu. Akhirnya kami kembali melakukan blokir jalan,” akunya.

Ia juga menceritakan, bahwa aksi pemblokiran jalan sudah dilakukan sebelumnya dengan tuntutan agar Pemdes setempat hadir ke lokasi untuk melakukan klarifikasi. Agar mereka melihat kondisi jalan yang rusak parah akibat dari kegiatan proyek jalan Bypass KEK tersebut.

“Pada tanggal 30 Desember kemarin, kita juga pernah blokir jalan dengan tuntutan agar kepala desa hadir ke lokasi. Tepatnya di pertigaan Dusun Selawang untuk melakukan klarifikasi dan melihat jalan yang rusak parah,” paparnya.

Lebih Lanjut, Chairil Najid juga mengungkapkan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan proyek tersebut. Masyarakat saat ini terserang penyakit asma dan lainnya.

“Terus efek yang ditimbulkan dari penyakit asma dan lain sebagainya. Makanya kami bergerak dengan hati nurani tanpa embel-embel politik,” pungkasnya.

Terhadap tuntutan pemuda tersebut, Kades Tanak Awu Lalu Wisnu Wardhana yang dikonfirmasi di kantornya kemarin membenarkan adanya aksi pemblokiran jalan oleh pemuda di perempatan Selawang. Akan tetapi, kini persoalan tersebut sudah tuntas setelah ada beberapa kesepakatan saat mediasi di Polsek Pujut. Diantaranya, kesepakatan suplayar memberikan uang Rp. 1.000 per rit untuk beberapa dusun yang dilintasi dump truck pengangkut material dari lolasi galian C (kuari) di Desa Pengemur. Seperti Dusun Selawang, Reak II, Reak I, Tatak dan Dusun Singe. Dana tersebut kata Kades, akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

“Ya Kita berharap kesepakatan itu dilaksanakan agar tidak menimbulkan gejolak lagi di tengah masyarakat. Biar proses pembangunan Bypass berjalan lancar,” ungkapnya.

Sementara itu, sebelumnya Kades Pengembur Moh. Sultan juga mengeluhkan dampak dari adanya mobilisasi dump truck pengangkut tanah urukan dari galian C yang ada di desanya. Ia menilai, aktivitas ini menjadi dalang kerusakan ruas jalan Tanak Awu-Pengembur. Sedangkan disisi lain, ia melihat tidak ada tanggung jawab dari pemilik kuari atau para suplayer. Padahal, aktifitas produksi galian C tidak hanya menyebabkan jalan yang rusak tetapi juga infrastruktur warga yang lain sperti pipa air, kabel listrik yang disebabkan oleh mobilisasi exca, talud jalan dan infrastruktur vital lainnya milik warga.

Selain itu, ia juga mengaku bahwa pemilik galian C tidak ada retribusi yang masuk sama sekali ke desa untuk kemudian digunakan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang diatur melalui Perbup nomor 46 Tahun 2019. Dimana, turunannya yaitu Perdes No 08 Tahun 2021 tentang Hak dan Kewenangan Desa. Dalam peraturan ini jelas mengatur tentang wewenang desa untuk memungut retribusi bagi setiap kegiatan tambang non-gas.

“Jalan juga jadi licin dan menyebabkan banyak kecelakaan,” akunya.

“Jangan sampai karena alasan untuk mendukung proyek pemerintah terus masyarakat dirugikan,” sambungnya.

Sultan juga menambahkan, bahwa proyek galian C ini tidak memiliki izin yang sesuai peruntukannya. Demikian juga, ia juga melihat jika beroperasinya galian C di desanya tidak ada tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Salah satu penyebab banjir kemarin yang terjadi tanggal 30 Januari lalu karena sungai mengalami sidementasi atau pendangkalan. Itu juga akibat galian C tersebut,” tegas Sultan.

(tar/Tp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *