Pemberhentian Pimpinan Lembaga Desa Banyu Urip Lobar, Disoal Warga

Kantor Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung dan SK pemberhentian staf pembantu dan operator desa.

LOMBOK BARAT (NTB),Tatrapost.com Pelantikan 24 Kepala Desa hasil Pilkades  serentak di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) telah berlangsung Agustus lalu. Kala itu, Pemkab Lobar melalui bupati H Fauzan Khalid berpesan agar para Kades fokus pada pembangunan desa dan penanganan Covid-19. Namun faktanya, di beberapa desa di Lobar  tidak demikian.

Akhir-akhir ini, beberapa desa lebih memilih sibuk berkonflik dengan warganya sendiri. Seperti yang terjadi di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung. Di desa ini, Kades H Selamet Riadi diduga mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Sehingga mendapat tentangan dari masyarakat. Yakni memberhentikan beberapa pihak yang selama ini ikut membangun desa. Seperti operator Siskeudes, staf pembantu Kaur Umum dan TU, kader Posyandu, Karang Taruna desa dan beberapa pengurus desa lainnya. Hal ini pun menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat.

Salah satu sumber asal Desa Banyu Urip yang enggan di mediakan namanya mengaku, kebijakan Kades yang baru ini sangat kontroversial di tengah masyarakat. Sebab, kebijakan pemberhentian beberapa pihak tersebut membuat gaduh dan  masyarakat menjadi berkubu-kubu.  Selain itu, urgensi pemberhentian tersebut juga dipertanyakan karena tidak jelas dan terkesan politis. Mestinya, dengan berakhirnya Pilkades yang menghasilkan Kades baru, perbedaan itu tidak lagi terjadi.

“Tapi ini tidak, Kades malah sibuk gonta ganti ini itu. Cobak fokus membangun desa dan penanganan Covid-19. Jangan malah buat kebijakan yang buat gaduh masyarakat di bawah,” sesalnya.

Lucunya lagi lanjut sumber ini, Kades memberhentikan beberapa dari pihak tersebut, tanpa ada surat pemberhentian tertulis, tapi malah sudah keluar SK pengangkatan. Hal ini tentu menyalahi aturan dan terkesan ambisius.

“Kok aneh sekali pak Kades saya ini,” tambah dia

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banyu Urip, Adenan yang dikonfirmasi media juga membenarkan adanya pemberhentian beberapa pihak tersebut. Ia mengaku, memang dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan tersebut, merupakan kewenangan Kades namun harus sesuai aturan dan mempertimbangkan banyak hal.

Terkait hal tersebut, secara kelembagaan hingga hari ini dirinya selaku pribadi dan atas nama lembaga BPD belum mengetahui apa urgensi, alasan, maksud dan tujuan Kades melakukan pemberhentian dan pengangkatan anak buahnya yang baru itu. Karena pihaknya belum ada komunikasi soal tersebut.

Oleh sebab itu, karena persoalan ini sudah berpolemik di masyarakat, BPD secara kelembagaan akan segera bersurat ke Kades untuk mengagendakan pertemuan. Guna meminta keterangan Kades langsung untuk mengetahui secara garis besar alasan dan maksud dikeluarkannya kebijakan.

“Secara kelembagaan, kami (BPD, Red) akan bersurat ke Kades soal ini pak,” ujarnya.

Adanya kebijakan Kades Banyu Urip tersebut pun memantik sejumlah lembaga bersuara. Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Lobar melalui Ketuanya, Sahlan menilai bahwa SK yang dikeluarkan Kades Banyu Urip tidak beralasan dan tidak berkeadilan. Sebab, dilakukan secara sepihak, ambisius, tanpa kajian, prosedur dan tahapan sebagaimana ketentuan pemerintah dan adat ketimuran.

“Benar pengangkatan dan pemberhentian piranti pemerintahan desa itu adalah kewenangannya Kades. Tapi mestinya harus melalui proses, dengan mengutamakan  kepentingan umum masyarakat Banyu Urip,” terangnya.

Dengan situasi pasca Pilkades ini, mestinya kebijakan Kades tidak atas kepentingan pribadi, atau tekanan politik. Harus melalui kajian mendalam dan untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan tertentu atau kelompok. Artinya, perlu memperhatikan dan mempertimbangkan dampak sosial, keamanan serta ketertiban di tengah masyarakat.

“Kalau begini kebijakan Kades, kami dari koalisi LSM Lobar segera bersurat ke pak bupati dan DPMD untuk meminta meninjau ulang keputusan Kades Banyu Urip,” tegasnya.

Lebih jauh disampaikan Sahlan, bahwa pihaknya melihat sejumlah Kades hasil Pilkades Juli lalu banyak berpolemik dengan masyarakatnya akibat mengeluarkan kebijakan yang kontroversi. Baru menjadi Kades sudah langsung melakukan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, staf pembantu, pengurus lembaga dan lainnya di desa. Hal ini membuat kondusifitas dan pelayanan desa terganggu.

“Sekali lagi, tolong kebijakan itu dikeluarkan dengan pertimbangan yang matang dan sesuai aturan yang berlaku,” pintanya.

“Sebagai pejabat publik, Kepala Desa tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang semena-mena. Ada aturan yang harus dipatuhi, bukan malah dilanggar,” sentil Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Sasak  (AMPES) Lobar, Khaetami SH.

Dikatakan, penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik itu ialah ketika pemerintah memberikan berbagai kemudahan, kepastian, dan menjalankan pemerintahan yang bersih. Artinya, jangan mengeluarkan kebijakan yang semena-mena. Seperti yang terjadi di pemerintahan Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung. Ia melihat, kebijakan Kades baru itu, tidak mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance). Itu terlihat dari adanya beberapa kebijakan dan keputusan Kades yang tidak mengutamakan kepentingan umum.

“Pengangkatan dan pemberhentian pembantu Kades itu, harus proporsional. Tidak boleh atas pesanan dan kepentingan sekelompok orang. Karena Kades itu milik semua masyarakat desa,” katanya.

Sementara itu, Kades Banyu Urip H Selamet Riadi yang dikonfirmasi media via Whatshapps pribadinya, belum memberikan jawaban. Demikian juga ketika dihubungi melalui sambungan ponselnya, juga belum memberikan jawaban pasti.

“Sebentar ya, masih diperjalanan ini,” singkatnya. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *