Desa

Pembukaan Jalan Baru di Desa Lajut Berujung Penjara, Ketua TPK Jadi Tersangka

Kasat Reskrim Polres Loteng IPTU Redho Rizki Pratama (kanan) dan salah satu warga berdiri di salah satu TKP pengerusakan lahan di Desa Lajut beberapa waktu lalu. 

LOMBOK TENGAH (NTB),Tatrapost.com Program pembukaan jalan baru ruas Dusun Ledang menuju Dusun Pelendek yang ada di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah (Prateng), Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada tahun anggaran 2018, rupanya berbuntut panjang. Pasalnya, warga yang lahannya dijadikan jalan, memperkarakan pemerintah desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kala itu ke polisi. Karena mereka dinilai mengerjakan proyek tanpa sosialisasi ke pemilik lahan. Kini, kasus tersebut sedang berproses di Polres Loteng. Bahkan, polisi sudah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus ini. Yakni oknum ketua TPK inisial MIAS asal Dusun Ledang, Desa Lajut.

Kasat Reskrim Polres Loteng, IPTU Redho Rizki Pratama ketika ditemui di ruang kerjanya membenarkan jika oknum Ketua TPK inisial MIAS ditetapkan jadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pengerusakan lahan di Desa Lajut. Katanya, surat penetapan tersangka untuk MIAS sudah dikeluarkan pada tanggal 17 September 2021 lalu. Yang mana, saat itu AKP I Putu Agus Indra Permana masih menjadi Kasat Reskrim Polres Loteng.

“Terkait dugaan tindak pidana pengerusakan lahan ini, kami sudah memeriksa sejumlah pihak dan sudah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hasilnya, kami tetapkan satu tersangka,” ujar IPTU Redho.

Kasat menjelaskan, pelapor untuk sementara ini hanya melaporkan pihak TPK saja dalam hal ini MIAS. Selain itu juga, pelapor dalam hal ini selain sebagai pemilik lahan, juga mewakili pemilik lahan lainnya yang merasa dirugikan atas tindakan oknum TPK tersebut.

Ditanya terkait adanya kemungkinan tersangka lainnya, Kasat belum bisa menyampaikan lebih jauh terhadap hal itu. Namun yang jelas, pihaknya akan mendalami dan menangani kasus tersebut seluas-luasnya.

“Belum berani kita pastikan apakah akan ada lagi pihak lain yang terlibat dalam kasus pengerusakan tersebut. Sebelum kita lakukan pendalaman dulu siapa saja yang berperan dalam kasus ini,” ucapnya.

Diakuinya, bahwa saat ini berkas kasus tersebut belum P21. Dalam artian, masih dalam tahap penetapan tersangka.

“Kita baru tetapkan tersangka, belum kita periksa. Setelah itu, begitu semua sudah lengkap baru kita limpahkan ke Kejaksaan,” katanya.

Kasat melanjutkan, dalam kasus pengerusakan ini, tersangka MIAS disangkakan dengan Pasal 406 KUHP dengan ancaman 2 tahun 8 bulan penjara.

Sementara itu, Ramli salah satu pemilik lahan yang juga sebagai pelapor ketika dikonfirmasi media secara terpisah mengaku, keputusan dirinya dan belasan pemilik lahan untuk memperkarakan proyek desa tersebut karena ia melihat Pemdes dan TPK dari awal tidak punya etikad baik untuk minta izin ke pihaknya. Terbukti dengan tidak adanya sosialisasi ke para pemilik lahan sebelum proyek dikerjakan. Artinya, mereka buka jalan baru tanpa persetujuan pemilik lahan yang jumlahnya sekitar 20 orang itu.

Apa yang dilakukan mereka menurut Ramli, sebagai upaya tindak pidana pengerusakan terhadap lahan milik warga. Sebab, selain merusak sawah warga setelah tanahnya diambil untuk badan jalan, juga rusak karena tanahnya diambil untuk kebutuhan material timbunan jalan. Hal ini sangat disayangkan terjadi sebab dalam APBDes 2018, ada dana untuk pengadaan tanah timbunan.

“Sebanyak Rp. 112 juta dana untuk proyek yang panjangnya 500 meter dengan lebar 3 meter tersebut,” tutur Ramli.

Pria asal Dusun Ledang ini kembali menceritakan, bahwa proyek tersebut mulai dikerjakan sekitar bulan Oktober 2018 lalu. Tak lama saat itu, pihaknya melayangkan laporan ke polisi. Dari kurun waktu 3 tahun tersebut, pihaknya menunggu etikad baik Pemdes dan TPK untuk memberikan klarifikasi dan kesiapan untuk ganti rugi lahan. Namun etikad baik pihaknya tak pernah digubris TPK dan Pemdes.

“Memang pada 2020 lalu sempat mereka berjanji bakal memberikan ganti rugi lahan yang luas seluruhnya kurang lebih 1 hektare itu. Hanya saja, mereka malah acuh tak acuh dan hanya janji belaka,” kesalnya.

Oleh karena itu, selaku masyarakat dirinya berharap agar polisi memproses kasus ini selebar-lebarnya agar keadilan ditegakkan dan menghukum pelaku seadil-adilnya.

“Kami ini cari keadilan, semoga keadilan itu ditegakkan selebar-lebarnya,” tegasnya.

Lebih jauh disampaikan, bahwa pihaknya juga bakal membongkar kasus lain dalam konteks proyek tersebut. Yakni dugaan korupsi Dana Desa (DD) dalam pengerjaan jalan itu. Ia pun mendesak agar kepolisian bisa membuka tabir kasus tersebut seluas-luasnya. Dimana, tidak hanya menyasar oknum ketua TPK untuk dijadikan tersangka. Tapi juga dugaan keterlibatan unsur Pemdes. Sebab, baginya tidak mungkin proyek tersebut dikerjakan tanpa dukungan dan sepengetahuan Pemdes.

“Tidak mungkin proyek itu dikerjakan tanpa sepengetahuan Pemdes. Makanya kami minta polisi bongkar dugaan penggeregahan dan dugaan korupsinya,” pinta Ramli. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *