Pemda Loteng Teken MoU Pendampingan Dengan Kejari Terkait Dana Covid

Bupati Loteng HL. Pathul Bahri (tiga dari kanan) didampingi Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya dan Inspektur Inspektorat Loteng HL. Idham Khalid pose bersama usai menandatangani MoU dengan Kajari Loteng Fadil Regan (empat dari kanan) di lantai III Kantor Kejari Loteng, Selasa, (12/10/2021)

PRAYA (NTB),Tatrapost.com Pemda dan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama tentang pendampingan hukum dalam kegiatan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lantai III Kantor Kejari Loteng, Selasa (12/10/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Loteng HL. Pathul Bahri menyampaikan, sesuai dengan yang pihaknya pahami bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Sehingga wajib mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Atas dasar itu, ia berharap kepada semua yang hadir terutama dalam acara tersebut yakni semua Kepala OPD untuk belajar dengan pihak kejaksaan.

“Seringkali orang tersandung oleh batu kecil, maka sebelum kita melakukan sesuatu penting juga untuk didiskusikan. Dan kehadiran kita di kejaksaan ini untuk belajar dan menanyakan sesuatu sebelum kita melaksanakan dan menyelesaikannya biar kita tidak keliru,” tegasnya.

Bupati juga menegaskan, hukum tidak mengenal siapa itu, jika salah pasti ditindak. Oleh sebab itu, pada kesempatan tersebut ia berharap agar semua tetap memperbanyak diskusi dan banyak belajar ke Kejari. Karena banyak persoalan-persoalan hukum yang masih belum dipahami.

“Saya ucapkan terimakasih kepada Kajari yang saya banggakan, semoga niat kita untuk menegakkan supremasi hukum di Kabupaten Lombok Tengah dapat terlaksana sesuai yang diharapkan,” harapnya.

Politis Gerindra ini juga mengutarakan rasa terimakasih atas terlaksananya penandatanganan kesepakatan tersebut. Pihaknya yakin, agenda yang dilaksanakan ini bentuk sinergitas dan harmonisasi yang dibangun antara Pemda Loteng dengan Kejari. Sehingga semua ini akan terus ditingkatkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan professional.

“Kegiatan ini semata-mata dalam rangka penegakan supremasi hukum, biar ke depan kita tidak tersandung oleh masalah-masalah kecil yang tidak kita pahami,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Loteng, Fadil Regan dalam kesempatan tersebut menyatakan, Memorandum Of Understanding (MoU) yang dibuat ini terkait dengan tugas dan fungsi kejaksaan sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Dimana di dalam tugas dan fungsinya, kejaksaan harus berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan yang ada di daerah. Kejari menurutnya, sangat ingin berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan yang sedang berjalan ini. Sehingga dilaksanakanlah perpanjangan MoU.

“MoU ini sebenarnya setiap tahun harus tetap dilakukan perpanjangan, sesuai dengan SOP yang ada pada kami,” ungkapnya.

Ditambahkan Fadil Regan, bahwa MoU ini juga sebenarnya sudah berakhir pada September lalu. Namun untuk mensukseskan kegiatan yang sedang dilaksanakan, maka MoU saat ini diperbaharui kembali. Tentunya, tugas dan fungsi kejaksaaan di bidang tata usaha negara antara lain tugas bantuan hukum. Diharapkan dalam tugas bantuan hukum ini, ke depan ada komunikasi yang terus terjalin terutama terkait dengan penyelesaian LHP BPK. Karena dari hasil komunikasi dengan BPK, ada langkah-langkah yang harus dilakukan terutama dalam upaya pengembalian atau pemulihan keuangan negara.

Tentunya dalam menyikapi pemulihan keuangan negara ini harus dibangun sinergitas. Dimana,  ke depannya Pemda Loteng bisa meminta bantuan Kejaksaan dalam meminta bantuan dalam hal penanganan LHP BPK tersebut.

“Di dalam pengaturan LHP BPK diberikan kesempatan selama 60 hari untuk dilakukan pengembalian. Apabila tidak diindahkan, maka BPK bisa melimpahkan penanganannya ke APH (Aparat Penegak Hukum). Tentunya hal itu jangan sampai terjadi sehingga saat ini kami melakukan MoU dengan Pemda Lombok Tengah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kajari juga mengucapkan terimakasih kepada Pemda yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejari Loteng untuk melakukan kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam rangka penegakan hukum dan dalam rangka mendukung pembangunan di Loteng.

“Saya harapkan ke depan ada MoU juga antara Pemda dengan BPKP sehingga semua pihak bisa bersinergi agar semua persoalan yang ada di lapangan bisa kita selesaikan dengan baik dan terukur,” harap mantan Kajari Lebong Provinsi Bengkulu ini. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *