Desa

Pemprov Verifikasi Desa Persiapan Kidang Baru, Sekdes Kidang: Mohon Doa Restu

Tim verifikasi faktual dari provinsi saat menanyakan sejumlah hal terkait pemekaran desa di kantor desa persiapan sementara Kidang Baru, Kamis (19/8). 

LOMBOK TENGAH (NTB),Tatrapost.com Pemerintah provinsi (Pemprov) melalui Biro Pemerintahan melakukan kunjungan lapangan ke 14 calon desa persiapan di Lombok Tengah (Loteng) sejak Senin lalu. Kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi faktual tersebut, tak terkecuali juga dilakukan di calon desa persiapan Kidang Baru yang merupakan pemekaran Desa Kidang, Kamis (19/8) kemarin.

Dalam kunjungan tim Provinsi tersebut, Sekretaris Desa Kidang, Ruslan Jayadi menyampaikan, bahwa masyarakat dan Pemdes sudah lama menantikan pemekaran ini. Dalam mempersiapkan semua berkas dan syarat yang dibutuhkan, adik-adik panitia juga tidak kenal waktu untuk menuntaskannya. Apalagi jika ia melihat, berkas yang disiapkan tidak sedikit dan memerlukan biaya dan tenaga.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang yang menjadi perjuangan rekan-rekan panitia,” cetusnya.

Untuk diketahui tim verifikasi tambah Ruslan, pemekaran desa ini juga sangat diimpikan oleh masyarakat khususnya 7 dusun yang akan menjadi bagian Desa Persiapan Kidang Baru. Sebab bagaimanapun, pemekaran itu dihajatkan untuk mempercepat akses pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan. Pemdes pun berharap, ke depan apa yang diikhtiarkan ini cepat bisa terealisasi dan mendapat restu dari 
Pemprov.

“Semoga ini semua berjalan lancar dan bisa dicapai bersama. Sekali lagi, mohon doa restu ibu bapak dari tim verifikasi provinsi dan kabupaten serta masyarakat Desa Kidang secara umum,” harap Sekdes.

Kabid Pemerintahan Desa pada DPMD Loteng, Baiq Murniati juga menyampaikan, bahwa ini merupakan klarifikasi lapangan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa calon desa Persiapan Kidang Baru itu. Namun sebenarnya, 14 calon desa persiapan yang diverifikasi, sudah terbentuk. Hanya saja, butuh persetujuan dari Pemprov selaku pihak yang mengeluarkan kode register desa persiapan.

“Dan ini awal dari semua proses, mohon rekan-rekan panitia bersabar karena peraturan pemekaran desa sekarang ini berbeda dengan dulu, sulit. Bayangkan saja, kita berproses sejak 2017 lalu dan baru terealisasi di 2021,” ujar Murni.

Sekarang Pemdes sudah setuju, merestui dan ikhlas Kidang Baru memekarkan diri. Untuk itu, koordinasi dan komunikasi harus dijalankan dan diperkuat. Pemdes induk kata dia, ke depan juga tidak bisa dilepas tangan karena anggaran untuk operasional desa persiapan masih menjadi beban desa induk. Artinya, dukungan penganggaran masih melekat dengan desa induk. Oleh karena itu, ia berpesan agar masyarakat desa persiapan dan induk selalu menjaga Kamtibmas. Tingkatkan swadaya dan partisipasinya dalam menyukseskan terbentuknya desa baru hingga definitif.

“Akan banyak biaya dikeluarkan juga dari masyarakat yang ada di wilayah pemekaran. Tolong tingkatkan swadaya masyarakatnya biar apa-apa yang dibutuhkan bisa segera dilengkapi, ya seperti pembangunan kantor desa dan lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kassubag Administrasi dan Fasilitasi Penataan Wilayah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, H Edy Purwanto menerangkan jika  verifikasi ini bagian dari tindak lanjut verifikasi administrasi di kantor gubernur pada 4-6 Agustus lalu. Karena sebelumnya, pak gubernur juga telah meminta agar pihaknya di biro pemerintahan segera melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Dengan harapan agar kode register desa persiapan bisa segera dikeluarkan. Karena kode register ini menjadi syarat dan dasar pengangkatan Penjabat Sementara (Pjs) nantinya.

“Apa memang layak atau dipaksakan, ini juga kami lihat pada verifikasi faktual. Apakah pemekaran ini serius ataukah tidak, ataukah hanya karena politik semata. Itu kita harus tahu,” jelasnya.

Disampaikan, pembentukan desa persiapan sebagai upaya untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hari ini katanya, atas dasar permintaan aturan pihaknya ingin tahu terkait akses transportasi dan komunikasi, terkait dengan akses kondisi kerentanan masyarakat dan akses potensi ekonominya. Termasuk juga SDA dan SDM yang bisa menopang tujuan dari pembentukan desa baru, juga harus jelas.

“Semua data-data tentang desa persiapan itu harus jelas dan terisi sesuai dengan indikator pemekaran desa. Tidak bisa dibuat-buat, makanya tolong partisipasi masyarakat di sini ditingkatkan. Karena menjadi desa persiapan itu butuh keseriusan dan partisipasi masyarakat,” pungkasnya. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *