Penanganan Kasus BLUD RSUD Praya Lamban, Masihkah Buku Hitam Sang Direktur?

Direktur LOGIS NTB, M Fihiruddin

PRAYA (NTB),Tatrapost.comBerbagai pihak terus bersuara keras menyikapi lambannya penanganan kasus dugaan korupsi dana BLUD RSUD Praya yang berjalan di Kejaksaan Negari (Kejari) Lombok Tengah. Kenapa tidak, sejak bergulir awal tahun lalu, kasus dugaan korupsi yang diduga menyeret nama penguasa di Loteng tersebut tak jelas perkembangannya.

Bahkan, nyanyian seorang Direktur RSUD Praya dr. Muzakir Langkir beberapa waktu lalu melalui kuasa hukumnya dalam membuka tabir persoalan yang menyeret nama-nama lain di pusaran kasus tersebut, seolah-olah tak bermakna bagi pihak Kejari Loteng.

Hal tersebut membuat geram para pegiat anti korupsi di Gumi Tatas Tuhu Trasna (Tastura). Informasinya, Senin pekan depan, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Lombok Global Institute (LOGIS) NTB akan menggelar aksi teaterikal di depan kantor Kejari Loteng.

Direktur LOGIS NTB, M Fihiruddin menegaskan, bahwa kasus korupsi BLUD RSUD Praya tersebut masih hangat di benak masyarakat dan ditunggu hasil penanganan kasusnya setiap saat. Sehingga, sebagai upaya mengingatkan para pejabat Kejari Loteng, aksi teaterikal tersebut akan dipilihnya. Aksi teatrikal yang dimaksudnya yakni dengan memberikan mereka paket berisi satu set pakaian dalam wanita.

“Itu sebagai bentuk sindiran kepada Kajari Lombok Tengah yang dinilai takut mengungkap kasus tersebut. Celana dan bra sudah kita beli tinggal dipaket dan diserahkan saja,” kata Fihir pada wartawan di Praya, Jumat (08/04/2022).

Selain itu, dalam aksi tersebut pihaknya akan membawa keranda mayat sebagai simbol matinya keadilan di Loteng.

Kasus ini menurut Fihir, sebenarnya sudah sangat jelas. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kejari beberapa waktu lalu, Dirut RSUD Praya dengan gamblang membeberkan kemana aliran dana diserahkan. Bahkan,  jika ia melihat perkembangan saat itu, penasehat hukumnya begitu bangganya bersuara di berbagai media. Sampai-sampai urusan honor dan kupon bensin yang diberikan kepada para Dewan Pengawas (Dewas) selama ini, juga disebut dengan sangat terperinci.

Tak sampai disitu sebut mantan Politisi Partai Hanura ini, dulunya pernah disebutkan jika Dirut RSUD Praya memiliki buku hitam, yang berisikan daftar nama-nama pejabat yang menerima aliran dana BLUD.

Tapi anehnya, sampai saat ini orang-orang tersebut belum jelas apakah sudah diperiksa atau tidak oleh Kejari. Sehingga ia menegaskan, kasus ini tidak cukup menjadikan seorang Direktur sebagai korban. Namun Kejari Loteng harus bisa mencari pihak tertentu yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut. Terlebih, peran Dewas BLUD RSUD Praya sangat memiliki fungsi yang vital dalam pengelolaan anggaran BLUD.

“Dewan Pengawas BLUD RSUD Praya dan lainnya juga harus ikut bertanggung jawab. Jika tidak, buat apa ada jabatan dewan pengawas pada sebuah instansi,” tanya Fihir.

Untuk itu pihaknya berjanji akan terus mengawal kasus ini sampai para pihak yang terlibat di dalamnya dijebloskan ke tahanan.

“Mau apapun jabatannya, kalau bersalah libas saja,” tegasnya.

Senada dengan Fihir, Ketua Laser NTB, Kamsiah juga ikut bersuara keras. Ia menegaskan, pada hari yang sama dirinya juga akan menggelar aksi di Kejari Loteng untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kasus BLUD RSUD Loteng tersebut.

Termasuk beberapa kasus korupsi lain yang sudah dilaporkan ke Kejari Loteng namun sejauh ini tak jelas progresnya. Hearing kali ini merupakan tindaklanjut dari hearing pihaknya pada tanggal 28 Maret lalu.

Salah satu tuntutan yang akan disuarakan yakni mendesak Kejari agar segera menetapkan status tersangka kepada para pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut tanpa pandang bulu. Ia yakin, kasus ini tidak sekadar melibatkan pejabat kelas bawah, tapi melibatkan petinggi di Loteng.

“Walaupun belum ditetapkan sebagai tersangka, kalaupun Dirut RSUD Praya terlibat, saya yakin dia tidak bermain sendiri. Dewan Pengawas, bupati saat itu juga kemungkinan tahu dan diduga ikut menikmati dana BLUD,” tegasnya.

Setelah aksi di Kejari, sore harinya pihaknya akan bertolak ke Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta. Tujuannya tidak lain untuk melaporkan berbagai kejanggalan selama penanganan kasus BLUD RSUD Praya.

“Data-datanya sudah saya pegang, tinggal berangkat ke Jakarta. Kami dari awal sudah menegaskan bahwa kami tidak akan main-main dalam kasus ini,” pungkasnya.

Sementara itu, sebelumnya Kasi Pidsus Kejari Loteng Brata Hary Putra saat ditemui di kantornya, Selasa (29/3/22) lalu berjanji bahwa penanganan kasus tersebut akan tetap menjadi perhatian pihaknya. Bahkan, ia dengan tegas menyampaikan jika Kejari siap melanjutkan penanganan kasus dugaan korupsi BLUD Loteng karena statusnya sudah ditahap penyidikan.

Selain itu, sebagai bentuk keterbukaan publik, pihaknya juga berjanji akan tetap memberikan informasi seputar perkembangan kasus tersebut ke masyarakat. Namun demikian, karena dirinya menjadi Kasi Pidsus masih baru, sejauh ini ia masih dalam tahap mempelajari perkembangan kasus-kasus korupsi yang ditangani pejabat sebelumnya.

“Tetap kita atensi dan prioritaskan. Saya baru lima hari tugas di Lombok Tengah. Sebagai pejabat baru saya tentu tidak tahu apa saja yang ditinggalkan pejabat sebelumnya,” kata Brata.

“Untuk itu, saya berharap kepada masyarakat agar bisa memberikan informasi kepada dirinya terkait adanya dugaan kasus korupsi. Biar kasus korupsi di Lombok Tengah bisa ditangani secara maksimal,” sambungnya.

*Buku Hitam Sang Direktur*

Seperti diberitakan Tatrapost.com sebelumnya pada awal Bulan Februari lalu, bahwa Direktur RSUD Praya, dr. Muzakir Langkir melalui Penasehat Hukumnya, Lalu Anton Hariawan SH MH menyatakan, bahwa kliennya mencatat dengan rapi aliran dana BLUD RSUD Praya yang mengalir ke sejumlah pejabat teras di Loteng. Dimana dan kemana saja arah dana Taktis anggaran BLUD RSUD, ditulis sang direktur dengan rapi dan disimpan pada sebuah buku hitam setebal setengah ruas jari telunjuk anak-anak.

Anton kala itu membeberkan, bahwa berdasarkan pengakuan Direktur saat diperiksa oleh Penyidik Kejari Loteng terungkap jika anggaran Taktis BLUD tersebut mengarah ke sejumlah Pejabat Teras Loteng sejak 2017 hingga 2020 lalu. Dan semua pengeluaran dana Taktis tersebut tercatat rinci di dalam buku hitam yang sengaja disiapkan Direktur untuk mencatat kemana saja pengeluaran dana BLUD.

Anton juga membenarkan kalau kliennya cukup selektif dalam hal mencatat pengeluaran anggaran BLUD. Terutama anggaran yang mengarah ke sejumlah pejabat. Hal ini dilakukan Direktur agar jelas kemana saja dana BLUD dipergunakan demi untuk kepentingan pertanggung jawaban setiap tahunnya.

“Sengaja klien saya mencatat uang keluar dari BLUD agar tidak lupa dan sebagai bahan pertanggung jawaban setiap tahunnya ke Dewan Pengawas,” ungkapnya.

Di dalam buku catatan hitam khusus tersebut, terinci secara jelas dan gamblang siapa saja penerima dana Taktis BLUD RSUD Praya sejak tahun pengelolaan anggaran RSUD Praya sebagai BLUD.  Bukan hanya nama pejabat penerima, termasuk tertulis juga di dalam buku itu jumlah dana yang dikeluarkan dan bagaimana proses pengambilannya oleh oknum Pejabat Teras Loteng pada waktu itu. Bahkan, tanggal pengambilan dana Taktis BLUD oleh oknum Pejabat itu juga tertulis jelas di dalam buku khusus milik Direktur RSUD Praya.

“Sangat rinci dan rapi kemana saja dana BLUD RSUD selama tahun 2017 hingga 2020 kemarin terutama pejabat Loteng yang menerima dana Taktis BLUD tersebut,” ujarnya.

Dimana permintaan dana Taktis BLUD RSUD Praya oleh oknum Pejabat Teras di Loteng jika melihat dari buku catatan milik Direktur RSUD Praya. Semua permintaan dana Taktis BLUD kerap diminta oleh oknum Pejabat ke Direktur untuk kepentingan Pribadi. Jumlah setiap kali meminta dana BLUD dari para oknum Pejabat ke Direktur RSUD juga angkanya cukup fantastis.

“Hampir semua permintaan dana Taktis BLUD diminta oknum pejabat ke klien saya angkanya lumayan besar dan selalu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka,” jelasnya.

Lantaran buku catatan hitam tersebut begitu penting dalam proses penanganan perkara BLUD oleh pihak Kejari Loteng. Saat ini, buku hitam catatan khusus itu diakui tersimpan rapi dan diletakkan di posisi yang sangat dianggap aman. Jika pada saatnya nanti dibutuhkan demi untuk keperluan proses penanganan kasus BLUD di Kejari Loteng. Buku catatan hitam ini akan dipergunakan Direktur untuk membuktikan keterlibatan oknum pejabat tersebut di proses penanganan perkara ini oleh APH.

“Ada disimpan rapi oleh klien saya buku itu,” sambungnya.

Apa yang tertulis di buku khusus milik Direktur RSUD Praya selaras dengan apa yang disampaikan oleh Direktur dihadapan penyidik Kejari Loteng saat di konfrontir pertanyaan kemana saja arah penggunaan dana BLUD RSUD Praya, sejak 2017 sampai 2020 kemarin. Lantaran dianggap penting, kemudian buku catatan hitam itu disimpan di lokasi dan tempat khusus yang hanya diketahui keberadaanya oleh Direktur RSUD Praya.

“Mengapa tertulis rinci kemana dana BLUD digunakan karena Direktur mencatat langsung arah penggunaan dana BLUD setelah digunakan atau diserahkan ke oknum Pejabat tertentu di hari itu juga,” jelasnya. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *