Penanganan Kasus BPPD UTD Praya Dinilai Tenggelam di Pidsus, Kajari: Penanganannya On Process

Kajari Loteng Fadil Regan, SH MH didampingi Kasi Intel saat memberikan keterangan pers di kantornya belum lama ini. 

PRAYA (NTB),Tatrapost.com Penanganan kasus di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) kembali disorot publik. Kali ini terkait lambannya progres penanganan kasus terhadap laporan masyarakat soal dugaan korupsi pengelolaan anggaran di pengelolaan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Unit Transfusi Darah (UTD) pada RSUD Praya. Dimana, saat ini berkas penanganannya sudah dilimpahkan ke Bidang Pidana Khusus (Pidsus).

Seiring dengan hal tersebut, penanganan kasus yang cukup menyita perhatian publik itu, dinilai  seolah-olah tenggelam,  tidak jelas arah penangananya.

Hal tersebut pun membuat Ketua LIDIK NTB Sahabuddin bersuara keras. Ia mengatakan, bahwa  pihaknya akan tetap memelototi penanganan kasus tersebut. Apalagi sekarang kasusnya sedang bergulir dan ditangani oleh Bidang Pidsus Kejari Loteng. Sehingga ketika kasus ini ditangani Pidsus terlihat lamban, tenggelam bak ditelan bumi, tidak jelas arah penanganannya, pihaknya berkomentar keras.

“Kok aneh ya, semakin tidak jelas arah penanganan kasus ini setelah ada di meja Pidsus. Katanya mau serius berantas korupsi dan kasus ini akan tetap jadi atensi, tapi kok melempem begini,” ungkapnya kepada Tatrapost.com, Senin (11/10).

Ditambahkan Citung sapaan akrab pria asal Desa Bonder ini, bahwa dalam konferensi pers yang dilakukan Kejari Loteng beberapa waktu lalu itu, ditegaskan jika sengkarut pengelolaan keuangan di BLUD RSUD Praya khususnya untuk dana BPPD UTD, telah ditemukan adanya indikasi tindak pidana. Mestinya, dengan begitu Pidsus seharusnya lebih serius menangani kasus tersebut. Karena sudah memiliki dasar untuk secepatnya memanggil semua pihak terkait, untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus tersebut.

“Kan sudah jelas ada peristiwa pidananya, apalagi yang harus di tunggu kejaksaan untuk segera menetapkan tersangka,” tegasnya.

Selain itu, kini kasus tersebut bukan menjadi rahasia umum lagi di tengah masyarakat Loteng. Sehingga setelah tiga minggu dilimpahkan ke Pidsus, kasus ini seharusnya memberikan informasi kepada publik sejauh mana progres penanganannya.

“Masyarakat butuh informasi sejauh mana penanganan kasus ini, tolonglah Pidsus jangan menutup diri dalam kasus ini,” pintanya.

Citung menambahkan, bahwa dengan tidak adanya informasi progres penanganan kasus BPPD UTD Praya setelah ditangani oleh bagian Pidsus, justru harus dipertanyakan keseriusan dan integritas pihak Kejari Loteng dalam menangani kasus dugaan korupsi di Loteng.

“Kami paham bukan kasus ini saja yang ditangani Pidsus, tapi kan haruslah ada progres penanganan kasus,” harapnya.

Oleh karenanya, jika dalam waktu dekat pihak Kejari Loteng santai dalam menangani kasus UTD ini, tidak menutup kemungkinan LIDIK NTB akan mendatangi langsung pihak Kejari Loteng untuk menanyakan progres penanganannya. Bukan hanya itu, pihaknya juga akan segera mendesak pihak Kejari untuk menetapkan tersangka.

“Jika sampai pekan ini tidak ada kejelasan progres kasus ini, kami akan turun tanyakan langsung ke kejaksaan nanti,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Loteng Fadil Regan SH, MH yang dikonfirmasi di kantornya membantah pihaknya lamban dan tidak serius menangani kasus UTD ini. Katanya, penanganan kasus ini On Process dan akan ada pendalaman lagi di Pidsus. Artinya, apa yang menjadi hasil penyelidikan di bagian Intel kemarin itu, itulah yang akan didalami selebar-lebar di Pidsus. Selain itu, sebagai tahap awal di Pidsus yakni mereka akan kembali menyusun data dan dokumen yang sudah ada. Sehingga nanti tidak sembarangan hasilnya. Yang jelas lanjutnya, Kejari Loteng punya strategi tersendiri untuk pengungkapan kasus ini.

“Direncanakan dengan matang-matang baik itu administrasinya maupun teknis,” ujar Fadil, Selasa (12/10). (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *