Desa Uncategorized

Perkuat Sinergi, Forum BPD Loteng Silaturrahmi ke Kejari

Pengurus FBPD Loteng pose bersama dengan Kajari Loteng saat bersilaturrahmi, Kamis (2/9)

PRAYA (NTB),Tatrapost.com Organisasi Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) Lombok Tengah (Loteng) bersilaturrahmi ke Kejaksaan Negeri Praya, Kamis (2/9). Silaturrahmi tersebut diagendakan sembari berdiskusi perihal seputar perkembangan desa di Loteng. 

Ketua FBPD Loteng, Ahmad Zaini mengatakan, dalam diskusi terbatas tersebut pihaknya menegaskan bahwa akan terus membuka kran komunikasi dengan berbagai pihak termasuk Kejari guna memperkuat desa dan lembaga-lembaga di dalamnya wabil khusus BPD.

“Banyak hal yang kita diskusikan terkait eksistensi BPD, termasuk  laporan-laporan yang masuk ke APH terhadap desa-desa yang diduga atau diindikasikan ada penyalahgunaan anggaran,” ujar Zaini.

Dalam agenda tersebut, FBPD juga mempertegas kembali komitmen BPD secara kelembagaan untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH), salah satunya kejaksaan. Itu dalam upaya menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Secara organisasi, FBPD juga sudah menegaskan kepada seluruh BPD di 127 desa agar tidak alergi dengan APH terkait informasi yang dibutuhkan APH dalam mendalami permasalahan hukum yang bergulir di desa.

Selain itu, saat ini banyak yang menganggap BPD hanya lembaga pelengkap di desa yang tidak memahami tupoksinya dan tidak peduli atas setiap permasalahan yang ada. Anggapan tersebut pihaknya menilai sah-sah saja. Namun demikian, perlu diketahui bahwa BPD secara kelembagaan sampai saat ini nyaris tidak pernah mendapat pembinaan, baik dari Pemkab maupun Pemprov.

“Padahal sesuai amanat Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri nomor 110 tahun 2016 bisa dikatakan kewajiban mereka ke BPD itu tidak ringan,” sebutnya.

Tapi karena rasa tanggung jawab rekan-rekan BPD, terus berupaya meningkatkan kapasitasnya, baik secara personal dan kelembagaan. Walaupun memang, pada tahun 2021 ini banyak desa yang tidak menganggarkan dana untuk peningkatan kapasitas. Padahal ini sudah menjadi bagian kegiatan yang bisa dianggarkan dalam APBDes sebagaimana pedoman penyusunan APBDes tahun 2021.

Dalam penganggaran tersebut juga, pihaknya tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran desa. Yang mana nominalnya tidak banyak, hanya Rp. 1 juta per anggota BPD. Tetapi masih saja muncul perbedaan persepsi disebagian desa sehingga tidak dianggarkan.

“Peningkatan kapasitas itu semata-mata untuk meningkatkan produktifitas anggota BPD. Bagaimana menyusun Perdes,  bagaimana pelaksanaan pengawasan dan bagaimana perencanaan anggaran yang baik. Semua itu outputnya juga untuk kepentingan dan Kemajuan desa,” terangnya.

Mantan Ketua BEM Universitas Muhamadiyah Mataram (UMM) ini juga menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Kejari untuk turun langsung ke semua desa se-Loteng guna memberikan pelatihan hukum. Kegiatan tersebut bukan hanya menambah pengetahuan aparatur desa, BUMDes dan BPD dalam bidang hukum. Akan tetapi juga untuk  menghindari pelanggaran-pelanggaran  administrasi yang bisa menimbulkan kerugian negara dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Ia juga berharap, Pemkab melalui DPMD dan instansi lainnya, melakukan pembinaan kepada aparatur desa, BPD, dan BUMDes guna mendorong produktifitas dalam pelaksanaan Tupoksinya.

“Selama ini BPD dituntut untuk produktif dan aktif, tetapi fasilitas sangat minim, ruangan kerja BPD saja, banyak desa yang tidak sediakan, komputer dan lainnya. Apalagi kalau sudah menyangkut tunjangan yang minim. Hal-hal itu butuh kepekaan dinas terkait untuk lebih proaktif memperhatikan BPD,” tegasnya.

Lebih jauh disampaikan Zaini, bahwa sampai saat ini pelibatan BPD secara kelembagaan juga minim. Hal ini menjadi faktor adanya miskomunikasi di desa terkait Tupoksi. Contoh kecil saja,  pelaksanaan kegiatan Musdes penyusunan rancangan RKPDes, masih ada ditemukan jika kegiatan  tersebut dilaksanakan oleh Pemdes. Padahal itu kegiatan dilaksanakan oleh BPD yang difasilitasi Pemdes. Itu terjadi karena masih tersendatnya koordinasi terkait jadwal kegiatan yang disusun Pemkab melalui DPMD. Karena informasi pelaksanaan kegiatan tidak pernah sampai ke BPD, hanya sampai ke Pemdes. Sementara pelaksanaan kegiatan tersebut yakni BPD.

“Dalam diskusi tadi kami juga berharap ada FGD yang melibatkan  Pemkab, FBPD, FKD,  PPDI dan APH. Itu sebagai media diskusi yang konstruktif untuk peningkatan kualitas kerja,” tutupnya. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *