Pariwisata

Pertanyakan Mekanisme Rekrutmen Petugas Marshal, KTK, SWIM dan FKD Pujut Datangi ITDC

Pengurus KTK Pujut bersama sejumlah pengurus KTD saat audensi di kantor ITDC, Rabu (7/4).

LOMBOK TENGAH,Tatrapost.com Merebaknya isu tidak transparannya pihak ITDC dalam proses rekrutmen petugas Marshal, membuat berbagai kalangan bersuara. Bahkan, tak hanya bersuara lantang di media, beberapa organisasi di Kecamatan Pujut seperti Karang Taruna Kecamatan (KTK) mendatangi pihak ITDC yang berkantor di Desa Kuta, Rabu (7/4). Tidak hanya KTK Pujut, sebelumnya di hari yang sama dari Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM) dan Forum Kepala Desa (FKD) Kecamatan Pujut juga menggelar audensi dengan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku perwakilan dari ITDC di Novotel Coralia Lombok siang tadi (7/4). Hadir dari pihak MGPA dan dari FKD Kecamatan Pujut. Kedatangan mereka untuk meminta agar ITDC menjelaskan perihal acara pelatihan 450 calon petugas Marshal MotoGP Sirkuit Mandalika yang diselenggarakan di Kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng), Selasa (6/4).

Ketua KTK Pujut, Sri Anom Putra Sanjaya menegaskan, pihaknya meminta agar Mandalika Grand Prix Association (MGPA) dan ITDC melibatkan Karang Taruna sebagai perwakilan pemuda secara terbuka dalam rekrutmen petugas Marshal. Selain itu, pihaknya juga menuntut agar minimal 65 persen untuk kebutuhan petugas Marshal harus dari Kecamatan Pujut. Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta agar ke depan KTK Pujut bersama MGPA dan ITDC mengundang KTD di seluruh desa di Pujut untuk mensosialisasikan master plan pembangunan KEK Mandalika. Agar apa yang menjadi hajatan pemerintah pusat itu diketahui dan dipahami oleh masyarakat secara umum.

“Kami datang bersama pengurus Karang Taruna Kecamatan Pujut dan Ketua Karang Taruna Desa di beberapa desa termasuk Desa Kuta  tadi,” ungkap Anom.

“Kami juga meminta kebutuhan tenaga kerja yang lainnya nanti harus melibatkan pemuda melalui Karang Taruna Kecamatan Pujut dan alhamdulillah itu disetujui,” sambungnya.

Senada juga diutarakan Direktur SWIM Lalu Alamin bahwa, dalam pertemuan yang berlangsung di Novotel Coralia Lombok siang tadi (7/4) hadir dari pihak MGPA dan dari FKD Kecamatan Pujut. Dalam pertemuan terbatas ini pihak MGPA mengakui tentang kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan utama di Kecamatan Pujut. Khususnya di desa-desa penyangga dalam proses awal rekrutmen.

Direktur SWIM Lalu Alamin didampingi sekretarisnya pose bersama pengurus MGPA usai audensi, Rabu (7/4).

“Berangkat dari situasi tersebut, MGPA menyetujui bahwa rekrutmen calon tenaga Marshal khusus untuk Kecamatan Pujut akan dibuka kembali. Sebagai mitra dalam proses rekruitmen, MGPA sepakat melibatkan SWIM sebagai representasi dari organisasi kemasyarakatan di kawasan penyangga KEK Mandalika,” akunya.

Selanjutnya pihaknya juga meminta agar MGPA menjamin keterwakilan masing-masing pemerintah desa secara proporsional dan pemerataan informasi yang menyeluruh. Maka dalam pelaksanaannya, pihaknya meminta agar MGPA memperkuat koordinasinya dengan 16 pemerintah desa melalui Forum FKD Kecamatan Pujut dan dikonsultasikan dengan pemerintah kecamatan. Dari semua tuntutan tersebut kata Alamin, pihak MGPA menyetujuinya.

“Hal-hal teknis mengenai rekrutmen ulang ini akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya,” akunya.

Demikian juga diutarakan Sekretaris FKD Kecamatan Pujut, Lalu Minaksa ketika dikonfirmasi Tatrapost.com bahwa, dari apa yang pihaknya sampaikan dihadapan MGPA dan ITDC itu yang jelas mempertanyakan kepada mereka terkait kebijakan rekrutmen petugas Marshal. Dari pengakuan mereka kata dia, cukup baik sebenarnya. Namun dari catatan FKD, ada beberapa hal ke depan yang harus menjadi perhatian bersama bahwa informasi publik tetap harus di utamakan agar tidak terjadi lagi hal yang sama seperti hari ini.  Terutama kepada pihak swasta ataupun pemerintah harus lebih aktif lagi menyampaikan informasi publik semacam ini. Apalagi ini menyangkut hajat masyarakat banyak dan untuk kemajuan Loteng khususnya dan NTB pada  umumnya.

“Dan alhamdulillah, apa yang menjadi aspirasi dan masukan kami tadi, diterima dan siap dijalankan oleh MGPA dan ITDC,” ujar Kades Rembitan ini.

Sementara itu, I Made Pari Wijaya
Operations Head The Mandalika menjelaskan, bahwa kedatangan pihak KTK, SWIM dan FKD Pujut ini sangat ia apresiasi dan sebetulnya seperti inilah yang pihaknya inginkan. Ia pun menegaskan jika pihaknya ingin terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak di Pujut. Termasuk KTK Pujut maupun KTD.

Karang Taruna kata Pari, merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan dan pengembangan Mandalika dan sekitarnya. Untuk itu, ke depan antara ITDC dan pihak terkait di Pujut harus menyamakan visi dan langkah bersama. Sebab, kisruh perihal perekrutan calon peserta Marshal ini terjadi menurutnya karena minimnya komunikasi saja.

“Makanya mari untuk ke depan dan berikutnya kita meningkatkan koordinasi itu karena saya juga bagian dari karang taruna sewaktu saya muda,” ajaknya.

Pari juga menambahkan, jika pihaknya menyambut baik apa yang ditawarkan Ketua KTK Pujut untuk mengundang seluruh ketua KTD se-Kecamatan Pujut ke depannya. Agar bagaimana mereka bisa mendapatkan sosialisasi perihal pembangunan Mandalika ke depan dan bagaiamana tahap  penyelenggaraan event MotoGP.

“Sekali lagi, kami akui kurang koordinasi selama ini. Sehingga ke depan mari kita pererat itu semua biar tujuan dari adanya pembangunan bisa kita rasakan bersama,” pungkasnya. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *