Desa

Peruntukan Dana BUMDes Tak Jelas, Pemuda Kawo Gedor Kantor Desa

Massa aksi saat orasi di depan Pemdes Kawo, Kecamatan Pujut, Kamis (18/2).

LOMBOK TENGAH–Puluhan pemuda dan masyarakat Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), NTB yang menamakan diri Aliansi Pemuda Desa Kawo dan Komunitas Komak Masyarakat Kawo, menggedor (demo) kantor desa setempat, Kamis (18/1). Aksi demonstrasi tersebut dilakukan karena mereka menilai ada banyak kejanggalan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa (Pemdes) setempat selama beberapa tahun terakhir ini. Terutama terkait pengelolaan keuangan desa yang digelontorkan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak dibentuk pada 2017 lalu. Dimana, dana yang dikelola tidak jelas dikemanakan. Sehingga Pendapatan Asli Desanya (PADes) minim.

Seperti yang disampaikan oleh Koordinator Umum (Kordum) Aksi Budi Arsah dalam orasinya bahwa, aksi ini dilakukan buntut dari bobroknya sistem pemerintahan Desa Kawo di bawah kepemimpinan Kepala Desa (Kades) Tandar. Perlu diketahui kata dia, aksi ini murni atas rasa cinta dan pedulinya masyarakat kepada desanya. Untuk itu, pihaknya meminta agar Pemdes menjawab sejumlah tuntutan massa aksi. Diantaranya, menyelesaikan permasalahan yang terjadi di BUMDes. Sebab, dana yang dikelola selama tiga tahun terakhir ini tidak jelas arahnya. Demikian juga dengan unit usahanya. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan kasus perusakan bangunan desa yang ada di Dusun Buntereng dan perbaikan aset desa. Itu ia minta karena penanganannya tidak jelas dan aset berupa tanah persawahan yang dimiliki desa tidak jelas jumlahnya.

“Kami juga mempertanyakan komitmen pak Kades terkait keamanan. Karena akhir-akhir ini ada banyak kejadian pencurian di Desa Kawo. Mana janji bapak dulu soal keamanan itu,” teriak Budi yang disambut teriakan massa aksi lainnya.

Pemuda berambut gondrong ini juga menegaskan, bahwa salah satu keluhan dari masyarakat selama ini juga ialah minimnya kedisiplinan dan keaktifan Pemdes masuk kantor. Mirisnya, banyak dari perangkat desa (Prades) kesekretariatan yang masuk kantor diatas jam 10. Hal ini membuat pelayanan di kantor desa kerap lamban. Mestinya, dengan meningkatnya kesejahteraan Prades dan Kades sekarang ini, menjadi penyemangat mereka untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tidak terkesan mereka menerima gaji buta. Ia pun meminta agar Kades melakukan evaluasi kepada Prades yang demikian. Jika tidak bisa disiplin dalam melayani masyarakat, mestinya jangan dipertahankan dan lebih baik diberhentikan alias dipecat.

“Buatlah kami selaku pemuda bangga pak Kades atas terobosan bapak. Desa ini bukan milik individu tapi milik kita semua dan kami bersuara begini karena kami punya data,” sebutnya.

Lebih jauh ia sampaikan, bahwa ada banyak visi dan misi ayahanda Kades yang masih jauh dari apa yang diharapkan masyarakat. Makanya hari ini diperingati dan dibangunkan dari lupa akan hal itu agar Desa Kawo ini ada perubahan dari tahun ke tahun. Dan menjadi desa maju dan sejajar dengan desa lainnya. Bukan malah sebaliknya, menjadi desa yang begini-gini saja tanpa ada perubahan.

Ia juga mempertanyakan tugas pokok dan fungsi BPD selama ini. Karena ia melihat, BPD belum mewakili apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Makanya ada banyak kebobrokan di desa ini. Karena minimnya pengawasan BPD, sejumlah tuntutan massa aksi mencuat hari ini.

“Taring BPD kami pertanyakan, bapak-bapak digaji dari uang rakyat, jadi jangan diam ketika ada suara rakyat. Sekali lagi, tolong bawakan kami aset BUMDes dan pengurusnya, biar kami tahu siapa yang makan uang yang mereka kelola itu,” pintanya.

Orasi yang sama juga diutarakan Gigih Reforman Hadi, bahwa apa yang menjadi tuntutan massa aksi hanya seberapa saja jika dibandingkan dengan banyaknya persoalan yang mencuat di desa ini. Persoalan BUMDes katanya, kenapa pihaknya ingin perjelas karena diduga ada korupsi terstruktur disitu. Terlebih, dana yang dikelola tidak sedikit, Rp 100 juta lebih. Tapi sampai saat ini tidak jelas apa unit usahanya dan berapa PADes yang dihasilkan. Makanya, menjadi hal wajar kemudian jika pihaknya aksi hari ini.

“Mohon kepala desa, BPD, Kadus, dan lainnya keluar. Silakan keluar menemui kami, ini akan menjadi saksi bisu betapa perjuangan kami melawan ketidak terbukaannya Pemdes menjalankan roda pemerintahan hari ini,” tegasnya.

Pemuda Dusun Bale Montong II ini juga menyampaikan, bahwa yang aksi ini anak-anak bapak-bapak yang ingin ada perubahan di Desa Kawo. Bukan ingin merusak, tapi ingin membangunkan Pemdes dari tidur panjangnya. Karena menurutnya, selama ini lupa akan komitmennya menjalankan pemerintahan yang baik dan terbuka. Selain itu, perlu diingat juga bahwa aksi ini juga sebagai bentuk kami muak dengan sistem dan mekakisme pengelolaan keuangan desa di kawo ini.

“Apa yang kami tuntut hari ini, kami berikan waktu satu bulan untuk dipenuhi dan diselesaikan. Jika tidak, ada dua pilihan, Jeruji atau Ganti Rugi,” geramnya.

Menanggapi tuntutan massa aksi yang digelar di halaman kantor desanya tersebut, Kades Kawo Tandar berterimakasih atas kritik, saran dan masukan yang disampaikan melalui panggung aksi demo tersebut. Karena itu, harus diapresiasi. Namun untuk diketahui katanya, dirinya juga mengaku bahwa apa yang menjadi dugaan masyarakat yang disampaikan melalui massa aksi tersebut, benar adanya dan itu ia sebut juga sebagai musibah.

“BUMDes ini ada barangnya (aset, Red), tapi saya sebagai kepala desa juga merasa kecewa masalah ini. Masalah arah penggunaan uangnya, saya tidak pernah lihat. Karena memang BUMDes itu ada jalurnya masing-masing. Mulai dari direkturnya, bendahara, rekening dan lainnya,” dalihnya.

Dijelaskan, dirinya pernah mendapat kabar dari direktur BUMDes bahwa dana yang dikelola itu digunakan untuk membeli mesin percetakan dengan harga Rp 100 juta lebih di Surabaya. Hanya saja, dari informasi yang ia terima saat ini, mesin itu sudah rusak. Sehingga, baginya hal tersebut ada kesalahan perencanaan. Namun jika dikatakan dirinya ikut bermain perihal persoalan tersebut, ia  menegaskan bahwa demi Allah SWT dirinya tidak pernah bermain dengan dana itu bersama direktur BUMDes. Selain itu, ia juga mengaku bahwa dalam posisi yang sama dengan massa aksi yakni sama-sama kecewa selaku pelayan  masyarakat Desa Kawo.

“Lillahita’allah, demi Allah saya bersumpah, saya tidak pernah bermain uang dengan ketua BUMDes,” tegas Kades dua periode Desa Kawo ini.

Demikian juga dengan aset desa, dirinya mengaku bahwa itu dosa masa lalu Kades sebelumnya. Ia mengaku tidak tahu menahu soal itu. Sehingga ia meminta agar masyarakat tidak menyalahkan dirinya saja karena itu kebobrokan Kades sebelum-sebelumnya yang tidak mengadministrasikan semua aset desa yang dimiliki. Sebagai bukti, dirinya juga bersumpah demi Allah SWT bahwa dirinya sejauh ini tidak pernah ketemukan administrasi aset desa itu. Jika ada  pihak yang menemukannya, ia pun berjanji siap memberikan imbalan sebanyak Rp. 10 juta. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa dirinya tidak tahu menahu soal aset desa berupa lahan sekian hektare itu.

Namun demikian, dari informasi yang Pemdes terima, diketahui bahwa dulunya aset desa itu disewakan begitu saja oleh oknum tertentu kepada sejumlah warga tanpa ada konfirmasi dan koordinasi dengan rokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Ini yang terjadi kalau soal aset desa. Kami tidak tahu, sudah kami coba cari tahu tapi masih banyak kendala, itu tidak lain karena kelalaian pemimpin sebelumnya,” beber Tandar.

Lebih jauh disampaikan Kades yang juga pensiunan TNI AD tersebut, bahwa perihal keluhan keamanan, diakuinya jika ia sebagai Kades sering kali menyampaikannya ke Kadus dan BKD agar ronda malamnya diaktifkan kembali. Karena mustahil ia bisa kontrol keamanan di semua dusun itu. Oleh karenanya, ia berharap agar jajarannya di bawah yakni Kadus dan BKD bersama-sama masyarakat menjaga Kamtibmas lagi. Sebab, ia melihat selama setiap malam berkeliling patroli, banyak dusun tidak mengaktifkan ronda malam.

“Saya setiap malam patroli tapi saya tidak mungkin mencegah adanya pencurian di semua dusun.  Makanya mari rekan-rekan Kadus dan BKD, kita aktifkan kembali Siskamling di semua dusun,” serunya.

Sekretaris Desa Kawo, Mariono juga menyampaikan, persoalan  BUMDes ini memang sudah menjadi atensi Pemdes untuk diselsaikan secepatnya. Bahkan ketika pihaknya berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng beberapa hari lalu, Pemdes disarankan agar memperbaiki pengelolaannya. Termasuk merapikan unit usaha yang dikelola agar tidak menjadi temuan aparat penegak hukum (APH). Atas saran itu, Pemdes memastikan akan segera lakukan itu, termasuk meminta agar pengurus BUMDes memperjelas arah penggunaan dana yang dikelola.

Selain itu, perihal aset desa Pemdes sudah memanggil beberapa tokoh masyarakat. Namun diketahui bahwa memang desa sejauh ini belum memiliki dokumen aset yang ada. Sehingga pihaknya melakukan koordinasi dengan Kejari. Kejari meminta agar Pemdes berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ia pun memastikan bahwa dalam waktu dekat sudah bisa menemukan solusinya. Untuk itu ia meminta rekan-rekan massa aksi bersabar dan mendukung langkah Pemdes tersebut. Terlebih, selama dua periode Kades yang sekarang, permasalahan aset ini masih ruwet karena bermuara atas ketidaktegasan Kades sebelumnya

“Untuk optimalisasi pelayanan, kita akan lakukan evaluasi, akan mengupayakan pelayanan menjadi lebih baik. Kita bakal berlakukan absensi karena akan ada Perbup juga terkait jam masuk kantor desa bagi perangkat desa,” terangnya.

Sementara itu, Ketua BPD Kawo Julian Matraman Hadi mengaku jika apa yang dipertanyakan hari ini ke Pemdes, merupakan pertanyaan yang sama yang pernah diutarakan BPD ke Pemdes. Sebab, apa yang disuarakan rekan-rekan pemuda itu sudah kerap ia terima dari masyarakat. Terutama soal arah penggunaan dana BUMDes. Bahkan, persoalan BUMDes tersebut menjadi catatan khusus BPD periodenya. Dikarekan sejak menjabat sebagai BPD 2018 lalu, BUMDes ini sudah tidak sehat. Sehingga ketika tahun berikutnya BPD diminta agar menyetujui penyertaan modal ke BUMDes, BPD menolak. Selama sistem pengelolaan dana sebelumnya tidak diperbaiki.

“Beberapa kali kita di BPD duduk dengan pengurus BUMDes, tapi alasannya sama. Sehingga BUMDes Kawo saya katakan, mohon maaf saya tidak percaya,” ujarnya.

“Dan saran kejaksaan kemarin ialah BPD sebaiknya bentuk BUMDes baru dan rotasi kepengurusannya, baru kembali gelontorkan dana untuk modal usahanya,” tutupnya.

Dari informasi yang dihimpun Tatrapost.com bahwa, dipenghujung aksi, masyarakat tidak mau membubarkan diri sebelum Pemdes menghadirkan mesin percetakan itu dan meminta direktur atau ketua BUMDes dihadirkan. Sehingga pada akhirnya direktur BUMDes hadir dan siap memperbaiki mesin percetakan yang rusak berapapun biayanya.

(tar/Tp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *