Uncategorized

PPDI Dukung Pengadaan Sepeda Motor untuk Kadus, Forum BPD: Pertimbangkan Anggaran!

Ketua FBPD Loteng Ahmad Zaini (kiri) dan Sekretaris PPDI Loteng Adnan Muksin.

LOMBOK TENGAH (NTB),Tatrapost.com Wacana Pemkab Loteng melakukan pengadaan sepeda motor kepada para kepala dusun (Kadus) di Lombok Tengah (Loteng) masih jadi perbincangan di tengah masyarakat. Berbagai pihak yang pro maupun kontra menyampaikan pandangannya. Polemik ini pun membuat dua organisasi pemerintahan desa ikut berkomentar. Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) dan Persatuan Perangkat Desa (PPDI) Loteng.

Ketua FBPD Loteng, Ahmad Zaini menyampaikan, bahwa desa memang selalu menarik untuk dibahas dan diskusikan, tak terkecuali soal polemik pengadaan kendaraan dinas Kadus. Desa kata dia, dalam Undang-undang dijelaskan bahwa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Dan hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negara ini.

“Banyaknya pembahasan terkait desa tentunya secara tidak langsung melahirkan pemikiran yang konstruktif yang bisa dijadikan bahan pertimbangan pemerintah desa dalam mengelola pembangunan,” jelasnya.

Kaitan dengan polemik sepeda motor Kadus, bagi Zaini memang jika dilihat dengan kacamata politik, semua bisa dikatakan politis. Apalagi program tersebut untuk kebutuhan sebagian kelompok masyarakat atau secara personal dalam hal ini Kadus. Namun demikian, pria yang juga Ketua BPD Segala Anyar ini menilai bahwa hal tersebut tidak perlu diperdebatkan. Tapi Pemkab harus mempertimbangkan sisi lain.

Kadus merupakan bagian dari perangkat desa. Memang jika melihat hirarkinya, Kadus itu di bawah Kades dan diangkat oleh Kades. Sehingga pengadaan kendaraan operasionalnya yang akan dianggarkan Pemkab melalui APBD dianggap hanya untuk memenuhi janji politik, sah-sah saja.

Karena memang bakal menghabiskan banyak anggaran, terlebih dalam kondisi pandemi saat ini. Terlebih lagi, jumlah Kadus di Loteng tak sedikit, 1.793 orang. Belum lagi jika berhitung setelah kendaraan tersebut terealisasi, harus dihitung juga biaya perawatan, pajak atas kendaraan dan lainnya. Apakah itu juga akan dibiayai melalui APBD ataukah APBDes?.

“Sekarang saja, keberadaan kendaraan Kades dibiayai melalui APBDes. Termasuk biaya perawatan dan pajaknya juga dibebankan,” ujarnya.

Selain itu, jika mencermati Permendagri 84 tahun 2015 Tetang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa, tugas Kadus itu bisa dikatakan cukup banyak dan tidak mudah. Akan tetapi, menurutnya itu memang kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang Kadus atau kepala kewilayahan. Artinya, jika sepeda motor yang dijanjikan itu tidak ada, tetap mereka dituntut bekerja secara profesional. Demikian juga sebaliknya, dengan adanya kendaraan operasional, kinerja mereka lebih baik?. Menurutnya belum tentu dan tidak ada yang menjamin.

“Saya melihat justru pembinaan terkait tugas-tugas Kadus yang membutuhkan perhatian seiring perkembangan teknologi. Dimana Kadus dituntut untuk melek teknologi juga, salah satunya komputer,” bebernya.

Mantan Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) ini juga berpandangan, bahwa pengadaan sepeda motor Kadus itu bukan masalah setuju dan tidak, dukung dan tidak mendukung. Akan tetapi, berbicara pada kemampuan anggaran daerah. Mekanisme penganggarannya juga sudah jelas mesti harus dibahas terlebih dahulu.

“Ya tergantung cara pandang kita, harus diiringi dengan pertimbangan-pertimbangan yang bijak untuk masyarakat dan pertimbangan anggaran,” ungkapnya.

Jika dibilang itu untuk memenuhi janji politik menurutnya tidak ada masalah. Pihaknya melihat janji politik itu juga butuh mekanisme dalam proses realisasinya. Artinya, asalkan sudah sesuai dengan regulasi yang ada, tidak menjadi persoalan. Namun demikian, sebenarnya jika Pemkab serius mau berpihak ke desa, banyak hal yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya selama ini direalisasikan.

Tapi malah tidak demikian, masih belum dijalankan maksimal dengan alasan keterbatasan anggaran. Salah satu contoh, untuk jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), Pemkab selama ini selalu memakai angka minimal 10 persen dari perolehan DAU. Kenapa tidak itu saja yang ditambah hingga diangka 15 persen. Karena di Loteng ini banyak desa yang pusing karena kekurangan ADD untuk membiayai program atau kegiatan yang semestinya dianggarkan melalui ADD.

“Untuk menganggarkan peningkatan kapasitas BPD dari ADD saja sekarang ini susahnya setengah mati untuk dianggarkan di APBDes,” cetusnya.

Berbeda dengan FBPD Loteng, organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Loteng berpandangan lain soal polemik sepeda motor Kadus tersebut. Sebagai organisasinya para Kadus, PPDI melalui sekretarisnya Adnan Muksin mencoba meluruskan niatan baik Pemkab.

Ia menyampaikan, bahwa tugas dan fungsi Kadus sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK Pemdes pasal 10 ayat 1 dan 2 disebutkan yakni pembinaan ketentraman dan
ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan
penataan dan pengelolaan wilayah.

Selain itu, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya dan melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Serta melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Kalau dijabarkan tupoksi Kadus mulai dari bagaimana melakukan
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban seperti pembentukan sistem keamanan lingkungan
dengan ronda malam, melakukan pengadministrasian terhadap penduduk yang datang dan pergi, serta menata wilayahnya masing-masing, sangat layak diberikan sepeda motor.

“Belum lagi jika berbicara pembinaan lembaga masyarakat di tingkat dusun seperti Remaja Masjid, banjar dan lainnya, luar biasa pelayanan Kadus,” terangnya.

Sekdes Barebali ini juga mengutarakan, ini baru yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Yang namanya Kadus, juga diberikan wewenang penuh oleh Kades selaku Pengemong Krame atau Pengemban Adat di wilayahnya masing-masing guna menyelesaikan persoalan adat istiadat masyarakatnya. Ini artinya, Kadus bertanggungjawab mulai dari lahir sampai masuk liang lahatnya masyarakat.

“Kalau saja kita mau memahami tupoksi Kadus maka bagi kami sangat layak dan pantas untuk di berikan sepeda motor,” tegasnya.

Dikatakan, ini hanya sebuah sepeda motor untuk menjalankan tupoksinya. Bandingkan saja dengan ASN yang diberikan sepeda motor atau kendaraan operasional hanya untuk ke kantor saja. Kadus diberikan untuk mengurus kepentingan masyarakat. Sehingga baginya, sangat tepat kebijakan Pemkab Loteng untuk memberikan kendaran.

“Kami PPDI mendukung
sepenuhnya kebijakan ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan perangkat desa,” pungkasnya. (TP-02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *