Pariwisata

Puluhan KK Terisolir di Dalam Sirkuit MotoGP Mandalika, PROJO NTB: “Pak Presiden, Copot Dirut ITDC”

Ketua PROJO NTB Imam Sofian SH, MH

MATARAM (NTB),Tatrapost.com Menyikapi isu potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap puluhan KK yang terisolir di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, banyak kalangan bersuara keras. Salah satunya dari organisasi kemasyarakatan pendukung Presiden RI ke-7, Joko Widodo, PROJO NTB. Terkait polemik tersebut, PROJO NTB dengan tegas menyatakan sikap.

Ketua Projo NTB, Imam Sofian SH, MH menegaskan, bahwa pihaknya melihat jika Proyek Strategis Nasional di Mandalika Kuta Lombok NTB menyisakan persoalan kemanusiaan. Dari beberapa kasus pihaknya mencatat banyak terjadi penggusuran oleh ITDC atas nama legalitas HPL. Atas nama legalitas tersebut pula kata dia, ITDC menegasikan (menolak) hak penguasaan dan kepemilikan lahan oleh warga sejak nenek moyang mereka membuka lahan dan mengerjakan lahan. Selain itu, ia juga melihat bahwa konflik agraria yang terjadi di KEK Mandalika Lombok tidak akan pernah mewujudkan hak keadilan bagi warga jika tidak dilihat dari sejarah pengusahaan lahan.

“Sejak munculnya proyek pariwisata di Lombok tahun 1989, banyak terjadi penggusuran di Lombok, begitu juga yang terjadi di KEK Mandalika,” jelasnya.

Dikatakan juga, bahwa banyak lahan warga di bayar sangat murah dan tidak layak oleh PT. Rajawali saat itu ketika bekerjasama dengan Pemprov NTB dalam perusahaan patungan PT. LTDC/PPL. Dimana, siapapun warga yang berani melawan atau melakukan penolakan pelepasan tanah, akan mendapatkan intimidasi oleh kuasa rezim Orde Baru saat itu.

Belum lagi, terindikasi kuat banyak penjualan atau pelepasan hak atas tanah oleh bukan pemilik lahan, ada indikasi rekayasa pelepasan hak oleh orang lain kepada PT. LTDC/PPL. Sehingga sekarang banyak warga yang mendiami lahan sejak nenek moyang mereka harus kehilangan lahan dan digusur karena tiba-tiba melekat HPL di atas lahannya.

“Sebagai perusahaan negara, ITDC harus bekerja secara humanis dan profesional dengan melibatkan fakta-fakta hukum dan sejarah lahan dalam menyelesaikan persoalan lahan di KEK Mandalika,” ungkapnya.

Imam menambahkan, bahwa  berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, seharusnya ITDC tidak menggunakan kacamata kuda dan terkesan intimidatif dalam menyelesaikan persoalan lahan di Mandalika. Artinya, tidak cukup bertameng dengan legalitas HPL. Selain itu, melihat fakta di atas bisa jadi sejarah perolehan HPL itu cacat secara hukum, karena ada indikasi ratusan hektare (Ha) lahan  milik warga diklaim oleh PT. Rajawali saat itu atas nama pelepasan hak atas tanah. Dan tiba-tiba melekat identitas hak hukum atas nama HPL pemerintah yang sekarang dikelola ITDC.

“Kami sangat setuju pembangunan kawasan Pariwisata Mandalika sebagaimana kebijakan Presiden Jokowi, dan kami PROJO NTB akan mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi,” tegas Imam.

Akan tetapi, dengan adanya beberapa kali penggusuran lahan warga. Yang terbaru, adanya fakta puluhan KK yang terisolir di dalam kawasan Sirkuit MotoGP Mandalika adalah tindakan tidak manusiawi. Menurutnya, ini melanggar HAM karena secara “sengaja” mengisolir dan membatasi hak hidup, hak kesehatan dan pendidikan puluhan warga tersebut.

Tindakan ITDC ini baginya, membuat curiga ada apa dengan kebijakan Direksi ITDC ini?. Mengapa bisa ratusan warga terisolir?, fakta ini menunjukkan  direksi ITDC ini jelas tidak transparan dalam kebijakan clearing lahan. Jangan-jangan mereka hanya ABS melaporkan ke Presiden Jokowi, kinerja direksi ITDC harus di evaluasi Menteri BUMN.

Atas kejadian ini, pihaknya akan bersurat kepada Presiden Jokowi agar Dirut ITDC dan jajarannya di evaluasi. Bila perlu tegasnya, Dirut ITDC segera dicopot. Sebab, PROJO melihat banyak mendengar  personifikasi Dirut ITDC ini sangat ekslusif. Jarang sekali membangun komunikasi dengan warga sekitar Mandalika. Sikap ini tidak harmonis bagi masyarakat Lombok.

“Mereka tidak layak mengelola kawasan pariwisata Lombok yang warganya sangat ramah dan bersahabat. Sebaiknya Presiden Jokowi segera menganti Dirut ITDC ini dengan personifikasi yang bisa bekerja humanis, bersahabat dan profesional,” pintanya.

Lebih jauh Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Unram ini, bahwa klaim ITDC masih ada 48 KK yang tersebar di 3 bidang lahan enclave dan 11 bidang lahan HPL ITDC di dalam area Jalan Khusus Kawasan (JKK). Ternyata faktanya, masih ada 70 KK di kawasan itu dan masih menguasai lahan sejak nenek moyang mereka. Selama itu, warga juga tidak pernah melepas hak lahan ke ITDC akan tetapi lahan mereka malah diklaim ada HPL.

Disisi lain, pihak ITDC selama ini selalu meminta masyarakat yang merasa berhak atas kepemilikan tanah menempuh jalur hukum di pengadilan. Menurutnya, pernyataan-pernyataan ini adalah kesombongan hukum dari pihak ITDC karena mereka menegasikan legalitas hak penguasaan adat oleh warga sejak lama.

“Oleh hukum mereka tetap dipandang dan harus dilindungi sebagai pemilik lahan,” ujarnya.

Secara exspressif verbis hukum juga, melindungi mereka itu berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.  Berikutnya, Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Yang mana, pada pokonya mengatur hak penguasaan lahan secara adat tetap dihormati dan dilindungi oleh hukum.

“Berdasarkan aturan-aturan hukum tersebut di atas, pemerintah bisa mengambil langkah melindungi hak kepemilikan lahan warga di kawasan Mandalika Kuta Lombok,” tandasnya. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *