Peristiwa

Rekrutmen Petugas Marshal Tertutup, Warga Pujut Melihat ITDC dan Pemda Sedang Main Petak Umpat

Kades Rembitan Lalu Minaksa dan Ketua KTK Pujut Sri Anom Putra Sanjaya

LOMBOK TENGAH— Proses rekrutmen ratusan tenaga atau petugas Marshal untuk kebutuhan event MotoGP di Sirkuit Mandalika menuai protes masyarakat Kecamatan Pujut. Bukan karena banyaknya, sejumlah kalangan menduga bahwa proses rekrutmen tenaga pembantu yang bekerja di dalam sirkuit yang bertanggung jawab atas keselamatan para pesaing balap motor tersebut, dilakukan sepihak. Dan tidak transparan serta tidak pernah disosialisasikan sebelumnya. Padahal pihak ITDC dan Pemda sebelumnya berjanji bakal terbuka dalam merekrut tenaga kerja di Sirkuit MotoGP Mandalika.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Karang Taruna Kecamatan (KTK) Pujut, Sri Anom Putra Sanjaya kepada Tatrapost.com, Selasa (6/4). Katanya, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika adalah hajat hidup orang banyak. Semua aspek pembangunan di dalamnya mestinya harus menjadi peluang kerja bagi masyarakat luas yang memiliki kemampuan terutama masyarakat yang ada di Kecamatan Pujut. Selain itu, pemerintah juga harus berdiri di atas kepentingan masyarakat bersama perusahaan pengelola. Dan mereka seharusnya mampu mengatur banyak hal. Terutama perihal rekrutmen pekerja di dalamnya seperti petugas Marshal itu.

“Semua kesempatan kerja dan proses rekrutmen calon petugas Marshal, haram hukumnya di kondisikan secara diam-diam dan sembunyi, karena itu diduga kuat penuh dengan KKN,” kesal Anom.

Dikatakan pemuda asal Desa Mertak ini bahwa, ini baru untuk rekrutmen petugas Marshal saja, apalagi nanti jika ada posisi-posisi yang lebih strategis lainnya. Ia pun tidak yakin mereka (Pemda dan ITDC, Red) akan berani lebih terbuka ke depan atau lebih memprioritaskan pemuda setempat untuk bekerja di Sirkuit MotoGP. Sehingga, KTK Pujut mempertanyakan untuk apa sesungguhnya pembangunan KEK Mandalika ini jika berjalan demikian. Apakah untuk orang luar Pujut, Loteng atau NTB pada umumnya ataukah kaum kapitalis.

“Kami di KTK Pujut dan sebagai pemuda Lombok Tengah pada umumnya tidak akan tinggal diam atas ketidak jujuran dan ketidakadilan ini,” tegas pemuda yang juga Ketua BAPERA Kecamatan Pujut ini.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar pemerintah berlaku adil dan transparan dalam mengatur setiap kesempatan atau peluang kerja yang ada di KEK dan lebih memprioritaskan pekerja sekitar serta putra daerah. Jangan sampai seperti rekrutmen yang diterapkan pada calon peserta Marshal. Sebab, dari pengakuan beberapa ketua Karang Taruna Desa (KTD) di Kecamatan Pujut dan kecamatan lainnya, banyak yang bingung ketika ditanya sama pemudanya perihal penerimaan calon petugas Marshal di Sirkuit MotoGP Mandalika. Terutama bagi beberapa desa penyangga KEK Mandalika seperti KTD Mertak dan KTD Sukadana.

“Bagaimana dan seperti apa teknis pemberian rekomendasi serta informasinya, kami tidak tahu. Ini untuk kemaslahatan bersama atau memang untuk orang-orang tertentu?” tanya Anom.

Kekecewaan yang sama juga disampaikan Kades Rembitan Lalu Minaksa, bahwa dirinya juga mengaku kecewa dengan Pemda maupun ITDC setelah dirinya tahu informasi tersebut. Ia pun mempertanyakan kepada pihak ITDC maupun Pemda Loteng kenapa hal yang demikian mesti harus main petak umpat dengan masyarakat atau pemuda sekitar. Padahal, pada saat Rakor dengan KTK Pujut serta dengan seluruh pihak di ITDC beberapa waktu lalu dipastikan bahwa ITDC segera akan memberitahukan informasi kapan pembukaan pendaftaran calon petugas Marshal. Namun faktanya saat itu, pihak ITDC mengatakan bahwa mereka belum tau pasti kapan mulai di buka.

“Mereka juga pernah berjanji kepada kami terutama kepada FKD Kecamatan Pujut untuk memberikan informasi, tapi kenyataannya semua omong kosong, tiba-tiba sudah mulai pelatihan,” geramnya.

Minaksa lantas mempertanyakan kapan pendaftaran dan sistemnya seperti apa. Karena sejauh ini pihaknya tidak tahu. Ia pun menegaskan, bahwa apa perlu pemuda Pujut demo dulu baru di tanggapi apa yang mereka perjuangkan selama ini baru Pemda dan ITDC buka mata.

“Kita bisa bayangkan, dari 450 peserta yang mengikuti pelatihan hari ini, kurang dari 5 persen masyarakat Pujut. Terutama Desa Rembitan tidak ada satupun,” ungkapnya.

Selanjutnya, pihaknya menekankan agar dalam hal rekrutmen tenaga kerja di KEK Mandalika terutama di Sirkuit MotoGP, mestinya harus terbuka dengan cara memberikan pemberitahuan kepada desa-desa di Kecamatan Pujut. Sehingga informasi tersebut bisa dilanjutkan kepada masyarakat.

“Sekali lagi, hari ini saya kecewa sekali dengan apa yang dilakukan oleh pihak terkait mengenai sistem perekrutan petugas Marshal. Jangan sampai kami turun kelapangan dulu baru permintaan kami diakomodir,” tegasnya. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *