Samsul Qomar Sebut Gaji Dewan Loteng Naik, Rumiawan: Tidak Benar Ada Kenaikan

Wakil Ketua DPRD Loteng HL. Rumiawan dan Direktur Lombok Update Samsul Qomar.

PRAYA–Di tengah masa pandemi ini, ada berembus isu atau wacana kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng). Dugaan adanya informasi tersebut pun mendapat kritikan dari Direktur Lombok Update (LU) dan Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik

Direkrur Lombok Update, M. Samsul Qomar mengatakan, dugaan adanya kenaikan gaji anggota DPRD dari Rp. 28 juta menjadi Rp. 32 juta lebih di saat kondisi pandemi dan serba susah ini dianggap melukai hati masyarakat Loteng.

“Dugaan kenaikan gaji DPRD Lombok Tengah secara diam-diam di tengah pandemi Covid-19 sangat melukai masyarakat Lombok Tengah,” ungkap M. Samsul Qomar

Dikatakannya, sangat disayangkan jika wacana itu terealisasi disaat kondisi bencana dan banyak sekolah yang roboh, DPRD Loteng malah menaikkan gaji untuk kepentingan pribadi

“TAPD juga tidak punya keberanian untuk lebih memihak kepada masyarakat. Sungguh sangat memilukan bagi rakyat kecil, harusnya kenaikan gaji dewan yang Rp. 4 juta lebih dikali 50 anggota DPRD itu di anggarkan untuk Bansos supaya bisa membantu masyarakat,” pintanya.

Mantan Anggota DPRD Loteng dua periode ini melanjutkan, mestinya pemerintah mencoba melihat berapa angka orang yang putus bekerja saat ini dan pengangguran yang semakin banyak terjadi di era pandemi. Namun dibalik itu mereka tetap harus bertahan hidup.

“Mestinya pengangguran yang harus di berikan atensi. Jumlah kemiskinan di Lombok Tengah mencapai angka 13 % tapi DPRD malah naik gaji. Ini kan hanya mementingkan kepentingan pribadi saja,” sentilnya.

Pihaknya juga meminta kepada dewan Loteng untuk meningkatkan kinerja, jangan suka bolos dan harus mempunyai kontribusi yang jelas untuk Lombok Tengah.

“Saya minta DPRD untuk menaikkan kinerjanya. Kita belum melihat kontribusinya kepada kebutuhan rakyat,” ujar mantan Politisi Partai Demokrat ini.

Qomeng sapaan beken Ketua MPC Pemuda Pancasila Loteng ini juga mengungkapkan, bahwa pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah dan semua OPD lemah sehingga banyak pelanggaran yang terjadi.

“Pengawasan DPRD kepada Pemda dan OPD lemah. Potensi Lombok Tengah menjadi daerah mundur bisa saja karena legislatif tidak melakukan fungsinya dengan baik,” sebutnya.

Menanggapi kritikan dari mantan koleganya di dewan Loteng tersebut, Wakil Ketua DPRD Loteng HL. Achmad Rumiawan membantah adanya kenaikan seperti itu. Ia memastikan bahwa tidak ada kenaikan gaji dewan. Yang ada katanya, hanya penyesuaian namun kalaupun ada penyesuaian, itu juga tidak banyak.

“Tidak benar ada kenaikan gaji. Kami belum menerima kenaikan yang dimaksud. Prediksi penyesuaian tidak sampai lebih dari Rp. 1 juta sampai Rp. 1.500.000 saja,” akunya.

Dilanjutkan, apa yang disebutkan itu tidak seperti yang dibayangkan. Hari-hari anggota DRPD Loteng itu setiap hari bersentuhan dengan masyarakat.

“Kalau memang kami dinilai tidak punya rasa kemanuasiaan atau mementingkan kepentingan pribadi saja, maka kami tidak mungkin dipilih lagi sebagai dewan,” tegasnya.

Dijelaskan, terkait dengan angka kenaikan mencapai Rp. 4 juta yang disebutkan itu, kembali ia menegaskan tidak mungkin dilakukan. Karena berbenturan dengan ketentuan melampaui provinsi.

“Angka penyesuaian yang disebutkan yang mencapai Rp. 4 juta itu tidak mungkin karena berbenturan dengan ketentuan provinsi,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekwan DPRD Loteng, Suhadi Kana juga mengatakan, sampai sekarang belum ada kenaikan dan belum ada surat tentang penyesuaian.

“Gaji DPRD sampai bulan terahir kemarin belum ada kenaikan,” bebernya.

Dikatakan, pernah memang diusulkan ke appraisel untuk penyesuaian namun ia mengaku jika usulan itu sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya.

“Kita pernah minta appraisal untuk melakukan kajian terhadap tunjangan itu tapi berapa jumlahnya kita tidak tau. Tapi rata-rata diusulan itu hanya naik Rp. 1 juta sampai Rp. 1,5 juta dan itu masih hanya usulan,” akunya.

Sehingga bagi Suhadi Kana, ia membantah adanya informasi tentang kenaikan gaji dewan mencapai Rp. 4 juta perbulan itu. Karena yang diusulkan saja cuma hanya Rp. 1 juta sampai Rp. 1,5 juta.

“Informasi kenaikan mencapai Rp. 4 juta itu tidak benar. Karena yang kita usulkan hanya dari Rp. 1 juta sampai Rp. 1,5 juta. Dan gaji yang diterima sampai bulan Februari ini masih menggunakan standar yang lama,” terangnya.

Dijelaskan, sesuai hasil kajian appraisal pernah mengusulkan kenaikan sesuai dengan apraisel. dan kenaikan apraisel itu rata-rata Rp. 1,5 juta yaitu dari sumber tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

“Tunjangan perumahan rata-rata naik Rp. 1 juta dan tunjangan transportasi naik Rp. 500.000. Itupun kalau mau dinaikkan, tentu apraisel juga ada standarnya bahwa tidak boleh melebihi dari provinsi. Dan gaji dewan yang diterima sekarang ini merupakan hasil kajian appraisal tahun 2017,” pungkasnya.

(tar/Tp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *