Sidang Perdana Kasus Tanah di Kateng, Bos Ading Walet dan Notaris Chuck Didakwa TPPU

Terdakwa kasus dugaan penipuan dan TPPU dalam kasus jual beli lahan di Desa Kateng, Kecamatan Prabar, Lalu Ading Buntaran menebar senyuman dihadapan wartawan saat turun dari mobil guna mengikuti sidang perdananya di PN Praya, Rabu (3/8/2022).

PRAYA (NTB), Tatrapost.comSetelah berkas kasus dugaan penipuan investor untuk jual beli tanah di Dusun Kemelung, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat (Prabar), Lombok Tengah (Loteng) yang disangkakan kepada Bos Walet asal Desa Kateng, Lalu Ading Buntaran dan Notaris Chuck Wijaya dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng. Berkas kedua tersangka dilimpahkan oleh Kejari ke Pengadilan Negeri (PN) Praya pada Rabu (27/7/2022) lalu dengan Nomor Surat Pelimpahan B-1478/N.2.11/Eoh.2/07/2022.

Setelah dilakukan pelimpahan, hari ini, Rabu (3/8/2022) siang, dilangsungkan persidangan di ruang sidang Kartika PN Praya. Kini, status kedua tersangka tersebut berubah menjadi terdakwa. Nampak kedua terdakwa didampingi penasehat hukumnya menghadiri sidang yang dipimpin ketua majlis hakim, Farida Dwi Jayanthi, SH, MKn. 

Untuk diketahui, Chuck Wijaya sendiri dalam perkara ini diketahui berprofesi sebagai seorang akta notaris. Sedangkan Lalu Ading Buntaran diketahui sebagai salah seorang pengusaha walet di Desa Kateng. Keduanya, sebelumnya ditahan di Rutan Polda NTB sejak 20 Juni lalu. Namun, setelah persidangan berlangsung mulai hari ini, kedua terdakwa penahanannya dipindah ke Rutan Praya.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Loteng, Herlambang Surya Arfa’i bersama Vini Angeline, SH menyampaikan, bahwa kedua terdakwa yaitu Chuck Wijaya, SH, M.Kn dan Lalu Ading Buntaran diduga telah melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain. Dimana, aksi mereka bermula sekitar awal 2016 saat saksi Handy yang merupakan investor asal Jakarta mempunyai rencana mencari lahan tanah untuk membangun kandang ayam berskala besar di wilayah Pulau Lombok.

Untuk merealisasikan rencana investasi tersebut, saksi Handy kemudian meminta saksi Jeremi Liu, Wiranata dan saksi Lalu Tony Saleh untuk mencarikannya lahan tanah seluas kurang lebih 18 hektare yang terdiri dari 32 bidang tanah dalam satu hamparan utuh sebagai tempat atau lokasi pembangunan kandang ayam di wilayah Pulau Lombok.

“Sekitar April 2016, saksi Wiranata menyampaikan kepada saksi Handy kalau ada tanah seluas kurang lebih 18 hektare dalam satu hamparan utuh yang berlokasi di Dusun Kemelung, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat (Prabar), Loteng milik warga dusun setempat yang mau dijual atas informasi awal dari Chuck Wijaya” ujar JPU muda ini.

Terdakwa Lalu Ading Buntaran menebar senyum kepada keluarganya yang hadir dalam persidangan usai sidang di PN Praya.

Jaksa Herlambang yang merupakan Kasi Pidum Kejari Loteng ini menuturkan, saat itu harga per are ditawarkan kepada korban senilai Rp. 10 juta. Dengan tawaran tersebut, membuat korban menjadi tergiur sampai akhirnya membuat kesepakatan pembelian dengan Chuck Wijaya. Korban bersedia membayar dengan syarat seluruh bidang tanah telah bersertifikat atas nama korban. Terdakwa Chuck Wijaya kemudian menyatakan kesediaan untuk memenuhi permintaan korban dengan syarat korban mengeluarkan uang jaminan 70 persen dari harga tanah atau sekitar Rp 11,8 miliar.

Jika sampai 10 Desember 2019 tidak dapat dilakukan peralihan, maka uang jaminan akan dikembalikan utuh kepada korban. Waktu itu juga, uang jaminan dikirim korban via perbankan senilai Rp. 11,8 miliar ke rekening Chuck Wijaya. Namun ternyata hingga Maret 2020, korban tidak kunjung mendapat kabar baik dari tersangka.

Bahkan, uang jaminan yang dikirim korban diduga habis ditarik tersangka Chuck Wijaya untuk membayar utang pribadi dan mengirimkan ke berbagai rekening. Sebagian ada yang dikirim kepada terdakwa Lalu Ading Buntaran. Terdakwa Lalu Ading Buntaran juga kemudian menghabiskan uang kiriman tersangka Chuck Wijaya tersebut.

“Selain menerapkan sangkaan pasal 378 KUHP tentang penipuan juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, JPU juga turut serta menyertakan kedua terdakwa dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana 20 tahun penjara dan denda Rp. 10 miliar,” jelasnya.

“Kedua tersangka dikenakan pasal berlapis yakni dengan pasal penipuan dan TPPU. Dakwaan yang diberikan JPU juga jenis dakwaan kumulatif kombinasi. Untuk ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara karena menggunakan dua pasal dan kerugian korban hingga Rp 11 miliar,” pungkasnya.

Dalam persidangan perdana tersebut, Kuasa Hukum kedua terdakwa mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan yang disampaikan para JPU. Atas hal tersebut, hakim mengabulkan eksepsi para terdakwa dan sidang penyampaian eksepsi akan dilakukan pada Senin pagi (15/8/2022) mendatang.

“Untuk penyampaian eksepsi para terdakwa oleh penasehat hukumnya, akan kita jadwalkan hari Senin 15 Agustus mendatang,” ujar Ketua Majelis Hakim, Farida Dwi Jayanthi, SH, MKn.

Sementara itu, kuasa hukum Lalu Ading Buntaran, Emil Siain, SH, MH usai sidang menegaskan, bahwa terkait agenda penyampaian eksepsi pada sidang lanjutan 15 Agustus mendatang itu, sebagai bentuk upaya hukum yang dilakukan kliennya atas surat dakwaan JPU saat persidangan tadi. Dimana, pihaknya melihat ada beberapa sistematika penyusunan dakwaan jaksa yang kurang cermat dan tidak benar. Namun demikian, ketidakcermatan jaksa itu kata dia, tidak bisa ia rincian dan sampaikan satu persatu dihadapan wartawan karena itu sudah masuk materi persidangan nanti.

Ditanya apakah eksepsi yang akan disampaikan nanti itu berkaitan dengan munculnya pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dalam surat dakwaan jaksa. Emil malah menegaskan jika pasal TPPU itu bersifat esesor. Artinya, jaksa haru bisa membuktikan pidana umumnya dulu baru bisa dilapis dengan TPPU. Jadi, pasal TPPU itu tidak bisa berdiri sendiri.

“Jaksa itu harus bisa buktikan itu dulu (pasal penipuan), baru bisa  TPPU-nya masuk. Sehingga nanti saja teman-teman lihat materi persidangan lanjutan dengan agenda eksepsi kami,” ujarnya. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *