Tahap Penyidikan, Kejari Loteng Gandeng Inspektorat Hitung Kerugian Negara Pembangunan Puskesmas Awang

Seorang pengendara melintas di depan UPTD BLUD Puskesmas Awang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut belum lama ini.

LOMBOK TENGAH (NTB),Tatrapost.comPenanganan kasus dugaan korupsi pada pembangunan UPTD BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Awang yang ada di Desa Mertak, Kecamatan Pujut terus berjalan. Setelah sebelumnya Kejari Loteng menyelesaikan proses penyelidikan dan telah mengumumkan jika kasus tersebut naik tahap Penyidikan. Kini, Kejari Loteng telah berkoordinasi dengan Inspektorat Loteng untuk melakukan penghitungan kerugian negara dalam pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.

Dimana, dalam proyek ini nilai pembangunannya hampir Rp. 7 miliar yang bersumber dari APBD Loteng tahun 2021.

Inspektur pada Inspektorat Loteng HL. Idham Khalid ketika dikonfirmasi media, Senin (10/1/2022) membenarkan jika Kejari Loteng telah berkoordinasi dengan pihaknya dan meminta Inspektorat melakukan audit untuk mengetahui kerugian negara pada pembangunan Puskesmas Awang.

Sebagai tindaklanjutnya, permintaan tersebut akan segera berproses dan hari ini mulai berkoordinasi dengan kejaksaan. Tadi pagi tim dari Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) dari Inspektorat juga bertemu dengan pak Kepala Kejari Loteng. Tim ini nantinya akan beranggotakan 5 orang.

“Yang masuk ke kami itu, meminta audit untuk mengetahui kerugian negara pada pembangunan Puskesmas Awang dek. Dari kejaksaan yang meminta,” aku Idham dikonfirmasi via ponsel, Senin (10/1/2022).

Ditanya berapa indikasi sementara kerugian negara dalam proyek itu, mantan Plt Sekda Loteng ini menerangkan, bahwa jika mengacu pada versi kejaksaan dengan hasil pemeriksaan fisik oleh tim ahli dari Politeknik Kupang, NTT, ditemukan indikasi kekurangan negara. Dimana, ditemukan volume pekerjaan serta ketidaksesuaian pekerjaan dengan spek yang ada dalam kontrak. Sehingga kerugian negara dari proyek tersebut ditaksir mencapai Rp. 900 juta.

Hanya saja, dari hasil audit itu tidak bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kerugian negara secara keseluruhan. Karena yang boleh itu dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat, BPK dan BPKP. Atas hal itulah kata Idham, Inspektorat diminta untuk audit itu.

“Makanya kita akan lakukan itu dan kita upayakan,” papar mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng ini.

“Karena sumber anggarannya dari APBD II, kami sudah bekerjasama dengan Inspektorat untuk menghitung kerugian Negara dalam pembangunan Puskesmas (PKM) Awang,” ungkap Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Gusti Putu Suda Adnyana dihadapan media, belum lama ini.

Selama dalam proses penyelidikan hingga naik ke tahap penyidikan, jaksa menemukan dugaan korupsi dalam proses pembangunan Puskesmas Awang.

“Berapa nilai kerugian negara secara pastinya, kita tunggu hasil audit dari Inspektorat. Yang jelas untuk sementara ini, ada kami temuan kekurangan volume, spec yang tidak sesuai. Ada juga kelebihan bayar dan sudah ada hasil ahli. Karena sudah ada alat bukti itu, maka penanganannya kami ditingkatkan ke penyidikan,” katanya.

Putu Suda menegaskan, proses penyidikan tidak akan terpengaruh meski Puskesmas beroperasi atau difungsikan. Terlebih, dari hasil penghitungan sementara, jaksa menemukan kerugian negara sekitar Rp. 900 juta.

“Tidak ada pengaruh dan tidak ada hubungan mau beroperasi atau tidak, karena saat kita turun masa pemeliharaan sudah habis,” tegasnya.

Dikatakan, temuan jaksa sekitar Rp. 900 juta itu baru hasil sementara. Kemungkinan besaran kerugian negara naik setelah dilakukan audit oleh Inspektorat. Sehingga untuk sementara ini, pihaknya masih menunggu hasil resmi dari Inspektorat.

“Kerugian resminya, kita tunggu audit dari Inspektorat ya,” pinta Putu Suda mengakhiri keterangannya. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *