Pariwisata

Tanahnya Digusur Sepihak untuk Jalan Bypass, Amaq Maya Gugat ITDC ke Pengadilan

Amaq Maya (dua dari kanan) bersama Mantan Kades Mertak H Bangun (dua dari kiri) dan dua pemuda dari Blok Pujut saat bertemu di lokasi lahan Amaq Maya yang masih berpolemik terdebut. 

LOMBOK TENGAH (NTB),Tatrapost.com— Sengkarut lahan di Kawasan Ekonom khusus (KEK) Mandalika rupanya masih saja terjadi. Semakin progres pengembangannya ada perbaikan, persoalan terus bermunculan, terutama persoalan lahan yang dijadikan Sirkuit MotoGP dan jalan Bypass BIL-KEK Mandalika. Terbaru, lahan Saye alias (Haji) Amaq Maya yang pada Senin (12/9/2021) lalu memutuskan memblokade jalur Bypass Jalan KEK Mandalika di Dusun Sunggung, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng). Dimana, baru saja dikerjakan oleh salah satu PT. Pemenang Tender pembuatan akses Bypass ke arah dermaga Pelabuhan Awang dan melintas lahannya seluas sekitar 39 are untuk jalan. Tapi hingga kini tidak jelas penyelesaiannya.

Namun dengan pendekatan pihak kecamatan, informasinya pemagaran atau pemblokiran jalan Bypass yang sedang dikerjakan tersebut sudah dibuka.

Pengerjaan badan jalan yang sudah mulai dilakukan penimbunan LPA ini, terpaksa di pagari oleh Amaq Maya beberapa hari lalu buntut kekecewaannya atas penguasaan tanahnya secara sepihak oleh ITDC. Padahal kata Amaq Maya, tanah tersebut sudah didiaminya sejak ayahnya, termasuk dirinya sendiri yang lahir di tempat tersebut sejak 64 tahun silam.

Terhadap hal tersebut, pria paruh baya yang lebih dikenal Tuan Maye menjelaskan kronologi tanahnya memang sempat ditawar oleh PT. LTDC pada tahun 1997 silam dengan penawaran Rp. 1.500.000 per are. Sedangkan dia bertahan di angka Rp. 5.000.000 per are. Namun tidak menemui titik temu dan tidak ada pembicaraan lebih lanjut. Baru-baru ini, diketahuinya bahwa tanah yang diyakini masih hak miliknya secara penuh ternyata sudah masuk menjadi lahan HPL bersama beberapa lahan di kawasan tersebut dan diklaim sudah dilakukan pembebasan. Akan tetapi, jangankan pembebasan, ucapan permisi pun tidak ada untuk pembangunan badan jalan di atas lahan miliknya.

“Lahan saya ini jelas alas haknya, ada surat-surat dan bayar pajak bumi bangunan sejak lama dan terus keluar SPPT setiap tahun. Tapi ITDC mengklaim masuk areal HPL milik mereka. Dan lahan di sebelah saya mereka selesaikan (sudah bayar, Red) akan tetapi lahan saya mereka gak mau bayar,” jelasnya.

Lebih lanjut Tuan Maye menceritakan, terkait polemik ini sempat beberapa kali dilakukan mediasi, karena sejak awal dirinya menolak pembangunan. Namun selalu menemui jalan buntu dikarenakan pihak pemerintah hanya menekankan untuk diberikan izin pembangunan jalan. Tidak ada yang membicarakan pembebasan lahan miliknya. Saat ini, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Praya dan sudah memasuki sidang kedua.

Tuan Maye mengaku, apapun yang terjadi walau mati sekalipun, ia siap lakukan. Bahkan siap dikuburkan di tanah miliknya tersebut guna mempertahankan warisan orang tuanya.

“Siapa ITDC saya tidak kenal, saudara saya juga bukan, lalu kenapa saya harus memberikan tanah saya kepada mereka?. Jika pun saya harus mati, sekalian kuburkan saya dengan tanah urugnya mereka ini saya siap. Silahkan panggil saksi, warga se-Dusun Songgong ini siap bersaksi bahwa saya tidak pernah menjual tanah saya!,” paparnya berapi-api.

Tuan Maye kembali menceritakan, bahwa dia ingat betul pesan Presiden Jokowi ketika peresmian Masjid Nurul Bilad beberapa tahun silam. Dimana, agar semua persoalan lahan diselesaikan dengan bijak tanpa mengorbankan rakyat. Hanya saja, kenyataanya sungguh berbeda yang dilakukan oleh jajarannya di ITDC saat ini. Ini artinya, apa yang diinstruksikan presiden itu tidak diindahkan oleh anak buahnya di bawah. Malahan ia menduga menjadikan dirinya (ITDC, Red) seperti broker.

“Pak Presiden Jokowi, saya ingat pesan Bapak, saya jabat tangan juga sama Bapak waktu itu. Ini anak buah Bapak tidak benar kerjanya, tidak patuh perintah Bapak!,” jelasnya berharap suaranya di dengar Presiden Jokowi yang dianggapnya bisa hadir sebagai dewa penolong untuknya saat ini.

Dalam kesempatan yang sama, Haji Bangun, Mantan Kepala Desa Mertak 2 Periode juga ikut bersuara. H Bangun membenarkan, bahwa sepanjang pengetahuannya baik sebagai masyarakat Mertak ataupun dalam masa jabatannya sebagai kepala desa di Mertak, tidak pernah terjadi transaksi jual beli terhadap bidang tanah milik Tuan Maye tersebut.

“Jadi tidak ada pernah dilakukan proses jual beli ataupun pengalihan status kepemilikan terhadap lahan ini, sepanjang pengetahuan saya tidak ada itu, jadi aneh saja kalo tiba-tiba ini masuk dalam HPL ITDC” terangnya.

Sehingga Haji Bangun menyayangkan sikap pemerintah dalam penyelesaian soal ini.

“Kenapa tidak kita diberikan bukti-bukti transaksi jual beli jika memang mereka punya. Sehingga kita bisa melihat dengan terang apa yang terjadi. Kasian masyarakat kita jangan sampai ada yang menjadi korban pembangunan,” tutupnya.

Hingga berita ini dimuat, belum ada keterangan resmi dari pihak PT. ITDC. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *