Tanggapi Mutasi Pejabat, Semaun: Maiq Meres Bersatu Jaya Jangan Menjadi Berpencar Jaya

Salah satu Koordinator Zona Pemenangan Empak Bau, Ustadz Semaun.

LOMBOK TENGAH (NT),Tatrapost.comGonjang-ganjing mutasi besar yang berlangsung akhir Desember 2021 kemarin, rupanya juga cukup mendapat perhatian ekstra dari sebagian pendukung Pathul-Nursiah pada pemenangan Maiq Meres di Pilkada 2020 lalu.

Salah satu koordinator zona pemenangan, Semaun angkat bicara pada awak media (04/01/2022). Pemuda Selatan ini menyuarakan kegelisahannya melihat bagaimana pola kebijakan Pemerintah Lombok Tengah (Loteng) dalam menyusun SDM-nya di berbagai jabatan dan posisi.

“Pemerintahan Pathul-Nursiah ini merupakan buah dari kerja keras semua pihak yang punya visi misi sama dalam melihat Lombok Tengah ini. Jadi bukan karena kerja sebagian orang saja, itu pertama yang harus di ingat. Jas Merah! Jangan sekali-sekali melupakan sejarah,” gebrak Semaun.

Pria asal Teruwai yang sering di sapa Ustadz Maun ini mengaku setelah gelombang mutasi kemarin dirinya menerima berbagai keluhan dan kritik dari segenap elemen yang pernah ia ikut koordinir di masa pemenangan lalu. Bahkan dari zona lain juga ikut mengeluh pada dirinya. Selain itu juga, dirinya pun memperhatikan dan menyimak dinamika yang terjadi serta menyerap informasi yang ada.

“Sebagai bentuk pertanggungjawaban, saya harus angkat bicara. Ini terlihat sekali ada yang mencoba untuk mengatur berbagai hal sesukanya dia, tanpa mengindahkan bahwa Maiq Meres ini terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Partai Politik Pengusung, dan kelompok relawan. Bahkan Parpol ini penting sekali, tanpa mereka ya tidak ada paket Maiq Meres,” tekan salah satu Koordinator Zona Empaq Bau ini.

Lebih lanjut, Semaun memang sangat menyayangkan sekaligus menyesalkan hampir tidak adanya keterlibatan seluruh Parpol Pengusung dan elemen pendukung lainnya ketika bupati membuat kebijakan. Ia berpendapat bahwa kebijakan penentuan posisi SDM di pemerintahan itu pasti juga merupakan kebijakan atau keputusan politik. Sehingga elemen pendukung seharusnya juga mempunyai porsi dalam memberi arahan dan usulan seperti apa proses penentuan SDM ini dilaksanakan.

“Saya menduga kuat, kecurigaan adanya oknum-oknum bahkan oknum ASN yang entah mendapat restu atau memang dibiarkan begitu saja untuk menyusun perangkat pejabat ini seenak perutnya sendiri. Ada fitnah yang saya terima hari ini adalah relawan terlibat dalam hal itu, hari ini saya tekankan itu tidak benar. Mungkin saja ada relawan, tapi relawan mana? Parpol mana? Jangan kami dijadikan tameng. Oleh karena itu bodoh sekali jika ada pejabat, sekelas Kadis misalnya, yang meminta kita untuk mengamankan kebijakan. Bagaimana mau mengamankan sesuatu yang kita tidak tahu prosesnya dan kita tidak tahu isinya. Emangnya kami ini dinas?” sergah Semaun dengan keras.

Terkait hal itu, Semaun mengingatkan semua pihak bahwa relawan termasuk parpol itu merupakan pendukung otonom. Tentu tidak bisa begitu saja dijadikan satpam. Itu berbeda dengan dinas-dinas yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan.

“Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda ini seperti tidak nyambung. Kami ini ada di ranah politik, Pilkada itu kontestasi politik. Jangan juga ini hanya menguntungkan Parpol tertentu dan relawan kelompok tertentu. Visi Bersatu Jaya ya jangan menjadi Berpencar Jaya. Kita ini sama-sama berkeringat. Cuma saya sayangkan juga, Parpol-Parpol harusnya terus memonitor ini dengan serius. Harus protes keras juga untuk menentukan sikap,” sesalnya.

Semaun berharap, hal-hal ini segera untuk dibicarakan serius. Jika tidak, maka tidak ada gunanya visi misi yang disepakati dulu jika tidak menjadi manfaat untuk semua.

“Penting untuk di ingat, kita ini dulu tidak menang mudah. Jangan kecewakan masyarakat dan pendukung. Kita juga punya harapan tentang kemajuan Lombok Tengah, tentu saja apa yang kami cita-citakan itu tidak bisa diwujudkan menggunakan kepala orang lain yang berbeda,” tutupnya.

Sementara itu, Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya yang dikonfirmasi Tatrapost.com belum lama ini dalam sebuah kegiatan membantah adanya pejabat yang ditempatkan tidak sesuai kompetensi apalagi disebut ada pihak luar yang mengatur persoalan mutasi. Yang pasti kata Firman, pihaknya sudah mempertimbangkan kompetensi mereka sesuai aturan yang ada.

Dan jika ada yang mengkritisi kebijakan tersebut, itu sah-sah saja dan itu diakuinya merupakan persoalan puas dan tidak puas yang pasti terjadi di setiap momen mutasi posisi pejabat.

“Sekali lagi, yang pasti kami sudah mempertimbangkan secara detile, secara rinci. Namun jika ada hal yang dirasa keliru oleh pihak-pihak, kami tidak bisa memuaskan semua orang,” singkatnya sembari memasuki kendaraannya. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *