Teken MoU, Pemkab dan Kejari Loteng Jalin Kerjasama Bidang Datun

 

Bupati Loteng HL. Pathul Bahri bersama Kajari Loteng Fadil Regan saat menandatangani MoU Bidang Datun di Ballroom lantai 5 Kantor Bupati, Selasa (4/1/2021).

LOMBOK TENGAH (NTB),Tatrapost.comUntuk kesekian kalinya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Loteng. Melalui Bupati HL. Pathul Bahri, kali ini lagi Pemkab menanda tangani Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Kejari Loteng.

MoU dengan Kejari tersebut, tentang Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Selasa (4/1). Penandatangan MoU ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara Pemkab Loteng dengan Kejari Loteng, terkhusus tentang pelayanan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Loteng HM. Nursiah, Kepala Kejari Loteng Fadil Regan, Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya serta Kepala OPD di Lingkup Pemkab Loteng.

Kajari Loteng Fadil Regan mengatakan, pada 2021 sudah banyak kegiatan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab Loteng dengan Kejari. Seperti di bidang penanganan Covid-19, kemudian juga pendampingan hukum di bidang marga, dan juga terkait pembangunan Pasar Sengkerang tahap 2. Ia pun berharap, pada 2022 ini ada kerjasama yang lebih intens lagi.

“Di tahun 2022, kami berharap ada kerja sama yang lebih intens lagi antara Pemkab dengan Kejaksaan terkait di bidang perdata dan tata usaha negara,” paparnya.

Bupati Loteng HL. Pathul Bahri pun sangat mengapresiasi Kejari Loteng atas pelaksanaan penandatanganan MoU ini. Dalam sambutannya, Pathul mengatakan, bahwa penandatangan MoU ini salah satu upaya Pemkab untuk  memahami hukum dengan baik.

“Kita apabila mengedepankan ego itu sombong namanya, karena pemahaman kita akan hukum rendah sekali. Oleh karena itu, pada hari ini Kajari Lombok Tengah akan menandatangani MoU dengan kita yang itu tujuannya mulia sekali. Kemudian tujuan mulia ini harus kita implementasikan untuk kelancaran pembangunan yang ada di Lombok Tengah,” jelasnya.

Disampaikan Pathul juga, semakin maju suatu daerah, pasti semakin banyak ditemukan persoalan. Maka persoalan-persoalan itu harus diminimalisir. Salah satu langkahnya yakni dengan menjalin MoU pendampingan untuk kemaslahatan semua pihak.

“Ini sangatlah penting, karena penandatanganan kesepahaman ini dilakukan untuk kita semua. Ini juga merupakan bentuk sinergitas penyelenggaraan pemerintahan agar lebih baik, cepat dan tepat sasaran,” jelasnya.

Politisi Gerindra ini pun berharap,  penandatanganan MoU dapat berfungsi untuk mengontrol kinerja aparatur daerah agar terhindar dari jeratan hukum akibat kurangnya pemahaman di bidang perdata dan tata usaha negara.

“Pada akhirnya sinergi tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah yang ada untuk berkonsultasi, bertanya, dan berkoordinasi terkait persoalan hukum perdata dan tata usaha negara,” pungkasnya. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *