WSBK Menghitung Hari, Kasus Klaim Lahan Muncul Lagi

Pimpinan DPRD Loteng saat menerima warga pengklaim lahan di KEK Mandalika bersama tim kuasa hukumnya saat hearing, Selasa (9/11) kemarin

PRAYA (NTB),Tatrapost.com Menjelang pelaksanaan event Internasional World Superbike (WSBK) di Pertamina Mandalika Internasional Street Circuit, persoalan lahan masih saja bergulir di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, kawasan yang kini dikuasai PT. Indonesian Tourism Development Coorporation (ITDC). 

Terbukti, kemarin Selasa (9/11/2021), sejumlah 8 warga Kecamatan Pujut bersama ahli waris dan tim kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Madani Jakarta mendatangani gedung DPRD Lombok Tengah untuk hearing guna meminta dukungan dari wakil mereka di gedung terhormat tersebut.

8 warga yang mengkalim tersebut diantaranya, Emute alias Amaq Saepuddin, Senim dan Fathur Rahman asal dusun yang sama Dusun Semundal, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut. Selain itu, BP. Iwan dan Iwan Dahlan asal Dusun Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut. Berikutnya Kiuk, Samiun dan Siti Maryam Minem asal Desa Sengkol, Kecamatan Pujut.

Dalam hearing itu, sejumlah pimpinan DPRD hadir, Wakil Ketua, pimpinan Komisi I dan Komisi III. Diantaranya, Wakil Ketua DPRD II HL. Sarjana, Ketua Komisi I HL. Sunting Mentas dan Ketua Komisi III Andi Mardan. Hadir pula sejumlah anggota komisi lainnya, seperti Tarip, HL. Wiraksa, Tohri, HL. Sarbini dan Syarifudin.

Dihadapan pimpinan dewan, pihak ITDC, BPN dan Dinas PUPR Loteng, Koordinator Tim Kuasa Hukum 8 warga, Setia Dharma menceritakan sejarah penguasaan lahan oleh kliennya. Bahwa perlu kita ketahui bersama katanya, pembebasan pertama dilakukan di Pantai Aan dan sekitarnya dilakukan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok/LTDC yang merupakan perusahaan private yang dibentuk oleh dua pemegang saham, yakni PT. Rajawali Wira Bakti Utama dan
Pemerintah Daerah NTB. PT. Pengembangan Pariwisata Lombok/LTDC didirikan berdasarkan Perjanjian Dasar No 133 Tahun 1989 Tanggal 4 Mei 1989 yang telah diubah dengan perjanjian tambahan pada tanggal 24 Oktober 1989 Antara Warsito dalam kedudukannya sebagai Gubernur NTB dengan Peter Sondakh dalam kedudukannya sebagai Diretur PT. Rajawali Wira Bakti Utama yang di Aktakan dengan Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 10 Nopember 1989. Adapun isi pokok dari perjanjian tersebut yakni melakukan kerjasama pengembangan Industri Pariwisata sekitar seluas 500 Ha
dengan masa perjanjian 35 Tahun yang disepakati akan diperpanjang kemabli selama 35 tahun.

Berikutnya, perjanjian penyertaan modal dengan perbandingan 35 % Modal Pemerintah Daerah NTB senilai RP. 700.000.000,- dan 65% Modal PT. Rajawali Wira Bakti Utama senilai Rp.1.200.000.000.
Perjanjian tersebut diwujudkan dalam kesepakatan mendirikan Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok atau lebih dikenal dengan sebutan LTDC (Lombok Tourism Development Corporation). Adapun pembebasan tanah dilakukan di tiga desa, Desa Kuta, Desa Sengkol dan Desa Teruwai.

“Pada masa PT. LTDC atas dasar klaim inilah, pembebasan dilakukan oleh PT. LTDC dan
terbit setidaknya 3 HPL dari tiga desa atas nama Pemerintah Dati I NTB yakni HPL nomor 1 DESA KUTA, Tanggal 9 Maret 1994, peta gambar situasi khusus tanggal 20
Desember 1993 No.17/Loteng/1/1993 seluas 1.873.385 m2 setara dengan 187,3385
Ha, HPL No.1 Desa Teruwai /1994 tanggal 29 Maret 1994 seluas 2.699.868 m2, setara
dengan 269,9868 Ha dan HPL No.1 Desa Sengkol Tanggal 21 Desember 2001 peta bidang tanah nomor 1/Loteng/2001 tanggal 24 Nopember 2001 seluas 2.928.416 m2, setara dengan
292,8416 Ha,” bebernya.

Dikatakan, dari tiga HPL itu total keseluruhan luas HPL PT. LTDC atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I NTB setidaknya seluas 750,1669 Ha. Sehingga yang jadi pertanyaannya saat ini adalah, berapa luas tanah yang diklaim oleh PT. ITDC?. Setidaknya yang diklaim PT. ITDC saat ini lebih kurang 1.175 Ha.

Dalam Surat Keputusan DPRD NTB yang dituangkan dalam SK DPRD NTB Nomor: 04/KPTS/DPRD/2009 tentang Pelepasan Aset Hak Pengelolaan milik Pemerintah Daerah Tingkat I NTB seluas 11.303.454 m2, setara dengan 1130,3454 Ha. Namun tidak ditemukan atas dasar apa klaim Hak Pengelolaan milik Pemerintah Daerah I NTB seluas tersebut. Mengingat Pelepasan dimasa PT. LTDC saja masih memiliki banyak
masalah dan menimbulkan banyak gelombang protes dimasyarakat paling bawah. Selain itu, total HPL milik Pemda Tingkat I NTB dari data yang pihaknya ketahui tidak
mencapai sejumlah tersebut.

Fakta lainnya adalah, bahwa ketiga HPL tersebut tidak pernah ada yang mengujinya, apakah HPL telah diterbitkan sah dengan hanya pengajuan terhadap tanah-tanah yang benar-benar sudah dibayar ataukah mengambil tanah-tanah lain disekitarnya yang belum dibayar dengan menggunakan satu Akta Pelepasan Hak milik orang lain. Digunakan untuk mengambil tanah-tanah lainnya yang berbatasan langsung.

Hal ini ia sampaikan bukan sebagai tuduhan semata, melainkan sebagai fakta. Karena dialami langsung oleh salah satu kliennya yakni Amaq Saepuddin. Dimana, di atas tanahnya yang dia kuasai sejak tahun tahun 1973 sampai
hari ini telah diterbitkan HPL No.105 atas nama PT. PPI/ITDC dengan menggunakan Akta Pelepasan Hak atas nama orang lain yang berbatasan langsung dengan tanah kliennya.

“Pada dasarnya, pembebasan yang dilakukan oleh PT. LTDC mengikuti prosedur pembebasan dengan melibatkan pemerintah setempat, yakni desa/kelurahan, kecamatan dan kepala-kepala dusun. Sehingga, sepatutnya pada pembebasan LTDC memiliki pencatatan yang jelas terhadap tanah-tanah yang sudah dibayar dan yang belum dibayar. Terlebih,  pada tahun 2003 PT. Rajawali Wira Bakti Utama memiliki sindikasi pada bank pemerintah. Sehingga pada tahun 2003 aset/saham PT. Rajawali Wira Bakti Utama diambil
alih oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Pada perkembangannya, BPPN
diakhiri oleh Keppres No.15 Tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2004 tentang pendirian perusahaan perseroan (persero) di Bidang Pengelolaan Aset, maka aset yang dikelola BPPN beralih dalam pengelolaan PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero).

PT. PPA (persero) dalam pelaksanaan tugasnya pernah melakukan kerjasama untuk pengelolaan pariwisata dengan perusaan Uni Emirat Arab dari Abu Dhabi bernama Emaar Property LLc. Namun tidak berlanjut dan pengelolaan PT. PPA dialihkan kepada PT. Pengambangan Pariwisata Bali atau lebih dikenal nama BTDC karena dianggap lebih mumpuni untuk mengelola pariwisata. Sehingga berdasarkan PP No.50 Tahun 2008, aset PT.LTDC dialihkan sebagai penyertaan modal Negara 100% kepada PT. BTDC dengan surat
DPR RI No.TU.03/1141/DPR RI/11/2008 Tanggal 14 Februari 2008 serta Keputusan Menteri Keuangan No.273/KM.06/2008.

“Ada sejarah yang terpotong, dimana pada masa awal-awal PT. BTDC ditunjuk sebagai Pengelola juga sempat melanjutkan kerjasama dengan Emaar Propertie LLc. Namun kami tidak mendapatkan data/keterangan yang pasti dan jelas yang menjadi alasan penghentian kerjasama tersebut. Dan setelah PT. BTDC menerima penyerahan Aset dari PT. LTDC di Tahun 2008, maka pada 2009, PT. BTDC mulai mengajukan Hak Pengelolaan Lahan baru atas nama BTDC
dengan alas hak ex HPL Pemerintah Dati I NTB yang telah dibebaskan pada Masa LTDC,” terang perempuan yang juga Direktur LBH Madani Jakarta ini.

Sebagai fakta, bahwa sampai hari ini dalam setiap jawaban PT. BTDC (Sekarang ITDC), yang selalu menjadi jawaban ketika ditanya sumber tanah HPL milik ITDC. Selalu dinyatakan bahwa tanah mereka berasal dari ex-HPL Pemerintah Dati I NTB. Perlu sebagai perhatian bahwa tanah HPL Pemerintah Dati I NTB adalah sebagaimana 3 HPL di atas dengan total luas 750,1669 Ha.

Selain itu, berubahnya nama PT. BTDC menjadi PT. ITDC sejak 2014 berdasarkan Akta Notaris nomor 63 Tanggal 24 Maret 2014 dan ditentukannya Mandalika
sebagai KEK berimplikasi pada agresifnya PT. ITDC dalam menguasai, mengambil alih, dan
menggusur masyarakat. Itu didukung dengan diberikannya Hak pada MotoGP untuk membangun sirkuit bertaraf Internasional di Tanah Lombok.

Arogansi PT. ITDC didukung juga oleh keadaan carur-marutnya pembebasan sejak Tahun 1990an yang menjadi alasan bagi ITDC menyatakan “sudah dibayar” tanpa perlu memeriksa dan menganalisis data, dokumen maupun fakta apapun. Hal ini juga didukung fakta, bahwa pemerintah daerah, tidak mau peduli atas fakta apapun. Mereka hanya percaya satu hal “semua tanah sudah dibayar, yang mengaku-ngaku hanya masyarakat yang curang”.

“Sangat menyedihkan, pada akhirnya, masyarakat berjuang sendiri seperti ini tanpa dukungan
pemerintah yang paling dekat dengan diri mereka. Mengejar dukungan pemerintah pusat
adalah euforia semata, seolah tampak akan ada, namun sulit didapatkan. Karena pengetahuan di pemerintah pusat adalah masalah telah selesai. Ini yang terjadi pak pimpinan. Lebih lengkap soal uraian tentang hak klien kami ada disurat itu. Silahkan dipelajari,” ungkap Setia.

Senada dengan kuasa hukumnya, Saefudin salah satu pengklaim juga menuturkan, jika dirinya telah menguasai lahan dan membuka lahan sejak tahun 1973 berdasarkan Surat Pernyataan Segel tentang Penguasaan Tanah ditandatangani Kepala Desa Sengkol Tahun 1980 seluas 10.500 m2 setara dengan 1,0500 Ha. Tanah tersebut katanya, telah dianggum (dibuka Sasak, Red) lahannya oleh Emute yang merupakan ayahnya (Amaq Saepuddin, Red) yang selama itu digarap untuk pertanian jagung. Bahkan hingga kini masih dikuasai. Namun beberapa kali pada Juli dan Agustus dipaksa untuk digusur oleh PT. ITDC dengan alasan tanah tersebut telah ada HPL ITDC di atasnya dan akan digunakan untuk jalur dan tempat evakuasi.

“Klien kami ini melakukan pertahanan terhadap lahan tersebut, hingga saat ini lahan
masih dikuasai oleh klien kami dan ditanami jagung, terakhir pada Tahun 2020,” timpal kuasa hukumnya Setia Dharma.

Setia melanjutkan penyampaian kliennya bahwa terhadap tanah tesebut telah dilakukan uji klinis oleh tim Penyelesaian Tanah Kawasan mandalika berdasarkan SK.Gub 120-745 Tahun 2014 tentang perubahan SK Gub Nomor 120-614 Tahun 2014 yang pada intinya sangat jelas menyatakan
bahwa tanah Emute als. Amaq Saepuddin belum dibayar. Karena pada saat pembayaran tahun 1993,  tanah Emute memang tidak dibayar dengan alasan perbukitan tidak dibebaskan.

“Hal ini sesuai fakta karena pada masa PT. LTDC, semua perbukitan tidak ada yang dibayar atau dibebaskan karena pada saat itu pengembangan industri pariwisata hanya mengambil tanah datar,” jelasnya lagi.

Menanggapi penyampaian tim kuasa hukum 8 warga tersebut, Wakil Ketua II DPRD Loteng HL. Sarjana mengatakan, apa yang dilakukan 8 warga bersama tim kuasa hukumnya ini sudah tempat dengan menyampaikan pendapat. Namun ia menekankan agar dengan data dan alas hak yang jelas. Ia pun berharap pihak terkait yang hadir terutama ITDC dan BPN Loteng bisa memberikan jawaban dan pandangan atas klaim warga tersebut. Yang terpenting juga, perlu dijelaskan terkait apakah warga ada dan sedang menduduki lahan ketika BPN melakukan pengukuran hingga akhirnya terbitlah HPL.

“Ini penting untuk kita ketahui bersama, kita berharap apa yang disampaikan dari tim kuasa hukum dan ITDC bisa disimpulkan oleh kami untuk kemudian seperti apa langkah dan rekomendasi kita selanjutnya,” ujar Politisi PKB ini.

“Dan ini sebenarnya domain provinsi karena sudah sejak lama ada tim yang dibentuk dan Pemprov juga bagian dari pemilik lahan awalnya. Tim itu informasinya dulu dari unsur BPN, ITDC, akademisi, pelaku sejarah dan lainnya,” tambahnya.

Namun demikian kata Sarjana, mesti domain Pemprov pihaknya tetap mengakomodir keinginan warga untuk difasilitasi, untuk menghargai saudara-saudara serta mendengar aspirasi mereka.

Untuk diketahui juga, sejak awal dewan sudah sampaikan ke ITDC dan Pemkab agar lebih terbuka,  mulai dari proses awal sampai akhir penyelesaian lahan. Jangan dibilang, sedikit-dikit warga diarahkan dan disuruh tempuh jalur hukum. Mestinya harus melakukan pendekatan secara terbuka, biar tidak terlalu lama bergulir persoalan lahan ini.

“Sekali lagi, kami di sini sekarang hanya mencoba menengahi karena kita tidak bisa menyelesaikan persoalan karena kedua belah pihak punya data. Di ruangan ini juga bukan ruang pengadilan tapi harus kita fasilitasi selaku wakil rakyat,” katanya.

“Sejak awal kita di dewan tidak mau ada lagi persoalan lahan. Makanya kita minta ITDC dan Pemkab serta Pemprov terbuka sejak awal ketika ada klaim warga soal lahan yang dikuasai seperti ini,” timpal Andi Mardan, Ketua Komisi III DPRD Loteng.

Disampaikan Andi, hearing ini kesekian kali yang diterima dewan yang berkaitan soal lahan di KEK. Mestinya ini penting jadi atensi ITDC sejak awal dan menyelesaikannya dari dulu.

Oleh karenanya, ia menawarkan agar perselisihan data ini dibuka secara keseluruhan dan perlu ada pertemuan lagi yang melibatkan semua pihak, termasuk ahli sejarah yang mengetahui rentetan sejarah lahan dan Pemprov. Karena jika mendengar penyampaian kedua belah pihak, tidak akan menemukan titik temu.

“Sekali lagi, ini harus diperluas ranah diskusi kita. Harus di hadirkan Pemprov, agar diketahui lebih jelas duduk perkaranya termasuk dokumen alas hak, sporadik, HPL, sertifikat dan lainnya,” ujar dewan yang juga Plt Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB ini.

Lebih lanjut Andi Mardan menyampaikan, ini harus jadi atensi semua pihak. Jangan sampai Pemda dan legislatif hanya sebagai penerima pengaduan saja. Karena sebentar lagi, gelaran event internasional akan berlangsung.

“Terakhir, pesan saya ITDC jangan monopoli terutama soal perekrutan tenaga kerja dan diskusi ini harus diperluas ruang lingkupnya,” katanya.

Salah satu anggota dewan lainnya, Lalu Wiraksa dari Fraksi Partai NasDem juga berpandangan sama. Disampaikannya, dirinya sedikit tahu persoalan lahan yang diperselisihkan ini. Sebab, dirinya ikut menjadi pelaku sejarah baik sebelum dan sesudah menjadi Camat Pujut beberapa tahun lalu. Namun dirinya tidak mau terlalu jauh mengatakan ini benar dan salah sebelum ada kesepakatan bersama.

Sehingga ia menyarankan agar Pemkab, Pemprov dan ITDC sebaiknya membuka selebar-lebarnya persoalan ini dengan membentuk tim khusus yang menangani setiap ada pengklaim. Dari sana akan diketahui status lahan itu dan siapa yang salah. ITDC, Pemkab dan Pemprov kata Wiraksa, tidak usah takut untuk membuka semua dari awal guna menjaga Kamtibmas. Jika nantinya dalam temuan tim, diketahui ada yang belum dibayar silahkan dibayar. Jika klaimnya abu-abu, dicoret saja tidak usah digubris klaimnya. Itu ia pernah lakukan pada 2015 saat menyelesaikan persoalan lahan seperti ini.

“Kalau ITDC mau selesai, saran kami ini pakai, bentuk tim lagi, para pelaku sejarah masih hidup,” sebutnya. 

Menanggapi apa yang diutarakan tim kuasa hukum 8 pengklaim tersebut, PT. ITDC melalui Operations Head The Mandalika, I Made Pari Wijaya yang hadir di hearing tersebut menyampaikan, jika ITDC mulai menjaga aset berupa lahan yang ada ini mulai 2008. Yang mana saat itu namanya masih PT. BTDC. Hingga kini, lahan yang dikuasai dan akan melakukan pembangunan dilahan seluas 1.175 Ha. Dan statusnya sudah clean and clear. Karena dalam penguasaan lahan sebanyak itu, pihaknya punya dokumen kuat berupa hak milik yang kini sudah berupa hak pengelolaan lahan (HPL).

Terhadap apa yang menjadi dalil klaim 8 warga ini, disampaikan Pari bahwa itu tidak benar. Kendati begitu, dari awal pihaknya lakukan pendekatan secara humanis dan persuasif dengan turun langsung mendengarkan keluhan mereka soal lahan yang diklaim. Bahkan, ITDC sudah pernah mengundang untuk membandingkan dan menjelaskan soal data yang dimiliki dengan pihaknya. Tidak itu saja, pihaknya sudah turun mengecek batas-batas lahan yang diklaim. Setelah dicek dan dibandingkan, lahan yang mereka klaim sudah masuk HPL ITDC. Dan rata-rata dokumen kepemilikan yang mereka punya keluar setelah HPL ITDC terbit.

“Makanya kami sarankan dan berharap kuasa hukum menempuh jalur hukum untuk menguji dokumen yang mereka miliki dengan melayangkan gugatan ke pengadilan sesuai prosedur hukum yang ada,” pintanya.

Sementara itu, Kasi Pengadaan pada BPN Loteng Lalu Wirentangun yang diminta pandangannya tidak bisa berkomentar banyak. Pasalnya, dirinya belum bisa menyiapkan data lengkap terhadap apa yang menjadi perselisihan lahan tersebut. Karena pihaknya baru tadi pagi (kemarin) menerima surat untuk menghadiri hearing.

“Mohon maaf bapak ibu dewan yang terhormat, saya belum bisa menyampaikan panjang lebar soal objek klaim tersebut. Karena saya baru terima surat akan ada hearing ini. Takutnya salah-salah saya ngomong nanti,” singkat Wirentangun menutupi pembicaraannya. 

Kadis PUPR Loteng, Lalu Rahadian juga demikian. Ia mengaku jika ditanya terkait permasalahan lahan  tersebut, ia tidak tahu menahu karena instansinya sejak awal tidak terlibat sama sekali. Karena itu domain Pemprov.

“Dari awal kita tidak terlibat bapak pimpinan, karena ini domain Pemprov,” singkatnya.

“Mohon izin waktunya pak pimpinan, perlu saya klarifikasi penyampaian pak Pari tadi, waktu keluarnya HPL ITDC itu pada 2010 atas nama BTDC tidak lebih tua dari dokumen klien kami yang keluar pada tahun 80an. Jadi yang harus dilihat adalah penguasaan lahannya sejak kapan. Mereka ini  berkebun di sana puluhan tahun, tidak ujuk-ujuk mengklaim,” tegas Setya Dharma lagi. 

Untuk diketahui oleh para pimpinan dewan, perbukitan-perbukitan yang dikuasai ITDC saat ini semuanya tidak pernah dibebaskan dengan alasan tak jelas. Selain itu, berbicara soal data berupa sertifikat seperti yang diharapkan oleh ITDC sebagai pembanding data HPL mereka, dulu itu sulit. Orang dulu itu tidak mudah punya sertifikat karena biayanya mahal dan sertifikat lahan hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Apalagi untuk buat sertifikat, untuk makan mereka saja susah. Makanya mereka dari dulu sampai sekarang garap lahannya untuk tanam jagung.

“Jangan sedikit-dikit warga diarahkan untuk tempuh jalur hukum. Cobak buka seluas-luasnya sejarah penguasaan lahannya pak dan lihat ini secara objektif. Jangan kita dzolim kepada rakyat,” sentilnya.

Melihat perdebatan hearing tersebut tidak memiliki titik temu, Wakil Ketua II DPRD Loteng HL. Sarjana pun menyimpulkan bahwa pihaknya akan mengupayakan untuk mengagendakan kembali pertemuan tersebut dengan menghadirkan berbagai pihak untuk mencari solusi. (TP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *